Indonesia Tumpah Darahku

Kubu Liberal Versus Islam, Pasca Monas

2008-06-20T14:50:00.000+07:00

Tanggal 9 Juni 2008 Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung yang ditunggu sejak pertengahan April lalu akhirnya keluar. Namun, “Tidak ada pembubaran atau pembekuan (Ahmadiyah, red.). Bila melanggar SKB, baru dibekukan, ” ujar Jaksa Agung Suparman Supandji (10/6/08).

Hal senada disampaikan Menteri Agama Maftuh Basuni. Keputusan dalam SKB itu di antaranya berbunyi: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad saw.

Tanggapan Terhadap SKB

Pertama: kelompok Ahmadiyah dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) memandang SKB tidak adil. Karenanya, mereka akan mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi. Juru Bicara Ahmadiyah, Syamsir Ali, menyayangkan keluarnya SKB. Dalam wawancara di TV One dia menuduh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai ‘tidak ahli’, ‘musuh kami’, dan ‘fatwa MUI merupakan biang dari kisruh terkait Ahmadiyah.’ (TV One, 10/6/2008).

Kedua: pihak yang menerima isi SKB dengan catatan harus dilaksanakan secara konsisten. Ketua MUI Amidhan (9/6/200 8) menyatakan, “Saya mengimbau kepada umat untuk menerima SKB. Namun, pelaksanaannya harus konsisten.” Untuk itu, lanjutnya, negara harus: (1) Mengontrol jamaah Ahmadiyah, termasuk pengurusnya, supaya tidak menyebarkan ajaran sesat Ahmadiyah; (2) Menarik buku-buku yang dikeluarkan Ahmadiyah dari peredaran; minimal ada 46 buku yang telah diteliti MUI dan ternyata menyimpang dari Islam; (3) Menghentikan program relay TV Ahmadiyah yang merupakan sarana penyebaran ajarannya; (4) Menghentikan pengiriman dai yang dilakukan Ahmadiyah ke daerah-daerah untuk mendakwahkan ajaran Ahmadiyah.

Ketiga: pihak yang menghargai keluarnya SKB, namun tetap pada tuntutan pembubaran Ahmadiyah. Pihak ini merupakan mayoritas umat Islam yang sejak awal menuntut pembubaran Ahmadiyah. Pasalnya, SKB tersebut belum menyentuh substansi persoalan, yaitu penodaan/penistaan agama Islam oleh Ahmadiyah¡½yang menetapkan ada nabi setelah Nabi Muhammad saw. dan pengacak-acakan al-Quran. Keyakinan demikian tidak dapat dipisahkan dari Ahmadiyah. Karenanya, Ahmadiyah harus dibubarkan dan pengikutnya diminta bertobat dan kembali ke ajaran Islam yang benar.

Ahmadiyah Harus Dibubarkan

Apakah SKB tersebut akan menyelesaikan masalah? Semoga saja begitu. Namun, pihak Ahmadiyah dan AKKBB merasa tidak puas dengan SKB dan akan meneruskan jalur hukum. Bahkan ketika Juru Bicara Ahmadiyah Syamsir Ali ditanya, apakah akan menjalankan apa yang tercantum dalam SKB, dia menjawab, “Kita lihat nanti.” (TV One, 10/6/2008). Ahmadiyah Jawa Tengah menyatakan akan mematuhi sebagian isi SKB (RCTI, 10/6/2008). Tidak jelas bagian mana yang akan dipatuhi dan mana yang tidak.

Umat Islam sesungguhnya tetap pada tuntutannya semula, yakni menuntut pembubaran Ahmadiyah. Sekretaris Jenderal DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, menyatakan, “SKB perintah penghentian (kegiatan) saja tidak memenuhi tuntutan umat Islam yang menganggap ajaran tersebut telah berada di luar akidah Islam, ” ujarnya (Republika, 10/6/2008).

Eggi Sudjana dari Aliansi Damai Anti Penistaan Islam (ADA API) mengatakan, “SKB merupakan bom waktu yang dibuat oleh Pemerintah.” (9/6/2008).

Amir Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba’asyir menyatakan, “SKB 3 Menteri mengambang. Mestinya Ahmadiyah dibubarkan.” (RCTI, 10/6/2008).

Adapun Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia menegaskan, “Sebagai sebuah proses, SKB penting diapresiasi. Namun, SKB tidak menyentuh masalah subtansial, yakni pelarangan atas penistaan dan penodaan Islam.” (TV One, 9/6/2008).

Terkait masalah ini, penting direnungkan pernyataan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin, “MUI dan ormas Islam akan mengevaluasi efektivitas SKB tersebut. Kalau SKB itu tidak efektif menghentikan kegiatan keagamaan yang menyimpang, Ahmadiyah harus dilarang dan dibubarkan.” (Republika, 10/6/2008).

Pertarungan Islam vs Sekularisme Sekuler

Insiden Monas sesungguhnya adalah percikan dari benturan antara arus sekuler dan Islam. Isu Ahmadiyah hanyalah case (kasus) yang mendorong kelompok sekular liberal untuk bergerak memberikan reaksi. Sebelumnya sudah ada beberapa kejadian terkait hal ini.

Pertama: pertentangan dalam isu Rancangan Undang-Undang Pornografi Pornoaksi (RUU APP). Ketika umat Islam mendukung disahkannya RUU APP menjadi undang-undang, kaum liberal justru menentangnya. Hingga kini tidak jelas bagaimana nasib RUU APP tersebut.

Kedua: terkait liberalisasi dalam ekonomi. Pada tahun 2005 beberapa tokoh utama AKKBB masuk dalam daftar nama-nama yang mendukung kenaikan bahan bakar minyak (BBM) lebih dari 100 persen itu. Di tengah rakyat bersama organisasi-organisasi Islam menentang kenaikan BBM dan liberalisasi Minyak dan gas, mereka justru mendukungnya.

Ketiga: ketika MUI dalam Musyawarah Nasional-nya mengharamkan sekularisme, pluralisme dan liberalisme, ormas-ormas Islam mendukung fatwa tersebut. Sebaliknya, kaum sekular menentangnya.

Keempat: Pada saat mayoritas umat Islam menuntut pembubaran Ahmadiyah karena menyimpang dari Islam, kaum sekular, dengan menggerakkan AKKBB, justru mendukung keberadaannya. Sekalipun telah jelas bahwa masalah Ahmadiyah adalah masalah penodaan dan penistaan agama Islam, tetap saja isu yang diusung adalah kebebasan beragama.

Setelah terjadinya Insiden Monas, dengan memanfaatkan media massa cetak dan elektronik, mereka melakukan penyesatan opini bahwa telah terjadi penyerangan terhadap massa AKKBB oleh massa FPI dan telah timbul korban di antaranya anak-anak, perempuan, orang cacat dan kyai. Padahal faktanya tidak terjadi sama sekali penyerangan terhadap anak-anak, perempuan dan orang cacat itu.

Bahkan isu beralih seakan menjadi pertentangan antara FPI dengan kaum Nahdliyin (NU). Untungnya, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi segera menyatakan bahwa NU tidak terlibat dalam Insiden Monas itu sehingga pertentangan tidak berlanjut.

Anehnya, Insiden Monas telah mengundang reaksi internasional. PBB sampai harus mengirim surat khusus untuk mempertanyakan insiden tersebut. Kedutaan AS juga memberikan reaksi khusus dengan mengunjungi korban dan membuat konferensi pers khusus. Hal semacam ini tampaknya memang dikehendaki oleh kelompok liberal. Bahkan boleh jadi, sebagaimana disinyalir beberapa kalangan, Insiden Monas memang direkayasa pihak asing dengan memanfaat kelompok tersebut.

Jadi, apa yang tengah terjadi adalah pertarungan antara Islam dengan sekularisme. Waspadai Arus Sekularisasi dan Liberalisasi! Terbitnya SKB sendiri terkesan merupakan ‘kompromi’ akibat pertarungan kaum sekular-liberal dengan umat Islam.

Di satu sisi, umat Islam dengan serangkaian demontrasinya begitu lantang menyerukan pembubaran Ahmadiyah. Di sisi lain, kaum sekular-liberal¡½dengan dukungan media sekular dan asing¡½terus-menerus memprovokasi umat Islam dan menekan Pemerintah untuk tidak membubarkan Ahmadiyah.

Kerasnya kelompok sekular-liberal dan semakin beraninya mereka menyuarakan liberalisasinya di Indonesia seharusnya semakin menyadarkan umat Islam betapa semakin lama mereka bisa semakin kuat jika dibiarkan. Pasalnya, mereka didukung penuh Barat. Bahkan mereka sesungguhnya hanyalah alat Barat. Sebabnya, setelah Perang Dingin berakhir, Barat memiliki pandangan dan kebijakan khusus terhadap Islam. Islam dipandang musuh Barat berikutnya setelah runtuhnya Komunisme.

Karena itulah, berbagai upaya dilakukan Barat untuk ‘menjinakkan’ dan melemahkan Islam. Salah satu adalah dengan melakukan liberalisasi Islam besar-besaran di Indonesia dan Dunia Islam lainnya. David E. Kaplan menulis, AS telah menggelontorkan dana puluhan juta dolar dalam rangka kampanye untuk mengubah masyarakat Muslim sekaligus mengubah Islam itu sendiri.

Menurut Kaplan, Gedung Putih telah menyetujui strategi rahasia, yang untuk pertama kalinya AS memiliki kepentingan nasional untuk mempengaruhi apa yang terjadi di dalam Islam. Sekurangnya di 24 negara Muslim, AS secara diam-diam telah mendanai radio Islam, acara-acara TV, kursus-kursus di sekolah Islam, pusat-pusat kajian, workshop politik, dan program-program lain yang mempromosikan Islam moderat (versi AS). (Terjemahan dari David E. Kaplan, Hearts, Minds, and Dollars, www.usnews.com, 4-25-2005).

Sejumlah LSM juga dijadikan alat Barat untuk menikam Islam dan kaum Muslim. Salah satu lembaga asing yang sangat aktif dalam menyebarkan paham liberalisme dan pluralisme agama di Indonesia adalah The Asia Foundation (TAF). The Asia Foundation saat ini mendukung sekaligus mendanani lebih dari 30 LSM yang mempromosikan nilai-nilai Islam ‘liberal’, di antaranya:

1. Yayasan Desantara,

2. Fahmina Institute,

3. International Center for Islam Pluralism (ICIP),

4. Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP),

5. Institut Arus Informasi (ISAI),

6. Jaringan Islam Liberal (JIL),

7. Paramadina,

8. Pusat Studi Wanita-UIN,

9. Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), dan

10. Wahid Institute. (Husaini, 2007)

Lebih dari itu, kebijakan untuk mengubah kurikulum dan pemikiran Islam juga pernah diungkapkan oleh Menhan AS, Donald Rumsfeld. “AS perlu menciptakan lembaga donor untuk mengubah kurikulum pendidikan Islam yang radikal menjadi moderat (Republika, 3/12/2005).

Umat Harus Bersatu

Menghadapi menguatnya arus liberalisasi di Indonesia akhir-akhir ini, yang puncaknya adalah pembelaan mati-matian kelompok sekular-liberal terhadap Ahmadiyah hingga kemudian memicu Insiden Monas, dalam sebuah wawancaranya, Juru Bicara Hizbut Tahrir.

Indonesia Ustadz Ismail Yusanto mengingatkan adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha memecah-belah umat Islam dengan memanfaatkan Insiden Monas ini. “Nah, umat Islam, ormas Islam dan tokoh-tokohnya harus bersatu-padu, dan tidak boleh bercerai-berai, ” ujar Ustadz Ismail. (Hizbut-tahrir.or.id, 9/6/2008).

Persatuan umat Islam, selain jelas diperlukan, juga diwajibkan oleh syariah. Allah SWT berfirman: “Berpegang teguhlah kalian pada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai-berai” (QS Ali Imran: 103).

Umat Islam tidak hanya dituntut bersatu memegang teguh agama Allah, tetapi juga bersatu dalam menghadapi musuh-musuh Islam dan kaum Muslim. Mereka adalah orang-orang kafir yang saat ini gencar melakukan liberalisasi di tengah-tengah kaum Muslim di segala bidang: agama, ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kebudayaan dll. Karena itu, umat Islam harus selalu waspada, karena Allah SWT telah memperingatkan: “Kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu (Muhammad) hingga kamu mengikuti agama/jalan hidup mereka” (QS al-Baqarah: 120).

Upah Relatif dan Jam Kerja Relatif

2008-03-01T07:08:00.000+07:00

Di bawah kondisi kapitalisme yang sudah mulai hancur, rakyat tetap hidup dalam kondisi kekurangan, dan sekarang lebih terancam bahaya terlempar ke dalam jurang kemiskinan. Mereka harus mempertahankan sesuap nasi mereka, bila mereka tidak dapat meningkatkan atau memperbaiki kondisi mereka. Tidak perlu dan tidak ada kesempatan untuk menyebutkan satu persatu tuntutan-tuntutan parsial dan terpisah tersebut, yang kerap lahir dari kondisi konkrit nasional, lokal, serikat buruh. Tetapi, dua masalah ekonomi yang utama, dimana mereka merupakan ringkasan meningkatnya absurditas sistem kapitalisme, adalah pengganguran dan harga yang melambung. Masalah-masalah ini membutuhkan slogan-slogan dan metode-metode perjuangan yang umum.

Internasional Keempat menyatakan perang tanpa kompromi melawan politiknya kaum kapitalis, yang mirip dengan politiknya kaum reformis yang merupakan agen kapitalis. Yakni sebuah politik yang bertujuan untuk meletakkan ke punggung rakyat pekerja semua beban militerisme, krisis, disorganisasi sistem finansial, dan keburukan lainnya yang merupakan akibat dari kehancuran kapitalisme. Internasional Keempat menuntut lapangan kerja dan kondisi hidup layak untuk semua orang.

Slogan inflasi finansial dan stabilisasi finansial tidaklah boleh menjadi slogan kaum proletar karena kedua hal tersebut adalah sama saja. Untuk melawan melambungnya harga-harga barang, yang akan menjadi semakin parah dengan mendekatnya perang, kita hanya bisa berjuang di bawah slogan upah relatif. Ini berarti bahwa perjanjian kolektif harus menjamin kenaikan upah yang otomatis seiring dengan naiknya harga barang-barang konsumen.

Di bawah ancaman hancurnya kapitalisme, kaum proletar tidak boleh mengijinkan rakyat pekerja untuk menjadi pengangguran miskin yang kronik, yang hidup di tempat-tempat kumuh di dalam masyarakat yang hancur. Hak untuk mendapat pekerjaan adalah satu-satunya hak penting yang tersisa bagi kaum pekerja di masyarakat yang berdasarkan eksploitasi. Hak tersebut adalah hak yang tersisa bagi kaum pekerja di masyarakat yang berdasarkan eksploitasi. Hak ini sekarang dirobek dari dia dalam setiap langkah. Dalam melawan penggangguran, secara “struktural” maupun “conjunktural”, waktu sudahlah matang untuk maju dengan slogan kerja publik, dengan slogan jam kerja relatif. Serikat-serikat buruh dan organisasi-organisasi massa harus mengikat kaum pekerja dan kaum penganggur di dalam solidaritas untuk tanggungjawab bersama. Berdasarkan ini, semua pekerjaan akan dibagi di antara semua pekerja sesuai dengan bagaimana jam kerja mingguan ditentukan. Upah rata-rata setiap pekerja tetap sama seperti halnya di bawah jam kerja mingguan yang lama. Upah-upah, berdasarkan upah minimum yang dijamin dengan ketat, akan mengikuti harga-harga barang. Dalam periode bencana sekarang ini, adalah tidak mungkin untuk menerima program yang lain.

Pemilik-pemilik properti dan pengacara-pengacara mereka akan membuktikan “tidak mungkin tercapainya” tuntutan-tuntutan ini. Kapitalis kecil, terutama kapitalis yang sudah hancur, akan merujuk pada pembukuan mereka. Kaum pekerja menolak mentah-mentah kesimpulan-kesimpulan dan informasi-informasi tersebut. Masalahnya bukanlah sebuah pertentangan “normal” antara dua kepentingan material yang berlawanan. Masalahnya adalah untuk menjaga kaum proletar dari kehancuran, demoralisasi, dan keruntuhan. Masalahnya adalah masalah hidup atau mati satu-satunya kelas yang kreatif dan progresif, dan karena kekreatifan dan keprogresifannya kelas tersebut adalah masa depan umat manusia. Bila kapitalisme tidak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut yang secara tidak terelakkan lahir dari bencana yang disebabkan oleh dirinya sendiri, maka biarlah kapitalisme hancur. Dalam kondisi sekarang ini, “kemungkinan dicapainya” atau “ketidakmungkinan dicapainya” tuntutan-tuntutan tersebut adalah sebuah masalah hubungan kekuatan-kekuatan sosial, yang hanya bisa ditentukan dengan perjuangan. Dengan jalan perjuangan ini, apapun keberhasilan praktis dan segera dari perjuangan tersebut, rakyat pekerja akan mengerti dengan sangat baik bahwa perbudakan kapitalisme harus dilikuidasi.

Kelas Proletariat dan Kepemimpinannya

2008-03-01T06:55:00.000+07:00

Ekonomi, negara, dan politik kelas borjuis dan hubungan internasionalnya terjangkiti oleh sebuah krisis sosial, yang merupakan karakter sebuah masyarakat dalam kondisi pra-revolusioner. Halangan utama untuk merubah kondisi pra-revolusioner ini ke kondisi revolusioner adalah karakter oportunis dari kepemimpinan proletariat: ketakutan borjuis kecilnya terhadap borjuis besar dan kolusinya dengan borjuis besar bahkan di waktu kematiannya.

Di semua negara, kelas proletar digoyangi oleh sebuah kekhawatiran yang mendalam. Berjuta-juta massa, lagi dan lagi, memasuki jalan revolusi. Tetapi setiap kali mereka memasuki jalan revolusi ini, mereka dihalangi oleh organisasi mereka sendiri yang birokratik dan konservatif.

Kaum proletar Spanyol sudah melakukan serangkai usaha-usaha yang heroik semenjak bulan April 1931 untuk mengambil kekuasaan ke dalam tangannya dan menuntun nasib masyarakat. Akan tetapi, partai-partai mereka sendiri (Sosial Demokrat, Stalinis, Anarkis, POUM [3]) – masing-masing dengan caranya sendiri beraksi sebagai sebuah rem dan menyiapkan kemenangan Franco.

Di Prancis, gelombang mogok kerja “okupasi”, terutama selama bulan Juni 1936, menunjukkan kesiapan sepenuh hati kelas proletar untuk menumbangkan sistem kapitalis. Akan tetapi, organisasi-organisasi yang memimpin (kaum Sosialis, Stalinis, Sindikalis) di bawah label Front Popular berhasil membelokkan dan memblok arus revolusioner ini, setidaknya untuk sementara.

Gelombang mogok kerja okupasi yang tidak pernah terlihat sebelumnya dan perkembangan serikat buruh industri yang sangat pesat di Amerika Serikat (CIO [4]) adalah sebuah ekspresi yang tidak dapat dibantah dari naluri perjuangan kaum buruh Amerika untuk memenuhi tugas-tugas mereka yang dibebankan oleh sejarah. Tetapi disini, juga, organisasi politik yang memimpin, termasuk CIO yang baru saja terbentuk, melakukan apa saja yang mungkin untuk menghalangi dan melumpuhi tekanan revolusioner dari massa.

Keberpihakan Komintern [5] ke sisi borjuis, peran konter-revolusioner Komintern di seluruh dunia, terutama di Spanyol, Prancis, Amerika, dan negara “demokratik” lainnya, menciptakan kesulitan-kesulitan tambahan yang teramat besar untuk kelas proletar sedunia. Di bawah bendera Revolusi Oktober, politik damai yang dijalankan oleh “Front Rakyat” tersebut membuat kelas buruh menjadi impoten dan membuka jalan untuk fasisme.

“Front Rakyat” di satu pihak – fasisme di pihak yang lain; ini adalah jalan keluar politik kaum imperialis yang terakhir di dalam perjuangannya melawan revolusi proletariat. Akan tetapi, dari sudut pandang sejarah, kedua jalan keluar tersebut bersifat sementara. Kemerosotan kapitalisme tetap berlanjut di bawah simbol topi Phyrgian[6] di Prancis ataupun di bawah simbol swastika di Jerman. Tidak akan ada jalan keluar tanpa penggulingan kaum borjuis.

Orientasi massa pertama-tama ditentukan oleh kondisi objektif dari kemerosotan kapitalisme, dan kedua, oleh politik pengkhianatan organisasi-organisasi buruh yang lama. Dari faktor-faktor ini, faktor yang pertama tentu saja adalah faktor yang menentukan: hukum sejarah adalah lebih kuat daripada aparatus birokratik. Bagaimanapun berbedanya metode-metode dari pengkhianat-pengkhianat ini – dari undang-undang “sosial”-nya Blum [7] sampai ke pengadilan fitnahnya Stalin – mereka tidak akan pernah berhasil mematahkan semangat revolusioner kaum proletar. Seiring berjalannya waktu, usaha-usaha nekat mereka untuk menghentikan roda sejarah akan mendemonstrasikan secara jelas kepada massa bahwa krisis kepemimpinan proletariat, yang telah menjadi krisis peradaban umat manusia, hanya bisa diselesaikan oleh Internasional Keempat.

Marxisme dan Revisionisme (Vladimir Lenin 1908)

2007-03-25T08:29:00.000+07:00

ADA ucapan yang terkenal bahwa jika aksioma geometrikal dipengaruhi upaya-upaya kepentingan manusia pasti ia akan ditiadakan. Teori tentang sejarah alam yang dipertentangkan dengan prasangka teologi lama mendorong, dan masih mendorong oposisi yang paling radikal. Oleh karenanya, tak heran bahwa doktrin Marxian, yang secara langsung mengabdi pada pencerahan dan pengorganisasian kelas maju di dalam masyarakat modern, mengindikasikan tugas-tugas yang dihadapi oleh kelas ini dan mendemonstrasikan pergantian yang pasti (berkat pertumbuhan ekonomi) dari sistem terkini oleh suatu orde baru – tak heran jika doktrin ini harus berseteru dalam setiap langkah maju dalam perjalanan hidupnya.

Tak perlu disebut, ini diterapkan kepada ilmu dan filsafat borjuis, secara resmi diajarkan oleh profesor-profesor untuk membingungkan generasi-generasi yang tumbuh dari kelas yang berpunya dan untuk "melatih"-nya melawan musuh-musuh dalam dan luar negeri. Ilmu ini tak akan pernah mendengar tentang Marxisme, menyatakan bahwa hal itu telah ditentang dan dihancurkan. Marx diserang dengan antusias oleh sarjana-sarjana muda yang membina karir dengan menentang sosialisme, dan oleh orang-orang tua bodoh yang mengabdi tradisi dari semua jenis "sistem" yang kadaluarsa. Kemajuan Marxisme, fakta bahwa gagasan-gagasannya disebarkan dan digenggam kuat diantara kelas buruh, meningkat frekuensi dan intensitasnya dengan pasti dari serangan-serangan kaum borjuis ini terhadap Marxisme, yang menjadi semakin kuat, lebih keras dan lebih berbahaya setiap kali "dihancurkan" oleh ilmu-ilmu resmi.

Namun biarpun diantara doktrin-doktrin yang berhubungan dengan perjuangan kelas pekerja, dan sekarang ini berada luas dalam kaum proletar, Marxisme tanpa cara tertentu telah mengkonsolidasikan posisinya sekali lagi. Dalam setengah abad yang pertama dari keberadaannya (dari tahun 1840-an), Marxisme terlibat dalam pertempuran terhadap teori-teori yang bermusuhan secara fundamental terhadapnya. Di awal '40-an Marx dan Engels berhadap-hadapan dengan Hegelian Muda yang radikal yang sudut pandangnya dipenuhi oleh idealisme filsafatis. Pada akhir '40-an, perjuangan dimulai dalam doktrin ekonomi, melawan Proudhonisme. Tahun '50-an, terlihat kelengkapan perjuangan ini dalam kritisisme partai-partai dan doktrin-doktrin yang termanifestasi dalam situasi sulit di 1848. Pada '60-an, perjuangan beralih dari wilayah teori-teori umum ke soal-soal yang berkaitan langsung dengan gerakan buruh: penolakan terhadap Bakuninisme dari Internasional. Pada awal '70-an, panggung di Jerman diduduki sementara oleh Proudhonis Muhlberger, dan di akhir '70-an oleh kaum positivis Dühring. Tapi pengaruh terhadap kaum proletar sudah tak lagi penting. Marxisme selalu memperoleh kemenangan yang tak perlu dipertanyakan lagi terhadap semua ideologi lain dalam gerakan buruh.

Tahun '90-an, kemenangan ini telah seluruhnya terselesaikan. Bahkan di negara-negara Latin, dimana tradisi-tradisi Proudhonisme bercokol paling lama daripada di tempat lain, partai-partai buruh menyusun program-program dan taktik-taktik mereka pada pondasi Marxis. Kebangkitan organisasi internasional gerakan buruh – dalam bentuk kongres internasional yang periodik – dari awalnya, dan hampir seluruhnya tanpa perjuangan, mengadopsi titik berdiri Marxis dalam hal-hal yang esensial. Tapi setelah Marxisme telah menolak semua doktrin-doktrin yang lebih atau kurang integral yang memusuhinya, aliran--aliran yang diekpresikan dalam doktrin-doktrin tersebut mulai mencari saluran-saluran lain. Bentuk-bentuk dan penyebab-penyebab perjuangan berganti, tetapi perjuangan terus berjalan. Dan pertengahan abad kedua dari keberadaan Marxisme dimulai (pada tahun '90-an) dengan perlawanan terhadap musuh-musuh Marxisme di dalam Marxisme itu sendiri.

Bernstein, yang pernah pada masanya hidup sebagai seorang Marxis orthodoks, menjadi tokoh pada tren yang muncul di hadapan publik dan dengan sangat sadar, ia mengoreksi Marx, merevisi Marx, revisionisme. Bahkan di Rusia, dimana – bangsa yang memiliki keterbelakangan ekonomi dan mayoritasnya terdiri dari satu populasi petani yang terbebani oleh sisa-sisa perbudakan – sosialisme non-Marxis telah berjalan secara alami sudah sekian lamanya, sudah jelas-jelas melewatinya ke revisionisme sebelum kita menyadarinya. Baik dari pertanyaan tentang pertanian (program municipalisasi semua tanah) dan dalam pertanyaan-pertanyaan umum tentang program dan taktik, kawan-kawan Social-Narodnik sangat dan teramat sering bergonta-ganti "koreksi" kepada Marx bagi peninggalan yang telah mati dan gelap pada sistem lama mereka, yang dengan caranya sendiri telah menyatu dan secara mendasar bermusuhan dengan Marxisme.

Sosialisme Pra-Marxis telah gugur. Ia masih meneruskan perlawanan, tak lagi pada landasan independennya lagi, tapi pada landasan umum Marxisme, seperti revisionisme. Marilah kita, memeriksa isi ideologis revisionisme.

Dalam lingkaran filosofi revisionisme yang diikuti pada kebangkitan pendidikan "keilmuan" borjuis, para pemikir "kembali pada Kant" – dan revisionisme diseret di sepanjang neo-Kantian. Para pemikir itu kembali mengulangi truisme pendeta-pendeta yang telah menyuarakan ratusan kali untuk melawan filsafat materialisme – dan kaum revisionis, tersenyum seenaknya, menggerutu (kata-demi-kata dari pemikiran terkini Handbuch) bahwa materialisme telah "ditolak" sejak lama. Para pemikir itu memperlakukan Hegel sebagai seekor "anjing mati", sementara mereka sendiri mendewa-dewakan idealisme, hanya suatu idealisme yang ratusan kali lebih menyedihkan dan buruk daripada idealisme Hegel, secara arogan mengangkat bahu pada dialektika – dan kaum revisionis telah gagal dan terbenam ke dalam lumpur filsafat kevulgaran ilmu, menggantikan dialektika yang "punya nilai seni" (dan sifat revolusioner) dengan "evolusi" yang sederhana (dan adem-ayem). Para pemikir itu menghabiskan gaji resminya untuk menyesuaikan antara idealisme dan sistem kritikal mereka pada filosofi medieval yang dominan (contohnya pada teologi) – dan kaum revisionis mendekatkan diri mereka, mencoba membangun agama atas "kepentingan pribadi", bukan pada hubungannya dengan negara modern, tetapi dalam hubungannya dengan partai di kelas-kelas maju.

Apa arti sesungguhnya "koreksi-koreksi" kepada Marx dalam satu istilah yang tak perlu dinyatakan: hal ini telah menjadi buktinya. Dengan gampang kita bisa menerapkan catatan tentang kaum Marxis dalam gerakan Sosial-Demokrat internasional untuk mengkritik truisme revisionis yang dahsyat dari titik berdiri pada konsistensi materialisme dialektik, yakni Plekhanov. Hal ini harus ditekankan semua bahwa semakin bersifat empatik sejak kesalahan upaya-upaya yang tak mendasar yang pada masa kini dilakukan untuk menyelundupkan sampah berselubung filsafat lama dan reaksioner sebagai satu kritisisme pada taktik oportunisme Plekhanov. [1]

Mencermati ekonomi politik, harus dicatat pertama-tama bahwa dalam lapisan "koreksi-koreksi" revisionis memang lebih komprehensif dan melihat keadaan sekitarnya; daya-upaya dilakukan untuk mempengaruhi publik dengan "data baru tentang perkembangan ekonomi". Dikatakan bahwa konsentrasi dan penolakan produksi berskala kecil oleh produksi berskala besar sama sekali tidak terjadi di pertanian, sementara mereka melakukannya dengan sangat lambat di bidang perdagangan dan industri. Dikatakan bahwa krisis-krisis kini amat jarang dan lemah, dan bahwa kartel dan trust memungkinkan modal dapat menghancurkan mereka seluruhnya. Dikatakan bahwa "teori kehancuran" yang dihadapi kapitalisme tak disuarakan, mengacu pada aliran antagonisme kelas sehingga menjadi lembek dan kurang akut. Akhirnya, dikatakan juga bahwa bukanlah suatu kesalahan untuk mengkoreksi teori nilai Marx, pada persetujuan dengan Bohm-Bawerk.

Perlawanan dengan kaum revisionis pada pertanyaan-pertanyaan ini menghasilkan buah kebangkitan pemikiran teoritis pada sosialisme internasional seperti halnya kontroversi Engels dengan revisi Dühring 20 tahun sebelumnya. Argumen-argumen kaum revisionis dianalisa dengan bantuan fakta-fakta yang dibuktikan bahwa kaum revisionis secara sistematis mewarnai produksi berskala kecil modern dengan gambar-berwarna merah mawar. Superioritas teknik dan perdagangan produksi berskala besar terhadap produksi berskala kecil tak hanya terjadi di bidang industri, tetapi juga di bidang pertanian. Fakta ini tak dapat dibantah. Tetapi produksi komoditi sangat kurang dikembangkan pada bidang pertanian, dan ekonomi serta ahli statistik modern, sesuai dengan aturan, tidak terampil dalam menarik cabang khusus (kadang-kadang terjadi pada operasi) pada bidang pertanian yang menunjukkan bahwa pertanian secara progresif ditarik ke dalam proses pertukaran ekonomi dunia. Produksi berskala kecil mempertahankan dirinya pada sisa-sisa ekonomi alam dengan pola makan yang semakin gawat, dengan kelaparan kronis, dengan semakin panjangnya jam kerja, dengan pengurangan kualitas dan jumlah ternak, dengan kata lain, dengan sejumlah metode dimana produksi kerajinan tangan mempertahankan dirinya melawan manufaktur kapitalis. Setiap kemajuan ilmu dan teknologi akhirnya dan dengan kejam melemahkan pondasi produksi berskala kecil di masyarakat kapitalis; dan ini merupakan tugas ekonomi politik sosialis untuk menyelidiki proses ini dalam segala bentuknya, seringkali rumit dan penuh intrik, dan untuk mendemonstrasikan kepada penghasil berskala kecil bisa terus bertahan di bawah kapitalisme, tak ada lagi harapan bagi pertanian petani di bawah kapitalisme, dan pentingnya para petani mengadopsi titik berdiri kaum proletar. Pada pertanyaan ini, kaum revisionis telah berdosa, dalam sudut padang keilmuan, dengan generalisasi yang dibuat-buat berdasar pada fakta-fakta yang dipilih secara sepihak dan tanpa referensi keseluruhan sistem kapitalisme. Dari sudut pandang politik, mereka berdosa oleh fakta bahwa mereka pada akhirnya, apakah mereka menginginkan atau tidak, mengundang atau memaksa petani untuk mengadopsi tingkah laku tuan tanah kecil (seperti misalnya, tingkah laku kaum borjuis) alih-alih memaksa mereka untuk mengadopsi sudut pandang kaum proletar revolusioner.

Posisi revisionisme semakin memburuk seperti dalam hal teori krisis atau teori kehancuran. Hanya dalam waktu yang sangat singkat dapatkan orang, dan hanya mereka yang paling berpandangan sempit, memikirkan untuk refashioning pondasi teori Marx di bawah pengaruh ledakan industri dan kemakmuran dalam beberapa tahun ini. Realitas kemudian akan semakin jelas bagi kaum revisionis bahwa krisis bukanlah sesuatu yang ada di masa lalu: kemakmuran diikuti oleh suatu krisis. Bentuk-bentuk, aliran, gambaran tentang krisis khusus telah berganti, tetapi krisis tetap komponen akhir dari sistem kapitalis. Sementara menyatukan produksi, kartel-kartel dan trust pada saat yang sama, dan dengan cara yang jelas terlihat, memperburuk anarki produksi, ketidakamanan keberadaan kaum proletar dan kekejaman modal, oleh karenanya meningkatkan antagonisme kelas hingga ke suatu tingkat yang luar biasa. Bahwa kapitalisme pada akhirnya akan rontok – baik dalam politik individual dan krisis ekonomi serta kehancuran total dari seluruh sistem kapitalis – telah dibuat jelas secara khusus, dan pada suatu trust yang berskala besar, persisnya oleh raksasa trust yang baru. Krisis keuangan belakangan ini di Amerika dan peningkatan pengangguran ayng menakutkan di seluruh Eropa, tak mengatakan apa-apa mengenai krisis industrial yang mendekat dari sejumlah gejala-gejala yang dapat ditunjuk – semua ini membuat "teori-teori" terkini dari kaum revisionis telah dilupakan oleh semua orang, termasuk, tampaknya demikian, oleh banyak dari kalangan mereka sendiri. Tetapi pelajaran-pelajaran mengenaik ketidakstabilan para intelektual telah menyingkirkan hal agar kelas buruh jangan dilupakan.

Seperti pada teori nilai, perlu dikatakan bahwa terpisah dari kekelaman petunjuk dan gerutuan, ala Bohm-Bawerk, kaum revisionis sama sekali tidak memberi kontribusi absolut, dan oleh karenanya tidak meninggalkan jejak pada perkembangan pemikiran ilmiah.

Dalam lapisan politik, revisionisme benar-benar mencoba merevisi pondasi Marxisme, yang umum disebut, doktrin perjuangan kelas. Kebebasan berpolitik, demokrasi dan pemilihan umum dibuang dari dasar perjuangan kelas – seperti yang dikatakan kepada kami – dan meminjam proposisi Manifesto Komunis tua yang tak benar bahwa buruh tak membutuhkan negara. Mereka katakan, sejak "kehendak mayoritas" gagal dalam suatu demokrasi, orang harusnya tak lagi menganggap negara sebagai organ penguasa kelas, tak juga menolak aliansi dengan kaum borjuis progresif, reformis sosialis melawan kaum reaksioner.

Tak dapat dielakkan bahwa argumen-argumen kaum revisionis ini dimuati oleh pandangan sistem keseimbangan yang adil, yang biasa disebut, pandangan borjuis liberal yang tua dan terkenal itu. Kaum liberal selalu mengatakan bahwa parlementarisme borjuis telah merusak kelas dan divisi kelas, sejak hak untuk memilih dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan suatu negara dibagikan kepada semua warga negara tanpa perbedaan. Seluruh sejarah Eropa pada paruh kedua abad ke-19, dan seluruh sejarah revolusi Rusia pada awal abad ke-18, jelas-jelas menunjukkan pandangan seperti itu sungguh absurd. Perbedaan ekonomis tidak dimoderasi tetapi ditingkatkan dan diintensifkan di bawah kebebasan kapitalisme "demokratik". Parlementarisme tidak dihilangkan, tetapi tetap terbaring sebagai karakter yang inheren bahkan di dalam republik borjuis yang paling demokratis sebagai organ kelas penindas. Dengan membantu untuk mencerahkan dan mengorganisir massa lebih luas hingga tak terukur daripada mereka yang sebelumnya mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa-peristiwa politik, parlementarisme tidak dibuat untuk penghilangan krisis dan revolusi politik, tetapi untuk intensifikasi yang maksimum bagi perang sipil selama revolusi tersebut. Peristiwa-peristiwa di Paris pada musim semi 1871 dan kejadian-kejadian di Rusia pada musim dingin 1905 menunjukkan secara jelas bagaimana intensifikasi ini akhirnya muncul. Kaum borjuis Perancis tanpa babibu membuat suatu perjanjian dengan musuh dari seluruh bangsa, dengan tentara asing yang telah menghancurkan negaranya, untuk menghancurkan gerakan proletariat. Siapa yang tak dapat memahami dialektika di dalam parlementarisme dan demokrasi borjuis pada akhirnya – yang memimpin ke satu keputusan tegas dari argumen kekerasan massa daripada sebelumnya – tak akan pernah dapat memahami basis parlementarisme ini untuk melakukan agitasi dan propaganda yang konsisten secara prinsip, sungguh-sungguh mempersiapkan massa kelas buruh untuk berpartisipasi dalam kemenangan "argumentasi-argumentasi" ini. Pengalaman aliansi-aliasi, persetujuan-persetujuan, dan blok dengan kaum liberal reformis sosial di Barat dan dengan kaum reformis liberal (kadet-kadet) dalam revolusi Rusia, telah secara menyakinkan menunjukkan bahwa persetujuan ini hanya menumpulkan kesadaran-kesadaran massa, bahwa mereka tak dapat meningkatkan tetapi hanya melemahkan signifikansi perjuangannya yang aktual, dengan menghubungkan antara jagoan-jagoan dengan elemen-elemen yang paling tidak mampu berkelahi dan paling bermasalah dan tak dapat diandalkan. Millerandisme di Perancis – pengalaman terbesar dalam menerapkan taktik politis revisionis sesungguhnya dalam skala nasional, luas – telah menjadi satu penilaian praktis dari revisionisme yang tak akan dilupakan oleh kaum proletar di seluruh dunia.

Satu pelengkap alami terhadap tendensi ekonomi dan politik dari revisionisme adalah sikapnya terhadap tujuan pamungkas gerakan sosialis. "Gerakanlah yang utama, tujuan akhir bukanlah apa-apa", frase Bernstein ini menggambarkan substansi revisionisme dengan baik, bahkan lebih baik daripada pernyataan-pernyataan yang panjang. Untuk membedakan tindakannya dari kasus per kasus, untuk mengadaptasinya pada peristiwa sehari-hari dan untuk tetek-bengek dan perubahan pada politik kecil-kecilan, untuk melupakan kepentingan utama dari kaum proletariat dan figur dasar dari keseluruhan sistem kapitalis, dari semua evolusi kapitalis, untuk mengorbankan kepentingan-kepentingan utama ini demi keunggulan momentum yang nyata atau diasumsikan – seperti kebijakan revisionisme. Dan ia mengikuti secara paten dari kebijakan yang sangat alamiah ini bahwa dapat diasumsikan satu varietas bentuk yang tak terbatas, dan setiap pertanyaan yang lebih atau kurang "baru", setiap peristiwa yang lebih atau kurang diharapkan dan diduga, bahkan ia mengganti lini dasar dari perkembangan hanya untuk suatu tingkat yang tak signifikan dan hanya untuk periode yang sangat pendek, pada akhirnya selalu menjadi alasan untuk memunculkan salah satu dari berbagai varietas revisionisme.

Revisionisme ditentukan oleh akar kelasnya di dalam masyarakat modern. Revisionisme adalah satu fenomena internasional. Seorang sosialis yang paling bodoh pun pasti tidak akan ragu tentang hubungan antara kaum orthodoks dan Bernsteinian di Jerman, Guesdis dan Jauresis (dan kini secara khusus Broussis) di Perancis, Federasi Sosial Demokrat dan Partai Buruh Independen di Great Britain, Brouckere dan Vandervelde di Belgia, kaum Integralis dan Reformis di Italia, Bolshevik dan Menshevik di Rusia, di mana saja secara esensial serupa, dengan mengabaikan varietas yang beragam dari kondisi nasional dan faktor sejarah di negara-negara saat ini. Dalam kenyataannya, "perpecahan" di dalam gerakan sosialis internasional saat ini berlanjut pada garis yang sama di semua negara di dunia, yang menunjukkan pada suatu kemajuan yang dahsyat dibandingkan dengan situasi 30 atau 40 tahun lalu, manakala tren yang heterogen pada berbagai negara berseteru di dalam satu gerakan sosialis internasional. Dan bahwa "revisionisme dari kaum kiri" yang terbentuk di negara-negara Latin sebagai "sindikalisme revolusioner", juga diadaptasi di dalam Marxisme, "mengkoreksinya": Labriola di Italia dan Lagardelle di Perancis seringkali mengutip Marx yang dipahami secara salah dengan pemahaman yang sifatnya kanan.

Kita tak dapat berhenti di sini untuk menganalisa isi ideologis dari revisionisme ini, yang sampai sejauh ini dari yang telah dikembangkan hingga ke batas yang sama sebagai revisionisme kaum oportunis: ia belumlah bersifat internasional, belum juga diuji pada satu perang praktis yang besar dalam satu partai sosialis di negara manapun. Oleh karena itu, kita membatasi diri dari "revisionisme dari kanan" seperti yang digambarkan di atas.

Lantas di mana letak ketidakterhindarannya dalam masyarakat kapitalis? Mengapa ia lebih subur daripada perbedaan antara kekhasan nasional dan tingkat-tingkat perkembangan kapitalisme? Karena dalam setiap negara kapitalis, sejajar dengan proletariat, selalu terdapat suatu lapisan luas borjuis kecil. Kapitalisme telah dan selalu timbul dari produksi kecil. Sejumlah "lapis menengah" baru berulang kali timbul dari kapitalisme (perusahaan pendukung pabrik-pabrik besar, pekerja di rumah, bengkel-bengkel kecil yang tersebar luas di seluruh negeri untuk memenuhi kebutuhan industri besar, seperti industri sepeda dan mobil, dll.). Produsen-produsen kecil ini tak dapat menghindari tersingkir menjadi proletariat. Tidak mengherankan bahwa pandangan borjuis kecil selalu timbul dalam partai-partai buruh terbuka. Tidaklah mengherankan bahwa hal ini selalu terjadi dan akan selalu terjadi, hingga terjadi perubahan nasib yang akan timbul dalam revolusi proletarian. Adalah suatu kesalahan yang parah bila ada pikiran bahwa proletarisasi "sepenuhnya" mayoritas penduduk mutlak perlu untuk menimbulkan revolusi demikian. Yang kini sering kita alami dalam lingkup ideologi saja, yaitu pertikaian mengenai perbaikan teoretik terhadap Marx, yang sekarang hanya terjadi pada isu individual dalam gerakan buruh, sebagai perbedaan taktis dengan kaum revisionis dan perpecahan-perpecahan pada tingkatan ini – akan dialami oleh kelas buruh pada suatu tingkatan yang jauh lebih tinggi ketika revolusi proletarian akan mempertajam semua isu yang dipertikaikan, akan memfokuskan semua perbedaan pada poin-poin yang terpenting dalam menentukan tindakan-tindakan massa, dan menjadikan hal penting dalam panasnya pertikaian untuk membedakan lawan dari kawan, dan untuk menyingkirkan sekutu-sekutu yang buruk untuk dapat memberikan pukulan yang menentukan kepada lawan.

Ya, perjuangan ideologis ini dilakukan oleh Marxisme revolusioner terhadap revisionisme pada akhir abad ke-19, namun ini suatu awal pertempuran revolusioner yang besar dari kaum proletariat, yang maju untuk meraih kemenangan mutlak dari penyebabnya di samping semua keloyoan dan kelemahan kaum borjuis kecil.

dari penye

[Dari Collected Works,Volume 15, 1908
Diterbitkan pertama kali dalam Simposium Karl Marx – 1818-1883, 1908

This text has been copied from the Lembaga Penerbitan, Pendidikan, dan Pengembangan Pers Mahasiswa (LP4M) site with kind permission. The site has a number of other texts about Marxism and Indonesiababnya di samping semua keloyoan dan kelemahan kaum borjuis kecil.]

Catatan akhir
1. Lihat Studies in the Philosophy of Marxism oleh Bogdanov, Bazarov dkk. Ini bukan tempat mendiskusikan buku tersebut, dan saya harus membatasi sekarang ini kapan saya akan menyampaikan bahwa dalam waktu dekat saya akan membuktikannya dalam satu seri artikel, atau dalam sebuah pamflet yang berbeda, bahwa semua yang saya katakan di atas tentang kaum revisionis neo-Kantian secara esensial diterapkan juga terhadap neo-Humis yang "baru" dan revisionis neo-Berkeleyan.

Putin Berkuasa, Media Massa Rusia Teraniaya

2007-03-20T17:52:00.000+07:00

Tigaratus perkara hukum. 13 orang wartawan dibunuh. Semua saluran televisi dikendalikan. Tak ada lagi kebebasan pers. Itulah yang terjadi di Rusia. Dalam tujuh tahun kekuasaannya, Vladimir Putin telah membuat media di Rusia teraniaya.

Agustus 1999
Keteraniayaan pertama media Rusia di bawah Putin dimulai langsung begitu dia dilantik menjadi presiden, Agustus 1999. Para jurnalis yang akan ke Chechnya, lagi-lagi harus berhadapan dengan serdadu Rusia, dan acapkali dipersulit. Mereka sukar masuk ke Chechnya. Bahkan diancam. Para jurnalis televisi terus menerus dihambat untuk bisa menayangkan bahan-bahan liputannya.

"Itu akibat langsung keputusan yang terencana," ujar Oleg Panfilov, dalam sebuah wawancara telpon. Panfilov adalah direktur Pusat Jurnalistik Urusan Hal-hal Ekstrim di Moskow. "Pada September 2000 Putin menandatangani sebuah dokumen penting, yakni Doktrin Penerangan Keamanan. Dalam doktrin itu dirumuskan, banyak hal harus mengacu pada media pemerintah. Enam tahun kemudian, kita melihat banyak kebiasaan zaman propaganda Soviet kembali ke media Rusia. Semua saluran televisi nasional, jumlahnya lima, diawasi dan dikendalikan pemerintah.

Yang disembunyikan
Menjawab pertanyaan apa yang disembunyikan Kremlin, Panfilov berterus terang: "Perang di Chechnya yang masih terus berlangsung. Korupsi. Dan kenyataan Rusia samasekali tidak menuju ke sebuah negara demokratis dan beradab. Dan lebih jauh, perilaku Putin sebagai mantan intel KGB, yang samasekali tidak suka pada pendapat yang berbeda."

Lembaga Panfilov belum lama ini meneliti siaran-siaran berita televisi saluran nasional. "93 persen informasi menyangkut presiden, ihwal partainya Partai Rusia Bersatu, dan mengenai pemerintah," ujar Panfilov.

Meski demikian, berita-berita di lima saluran mengenai pembunuhan Anna Politkovskaya, salah satu jurnalis merdeka Rusia yang terakhir, cukup lengkap dan luas. "Tetapi setelah dua hari, segalanya kembali sebagaimana biasa. Tak ada berita lagi mengenai Politkovskaya, kecuali pada hari ketiga. Yakni saat muncul pernyataan yang aneh dari Putin ketika ia berkunjung ke Jerman."

Panfilov tidak percaya bahwa pembunuhan Politkovskaya akan diusut sampai tuntas. "Itu hanya satu dari 13 pembunuhan para jurnalis. Bahkan pembunuhan wartawati dari Kalmukse, Larissa Yudina, tidak pernah jelas siapa dalangnya."

Anna Politkovskaya bekerja pada salah satu suratkabar mandiri di Rusia, yakni harian Novaya Gazeta. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Nederland pada awal 2005, Politkovskaya memaparkan, bahwa surat kabarnya menjadi penampung dan harapan terakhir bagi para jurnalis merdeka. Tapi suratkabar itu miskin. Tidak bisa menampung semua jurnalis yang dipecat gara-gara medianya terkena sensor. Dengan demikian, bekerja di Novaya Gazeta mengundang bahaya. Politkovskaya adalah wartawan kelima koran Novaya Gazeta yang dibunuh.

Terancam lenyap
Menurut Panfilov, pembunuhan Politkovskaya mengakibatkan amarah amat sangat di banyak kalangan. Pada hari Kamis terbit sebuah suratkabar khusus, dengan bantuan dan dukungan para jurnalis dalam dan luar negeri. Bakan Panfilov berharap ada dampaknya bagi perubahan dalam pengurusan perkara pembunuhan tersebut. "Sikap kewartawanan masa kini harus memahami, jika tekanan Kremlin dibiarkan, maka semua media yang mandiri di Rusia akan terancam bakal lenyap." Demikian Panfilov.

Sementara ini warga Rusia bisa mendapatkan informasi mandiri lewat internet. Misalnya dari situs www.gazeta.ru dan www.lenta.ru. Tetapi sayang, demikian menurut Panfilov, hanya 12 persen warga Rusia yang bisa membuka internet. Dan hanya 2 sampai 3 persen penduduk yang berniat mencari informasi politik. Meskipun jumlahnya sekecil itu, cari informasi bebas lewat internet pun sudah diancam. Di kalangan kekuasaan sudah disebut-sebut pengawasan atas situs-situs web. Mereka tahu dan sadar, Revolusi Oranye di Ukrania pada 2004 menjadi matang dan dipercepat karena penyebarluasan informasi lewat internet.(sumber:rnl)

Membuka Mata Kehidupan Sehari-hari di Korea Utara

2007-03-20T17:32:00.000+07:00

Jika Korea Utara muncul dalam pemberitaan, maka itu biasanya soal senjata nuklir atau bencana alam dan kelaparan. Selanjutnya, kita nyaris tidak mendengar berita lain dari negara yang sangat tertutup ini. Misalnya, bagaimana bentuk kehidupan sehari-hari di negeri ini? Bagaimana pendapat warga Korea Utara mengenai negeri mereka dan masa depan mereka? Jaap Timmer adalah Ketua Palang Merah Internasional di Korea Utara, dan sudah tinggal di sana selama dua setengah tahun. Ia menceritakan pengalaman tinggal di negeri yang sangat menutup diri ini.

Negara poros setan
George W. Bush: Penguasa Korea Utara mempersenjatai diri dengan senjata pemusnah massal, sementara itu membiarkan rakyatnya kelaparan. Negara seperti ini, dan sekutu-sekutu mereka, merupakan poros setan. Mempersenjatai diri untuk mengancam perdamaian dunia.

Dalam pidatonya itu, Presiden Amerika Serikat George W. Bush menempatkan Korea Utara bersama Irak dan Iran, sebagai negara-negara anggota poros setan. Menurut Bush, negara yang sibuk membuat senjata nuklir, dan tidak perduli nasib rakyatnya, adalah negara jahat.

Program pengembangan nuklir Korea Utara sejauh ini selalu menjadi ganjalan pelik, dan setiap kali kembali menghangat. Pekan ini, Amerika, Cina dan Jepang, kembali membicarakan kemungkinan penghentian program nuklir Korea Utara.

Rasa kebersamaan
Jaap Timmer adalah Kepala Palang Merah Internasional di Korea Utara. Ia mengakui standar hidup di Korea Utara memang sangat rendah. Tapi Timmer tidak bisa mengatakan apakah orang menderita kelaparan. Yang jelas negeri tersebut menghadapi kekurangan obat-obatan dasar. Dan banyak orang tidak bisa menikmati air minum bersih.

Kendati demikian, menurut Timmer, masyarakat bisa menerima keadaan sulit seperti ini. Padahal tersedia banyak dana untuk bidang pertahanan. Korea Utara menganggap dirinya masih dalam keadaan perang dengan Amerika. Selama ini pemerintah Korea Utara merasa telah menghadapi dengan baik Amerika Serikat.

Jaap Timmer: "Mereka bangga atas negeri sendiri, pemimpin serta politik mereka dan ingin menjadi negara kesatuan. Penting bagi mereka untuk berpendapat sama. Ini membuat mereka kuat, dan itulah yang dirasakan. Dan itu juga betul. Jarang muncul diskusi apabila perlu dilakukan sesuatu. Misalnya kalau diputuskan untuk memperbaiki jalan, maka semua orang cepat membantu. Itu sangat efektif."

Lain dari yang sejauh ini diberitakan tentang Korea Utara, yaitu negara yang tidak dapat dipercaya dan suka berubah pikiran, Jaap Timmer malah berpendapat bahwa negeri tersebut, berkat rasa kebersamaan itu, sangat tegas dan melakukan apa yang dikatakannya.

Ideologi Juche
Keinginan membentuk kesatuan dan membatasi kebebasan individu telah menjadi kebijakan di Korea Utara. Dalam apa yang disebut ideologi Juche, yakni komunisme versi Korea Utara, orang menginginkan suatu masyarakat yang mencukupi kebutuhan sendiri yang hanya bisa dicapai melalui rasa kebersamaan besar.

Dalam hidup sehari-hari, ideologi Juche berdampak besar. Kebebasan pribadi sangat dibatasi: orang misalnya tidak boleh bepergian secara leluasa, dan tidak seorang pun diijinkan keluar atau masuk ibukota. Rekan-rekan Jaap Timmer di Korea Utara tidak boleh bepergian sendiri. Apabila Palang Merah ingin mengirim orang untuk ikut kursus tertentu, maka ia harus ditemani, sehingga mereka bisa saling mengamati. Demikian ujar Timmer.

Penghubung
Pengucilan ini sedemikian besar, sehingga disusun pelbagai sistem rumit untuk menghindari kontak dengan luar negeri.

Jaap Timmer: "Saya punya dua telpon di kantor saya. Satu untuk sambungan internasional, dan satu untuk pelbagai departemen. Tapi saya tidak bisa bebas menelpon kalangan dalam negeri. Perhimpunan nasional punya pesawat telpon untuk menelpon dalam negeri, tapi tidak ada sambungan telpon internasional. Sama halnya dengan internet. Mereka tengah membangun apa yang disebut sistem intranet, tapi tidak ada kontak langsung dengan web internasional. Orang asing punya kontak langsung dengan web internasional, tapi tidak bisa masuk ke situasi dalam negeri dan sebaliknya."

Menurut Jaap Timmer, sebagai organisasi internasional, Palang Merah berfungsi sebagai penghubung. Rekan-rekannya dari Korea Utara menghindari kontak terlalu banyak dengan orang asing, karena itu mencurigakan dan berbahaya. Kendati demikian, kebanyakan warga Korea sangat ingin tahu kisah-kisahnya tentang dunia luar. Terutama di kantornya Jaap Timmer bersama rekannya saling berbagi pengalaman, selama yang dibahas bukan pemimpin atau politik. Tapi rata-rata warga Korea toh tidak punya pendapat tentang itu.

Tiga Revolusi di Dunia Ketiga

2007-01-04T02:10:00.000+07:00

1. "Sang Surya yang tidak pernah tenggelam": Mao dalam revolusi Cina

REVOLUSI di Cina pada tahun 1949 adalah sebuah peristiwa historis yang penting, terutama untuk gerakan radikal di dunia ketiga, termasuk Indonesia. Banyak partai Komunis dan kelompok radikal lainnya yang dilhami oleh teori-teori Mao. Dan "Revolusi Kebudayaan" tahun 1960-an juga menjadi inspirasi untuk gerakan-gerakan mahasiswa kiri sampai kini.

Sayangnya inspirasi ini sangat salah arah. Revolusi yang dipimpin Mao tidak membangun sebuah masyarakat sosialis di mana kaum pekerja sendiri yang menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial serta politik. Rezim Maois dikuasai oleh birokrasi otoriter, dan perekonomian RRC tidak luput dari logika kapitalis, walaupun perusahaan-perusahaan besar milik negara. Dan akhirnya, setelah Mao meninggal, RRC yang disebut "sosialis" itu mulai menjelma menjadi negara yang berekonomi pasar dan semakin mirip dengan negeri-negeri lain.

Itu bisa terjadi karena pada dasarnya, tujuan-tujuan Mao dan Partai Komunis Cina bukan untuk membangun sosialisme, melainkan untuk membangun ekonomi nasional yang kuat. Kaum buruh dan tani berkali-kali menjadi korban dari upaya ini.

*****

Riwayat Mao dimulai dengan hancurnya gerakan buruh revolusioner Cina. Antara tahun 1925 sampai dengan 1927, kota-kota di Cina mengalami sejumlah pemberontakan buruh yang dipimpin oleh Partai Komunis muda. Pemogokan massa meledak di Hong Kong dan laskar buruh yang bersenjata menguasai jalan-jalan kota Guangzhou. Perjuangan ini mulai di bawah payung gerakan nasionalis, tetapi kemudian berkembang lebih luas menjadi sebuah "revolusi permanen" yang semakin berhaluan sosialis. Namun waktu itu aliran komunis internasional (Komintern) sudah mulai didominasi oleh kebijakan Stalin, bahwa revolusi-revolusi di dunia ketiga harus melalui dua tahapan. Menurut Stalin, revolusi di Cina harus tetap dalam perbatasan "revolusi demokratik" saja. Makanya para komunis Cina disuruh untuk menyerahkan senjata-senjata mereka kepada golongan nasionalis. Mereka patuh; dan kemudian dibantai oleh golongan nasionalis tersebut.

Beberapa satuan komunis di pedesaan bisa bertahan hidup dan mereka berkumpul di pegunungan-pegunungan. Organisasi komunis di perkotaan hampir lenyap sama sekali. Mao menjadi pimpinan dan mengembangkan strategi baru dengan poros ke kelas petani. Pada awal tahun 1930-an para komunis berhasil mendirikan sejumlah "pangkalan merah" di beberapa daerah terpencil. Pemerintah-pemerintah setempat dicap "soviet-soviet", walaupun tidak mirip sama sekali dengan soviet (dewan buruh) demokratis yang muncul waktu revolusi Rusia. "Soviet-soviet" Mao merupakan sebuah kediktatoran militer oleh para tentara komunis, yang memang agak baik hati terhadap kaum tani. Namun ini jauh dari demokrasi revolusioner dalam artian Marxis.

Pangkalan itu diserang lima kali oleh pasukan pemerintah nasionalis, sampai akhirnya para komunis terpaksa harus mundur dari daerah-daerah ini, dengan menempuh perjalanan panjang Long March ke daerah Yenan.

Pada tahun 1931 Jepang menginvasi Cina, dan pemerintah nasionalis yang korup tidak mampu melawan, sehingga kota-kota utama diduduki Jepang. Seusai perjalanan Long March, Mao mennaikan semboyan perlawanan terhadap pendudukan itu. Begitu Jepang kalah dalam perang di kawasan Pasifik dan mulai menarik pasukan dari Cina, tentara komunis bisa mengalahkan tentara Jepang, kemudian merebut kota demi kota dari tangan kaum nasionalis. Pada tahun 1949, Mao dan Partai Komunis sudah menguasai negeri Cina. Kata Mao: "Cina telah bangkit!"

*****

Tetapi siapa yang bangkit? Bukan kelas buruh, dan bukan para penduduk urban pada umumnya. Seperti dipaparkan oleh John Molyneux dalam Mana Tradisi Marxis Yang Sejati?:

"Mao masih mengucapkan sentimen-sentimen tentang ‘peranan pemimpin kaum proletarian’ yang akan membimbing kelas petani. Tetapi sebetulnya, proletariat tidak berperan sama sekali dalam revolusi tahun 1949. Mao bahkan menulis pada tahun itu: ‘Diharap supaya semua buruh dan karyawan di semua bidang akan bekerja terus dan semua perusahaan akan berjalan seperti biasa.’ Maka ‘kepemimpinan proletarian’ hanya bisa berarti kepemimpinan Partai Komunis. Mengingat bahwa jumlah buruh yang ikut partai tersebut hanya sedikit saja, maka ‘pimpinan proletarian hanya berarti "ideologi proletarian", yang sebenarnya merupakan program Stalinis."

Revolusi tahun 1949 biasanya dimengerti sebagai sebuah revolusi petani. Namun bagaimana hubungannya antara kepemimpinan Partai Komunis dan kaum tani dalam sebuah perang gerilya? John Molyneux berargumentasi lebih lanjut:

"Tentara gerilya akan terdiri hampir 100 persen atas orang yang berlatarbelakang petani, namun hanya sebuah minoritias kecil dari kelas petani yang akan ikut berperang. Tentara Mao berjumlah beberapa juta – tetapi itu hanya persentase kecil dari 500 juta petani Cina. Hal ini tidak terhindarkan dalam perang gerilya yang menggunakan taktik 'tabrak lari', dengan pasukan yang selalu berpindah-pindah tempat…"

Sehingga tentara gerilya tidak betul-betul bergabung dengan massa petani dan mentalitasnya menjadi elitis:

"Mentalitas elitis ini sangat menyolok pula dalam perintah-perintah yang diberikan oleh Mao kepada pasukan gerilyawan dalam pergaulan mereka dengan kelas petani: ‘Sopan-santunlah! Tolong mereka sedapat mungkin. Semua benda yang dipinjam harus dikembalikan … Semua benda yang dibeli harus dibayar.’ Perintah-perintah ini membuktikan betapa timpangnya hubungan antara kaum prajurit dan kaum tani. Perintah-perintah tersebut memang sangat diperlukan, karena kondisi-kondisi obyektif senantiasa menggoda para prajurit untuk menghisap dan menindas kaum tani. Sedangkan situasi kelas buruh jauh berbeda. Sulit sekali dibayangkan sebuah organisasi buruh revolusioner yang harus memperingatkan kader-kadernya agar ‘jangan merampok kaum buruh di depan gerbang pabrik’."

Sebenarnya revolusi Maois adalah sebuah revolusi militer-birokratis yang berhaluan nasionalis bukan Marxis. Mao sendiri mengungkapkan pada bulan Juli 1949 bahwa "kebijakan kita kini adalah untuk mengatur kapitalisme, bukan untuk membinasakannya." Beberapa tahun kemudian, dihadapan tekanan imperialisme barat, Mao memang menjalankan perubahan-perubahan yang tampknya "sosialis" dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan besar. Tetapi para manajer lama sering menjadi manajer dalam sistem baru, sedangkan kaum buruh tidak ikut mengurus tempat-tempat kerja. Di pedesaan, kaum tani mengalami nasib yang mirip. Pada hakekatnya rezim ini lebih patut disebut kapitalis negara, karena rakyat pekerja tidak terlibat sama sekali dalam pemerintahan.

*****

Mula-mula pola pembangunan industri di Cina berlangsung menurut model klasik stalinistis yang diterapkan oleh Stalin sendiri pada tahun 1930-an di Uni Soviet. Namun hasil dari pola ini tidak memuaskan kaum penguasa. Walau ekonomi Cina bertumbah pesat, akan tetapi ekonomi-ekonomi barat sedang boom waktu itu, sehingga Cina semakin ketinggalan. Oleh karena itu, rezim menerapkan sebuah kebijakan yang nekad untuk mengejar ketinggalannya, dengan meningkatkan laju eksploitasi terhadap kaum buruh dan tani. Dalam "Lompatan Besar" tahun 1958-1960, rezim menentukan target-target produksi yang ekstrim, dan mengadakan "kampanye-kampanye massa" guna memaksa rakyat pekerja untuk membanting tulang dalam upaya mencapai target-target tersebut. Meskipun para buruh dan tani bekerja sampai kehabisan tenaga, hasilnya belum juga memadai; lantas para pimpinan perusahaan berbohong dan memalsukan data-data produksi.

Akibatnya parah sekali, terutama di pedesaan di mana kaum tani dipaksa untuk masuk komune-komune besar. Komune-komune tersebut digembar-gemborkan sebegai "langkah ke arah komunisme". Sebenarnya sangat mirip dengan "komunisme barak" otoriter yang dikutuk Marx. Hasil panen amat mengecewakan, sampai pada tahun 1961 terjadi paceklik di beberapa daerah dan pemberontakan bersenjata meledak di dua propinsi. Akhirnya pemerintah kalah. "Lompatan Besar" dihentikan, dan kaum tani diajak untuk menjalankan produksi swasta. Mao agak tersisih, dan orang lain menentukan kebijakan ekonomi. Hasil-hasil panen mulai naik lagi, tetapi jurang pemisah antara petani kaya dan petani miskin mulai meningkat pula.

Mao sendiri belum juga kapok. Pada tahun 1965 dia memobilisasi para pendukungnya di bawah panji "Revolusi Kebudayaan". Sekali lagi, "revolusi" tersebut didengungkan sebagai perjuangan "komunis". Sebenarnya Mao hanya ingin menghantam musuh-musuhnya dalam kelas penguasa. Di ibukota Beijing upaya itu berhasil tanpa kekisruhan. Namun di daerah-daerah Mao harus memicu konflik-konflik, dan "Garda Merah" (kelompok-kelompok Maois) turun ke jalan untuk meyerang pihak yang berwenang.

Suasana "revolusioner" memang berkembang di beberapa daerah, karena pihak yang berwenang itu sangat dibenci oleh rakyat. Garda Merah yang terdiri atas pelajar-pelajar menghina bahkan menganiaya para pejabat lokal. Namun kampanye ini dengan cepat sekali melampaui segala batasan. Guru-guru juga dianiaya, dan musium-musium dibakar karena dianggap kebarat-baratan dan dekaden. Kejadian-kejadian ini disertai oleh pengkultusan terhadap Mao sebagai "Sang Surya yang tidak pernah tenggelam". Seperti diungkapkan dalam sebuah perintah kepada para anggota angkatan laut: "Kita harus mematuhi instruksi-instruksi Ketua Mao, bahkan jika instruksi itu tidak kita mengerti."

*****

Akhirnya Mao semakin kehilangan kontrol atas kekisruhan yang disebabkan oleh Revolusi Kebudayaan itu. Para birokrat di daerah-daerah yang merasa terancam membalas dengan mengerahkan "Garda-Garda Merah" sendiri, sampai kelompok-kelompok pelajar saling berhantaman dimana-mana, dan kelas penguasa semakin khawatir bahwa sebuah perang sipil bisa meletus. Lebih parah lagi (di mata mereka), kelas buruh mulai bergerak secara indepen dengan sebuah gelombang aksi mogok. Kemudian muncul satu kelompok yang bersifat Marxis dalam artian aslinya. Kelompok Sheng Wu Lien mengembangkan sebuah analis kritis bahwa rezim Mao bukan sosialis. Dalam sebuah manifesto yang berjudul "Cina Mau Kemana?" mereka berargumentasi bahwa "kontradiksi-kontradiksi sosial yang telah menimbulkan Revolusi Kebudayaan adalah kontradiksi antara kekuasaan borjuasi birokratis baru dengan massa rakyat", sehingga "masyarakat membutuhkan perubahan yang lebih mendasar … [kita harus] menumbangkan borjuasi birokratis dengan menghapuskan aparatus negara lama, dan menjalankan revolusi sosial serta menerapkan tatanan sosial baru…"

Kaum penguasa meresponnya dengan represi kejam. Pemuda-pemudi dibuang ke daerah-daerah terpencil dalam jumlah besar untuk menghancurkan Garda Merah. Ratusan ribu rakyat dibantai di propinsi Guangxi dan beberapa tempat lainnya. Represi itu terjadi atas perintah Mao sendiri, tetapi tahap terakhir Revolusi Kebudayaan ini juga merupakan kekalahan besar buat Mao dan para Maois.

Setelah Mao meninggal, para pendukungnya (termasuk istrinya ) ditangkap dan dihukum. Dan kebijakan ekonomi pemerintah makin lama makin membuka jalan untuk mekanisme pasar, sehingga Cina mulai menempuh "jalan kapitalis" yang selalu dikhawatirkan Mao. Sekali lagi ekonomi pulih kembali; tetapi sekali lagi jurang pemisah antara si miskin dan si kaya menjadi semakin besar. Unsur-unsur sosial yang sama tetap menjadi kelas penguasa, terutama para pejabat partai, negara dan industri. Kelas buruh dan kelas petani terus menjadi kelas tertindas. Sebenarnya, kebijakan pro-pasar ini tidak berarti sebuah peralihan ke kapitalisme. Kapitalisme sudah ada di Cina dari dulu, dalam bentuk kapitalisme negara. Hanya itulah yang dibangun oleh Mao.

2. Revolusi dan kontra-revolusi di Iran

REZIM SYAH ditumbangkan pada bulan Januari 1977 sebagai akibat perjuangan massa rakyat, terutama pemogokan umum kaum buruh. Selama beberapa waktu, rakyat Iran berharap akan masa depan yang lebih cerah. Namun adegan revolusioner ini berakhir dengan kediktatoran baru yang dikuasai oleh unsur-unsur Islamis—reaksioner. Kenapa ini bisa terjadi?

Gerakan liberal-nasionalis pimpinan Mohammed Mossadegh menang pemilu tahun 1951. Pemerintah Mossadegh itu menasionalisasi perusahan-perusahaan minyak tanah. Namun Mossadegh ditumbangkan oleh pihak militer dengan bantuan CIA. Kemudian timbul sebuah rezim militer yang dikepalai oleh Syah, disokong oleh polisi rahasia yang kejam bernama Savak. Profit dari industri minyak tanah mengalir terus, tetapi sampai tahun 1960-an rakyat tidak mendapatkan untungnya. Sebagian besar rakyat tetap buta huruf, dan dinas-dinas kesehatan tetap primitif.

Pada awal tahun 1960-an terjadi krisis ekonomi dan sosial yang disertai beberapa aksi mogok dan demonstrasi. Syah meresponnya dengan menluncurkan "Revolusi Putih" guna membentuk kembali struktur industri Iran. Program pembangunan baru ini menguntungkan dua golongan sosial: para petani kaya dan pegawai negeri. Yang merugi adalah kelas menengah tradisional: para pedagang di pasaran yang merasa terancam oleh perkembangan kapitalisme moderen. Pada tahun 1970-an kaum pedagang ini, bersama para ulama yang mewakili mereka, menjadi salah-satu golongan oposisi terhadap rezim Syah.

Di saat yang sama, sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang pesat, kelas buruh semakin besar dan militan, terutama di industri minyak tanah.

Pada tahun 1975, "rezeki minyak" selesai. Harga minyak tanah anjlok dan ekonomi Iran terjeremus ke dalam krisis tajam. Harga-harga bahan pokok melangit. Akibatnya, oposisi terhadap pemerintah semakin meningkat dengan semakin banyaknya aksi unjuk rasa dan mogok. Mulai bulan September 1978, sebuah gerakan buruh yang massal menggoncangkan rezim.

Mulai dengan tuntutan normatif, kaum buruh semakin beralih ke tuntutan politik seperti kebebasan berserikat, dihilangkannya intel-intel Savak dari perusahaan-perusahaan, dan pembebasan tapol. Mereka berbondong-bondong ke pusat-pusat kota dan berdemonstrasi secara besar-besaran. Kaum buruh minyak tanah menghentikkan produksi sebagai protes terhadap hubungan Syah dengan rezim apartheid di Afrika Selatan, sedangkan buruh kerata api menolak mengangkut polisi dan militer. Gerakan mulai menuntut partisipasi kelas buruh secara langsung dalam pemerintahan, dan sejumlah majikan melarikan diri keluar negeri. Panitia-panitia demokratis yang dipilih oleh para pekerja mengambil alih percencanaan produksi.

Pada tanggal 16 January 1979 Syah akhirnya lari keluar negeri. Jutaan rakyat berpeluk-pelukan di jalanan. Para jenderal kehilangan kontrol atas prajurit-prajurit sehingga harus bersikap netral terhadap pemberontakan itu. Mereka bernegosiasi dengan Ayatollah Khomeini, pemimpin utama oposisi Islamis, yang baru kembali ke Iran saat itu.

Kemudian kelompok gerilyawan Mojahidin dan Fedayin serta unsur-unsur dari militer menyerang dan mengalahkan pasukan-pasukan yang masih loyal terhadap Syah. Para ulama berusaha melarang serangan itu dengan argumentasi bahwa "belum saatnya" dan belum ada perintah dari Ayatollah Khomeini. Tetapi mereka tidak dihiraukan.

Khomeini menyatakan diri sebagai kepala negara, tetapi kekuasaan yang sebenarnya belum dipegangnya. Dewan-dewan (syura-syura) demokratis bermunculan dimana-mana: dewan buruh, dewan mahasiswa, dewan-dewan petani dsb. Kaum buruh menduduki pabrik-pabrik, sedangkan kaum tani mengambil alih tanah dari tuan-tuan tanah. Sehingga timbullah sebuah situasi "dualisme kekuasaan".

****

Keadaan "dualisme kekuasaan" semacam ini tidak stabil dan tidak bisa bertahan lama. Kalau kelas-kelas tertindas tidak menghancurkan aparatus negara lama dan menjalankan pemerintahan revolusioner, kekuataan-kekuataan reaksioner akan menghancurkan gerakan revolusi. Makanya faktor-faktor politik menjadi sangat penting.

Di Iran saat itu ada tiga macam organisasi politik oposisi. Yang pertama nasionalis-borjuis, yang kedua agamis, yang ketiga sayap kiri.

Kelompok nasional-borjuis berusaha untuk memperjuangkan solusi demokratik-liberal, tetapi mereka terjepit antara kekuatan-kekuatan lain. Kelompok-kelompok Islamis, dipimpin oleh Khomeini, ingin menerapkan negara Islam. Tetapi ada juga alternatif kiri, yang seharusnya menarik dukungan massa rakyat, tertuma kelas buruh. Karena buruh dan rakyat telah membangun organ-organ independen. Selain itu ada sejumlah minoritas non-Muslim yang tertindas.

Ketiga kelompok kiri utama adalah Partai Tudeh (pro-Soviet) serta dua kelompok gerilyawan: kaum Mojahedin (pecahan dari golongan nasionalis) dan kaum Fedayin (pecahan dari Partai Tudeh). Ketiga-tiganya berpendapat bahwa revolusi di Iran waktu itu bukan revolusi sosialis melainkan harus melalui tahap "revolusi demokrasi" dulu. Partai Tudeh seperti semua Partai Komunis "resmi" sudah bukan revolusioner lagi dan sering berkoalisi dengan kaum nasionalis. Kedua kelompok gerilyawan benar-benar merupakan organisasi revolusioner dan berani sekali, sayangnya akibat strategi perang gerilya mereka terisolasi dari massa buruh di kota-kota sehingga massa rakyat di perkotaan lebih dipengaruhi oleh para ulama.

Di antara para ulama memang ada unsur-unsur yang sangat progresif, misalnya Ali Shariati yang tampil sebagai penganut teologi pembebasan. Setelah wafatnya Ali Shariati, sejumlah pemimpin Islam lain terutama Ayatollah Khomeini pura-pura mendukung tujuan yang sama. Namun pada dasarnya mereka mewakili kelas menengah tradisional di pasaran, yang agak reaksioner.

Pada tanggal 1 Mei 1979 kaum buruh mengadakan demonstrasi massa dengan satu setengah juta peserta di jalanan ibukota Tehran. Mereka mennaikkan tuntuntan seperti "Nasionalisasi seluruh industri!", "Ganyang imperialisme!", dan "Persamaan hak untuk perempuan dan laki-laki!" Demonstrasi itu amat mengesankan, tetapi di beberapa tempat para peserta diserang oleh kelompok-kelompok ekstrim kanan. Golongan reaksioner sudah mulai mengerahkan tenaganya. Di saat yang sama, Partai Republik Islam menyelenggarkan sebuah rally terpisah dengan slogan anti-komunis dan himbauan agar kaum buruh bekerja lebih keras.

Tragisnya kaum Mojehadin tidak ikut demonstrasi buruh karena tidak mau dituduh "anti-Islam". Mereka mengambil sikap yang mendua dengan berteriak "Dukung dewan-dewan buruh!" sekaligus berteriak "Dukung Khomeini!".

Kejadian tanggal 1 Mei ini menunjukkan potensi revolusioner gerakan buruh, tetapi di saat yang sama menunjukkan ancaman dari sayap kanan dan kebingungan kelompok Mojahedin.

Sudah sebelum bulan Mei rezim Khomeini mulai menyerang gerakan-gerakan progresif. Semua perempuan disuruh memakai kerudung. Ketika kaum perempuan merayakan Hari Internasional Perempuan (International Women’s Day) mereka dipukul bahkan ditembaki oleh garda Muslim "Pasdaran". Kelompok reaksioner itu menyerbu toko buku pula dan membakar buku-buku, sedangkan markas-markas kelompok kiri digerebeg. Kemudian rezim mengadakan sebuah referendum yang diwarnai intimidasi dan kecurangan untuk menerapkan negara Islam.

Meskipun demikian, kelas buruh dan gerakan-gerakan radikal dan progresif tetap cukup kuat. Banyak tempat kerja yang masih dikuasai kaum buruh. Kaum tani mengambil alih tanah, sedangkan kaum perempuan dan tunakarya berdemo di jalanan. Rezim Khomeini mulai mencari akal untuk melemahkan perjuangan-perjuangan itu.

****

Pada tanggal 4 November 1979 sekelompok mahasiswa dengan dukungan Khomeini menduduki kedubes Amerika Serikat di Tehran. Semua kelompok kiri menyambut siasat Khomeini itu dengan antusias. AS memang telah mendukung Syah dan berperan reaksioner di Timur Tengah pada umumnya, dan imperialisme AS patut ditentang. Tetapi gerakan kiri revolusioner harus selalu menjaga independensinya dari rezim-rezim borjuis. Hal ini terlupakan oleh orang-orang kiri waktu itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Partai Tudeh adalah sebuah partai Stalinis. Sedangkan kelompok Mojahedin dan kelompok Fedayin, yang betul-betul revolusioner, tidak punya hubungan organik denga kelas buruh. Selain itu, ketiga-tiganya mempunyai teori bahwa revolusi di Iran masih sedang melalui tahap "revolusi demokrasi" dan belum menjadi revolusi sosialis. Makanya mereka semua mencari aliansi dengan unsur-unsur borjuis yang dianggap demokratik atau anti-imperialis, sehingga mereka bisa tersedot ke dalam suasana nasionalis-religius dan fanatik yang dipicu oleh Khomeini.

Berdasarkan konsensus nasionalis-religius ini Khomeini berhasil memapankan lembaga-lembaga negara Islam yang semakin konservatif. Dewan-dewan di pabrik-pabrik dibubarkan. Kaum perempuan kehilangan sebagian besar dari hak mereka. Kelompok-kelompok kiri terpecah-belah.

Dalam revolusi di Iran kita meyaksikan potensi kelas buruh untuk menumbangkan seorang tiran, mengambil alih tempat-tempat kerja dan mengambil langkah di arah sosialisme. Tetapi di saat yang sama, kita melihat akibat tragis dari tidak adanya partai buruh Marxis revolusioner berbasis massa yang 100 persen independen dari semua kekuatan borjuis.

3. Fidel Castro dan revolusi Kuba

DI MASA pra-revolusi, penyair radikal Carlos Puebla menulis sebuah lagu:

Los caminos de mi Cuba
Nunca van a donde deben.

Jalan-jalan Kubaku
Tak pernah menuju ke arah yang benar.

Sebagian besar jutaan rakyat Kuba dan para simpatisan Castro di seluruh dunia pasti merasa begitu, melihat krisis yang dihadapi pulau tropis ini sejak runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 1990-an. Kuba mendapati diri terkepung, rakyatnya harus hidup melarat, dan ekonominya terpaksa membuka diri terhadap pasaran internasional yang sebelumnya mau ditentang oleh pemimpin utamanya, Fidel Castro.

Biang keladi semua kesulitan ini adalah imperialisme Amerika Serikat, yang penasaran melihat sebuah negeri kecil menantang dominasinya. Sejak tahun 1959, sembilan presiden AS telah berusaha meremukkan rezim Castro. Setelah gagalnya invasi di Teluk Babi yang disponsori CIA pada tahun 1961, AS menjalankan boikot ekonomi. Kuba bisa bertahan dengan bantuan Soviet sampai negara Soviet itu ambruk di zaman Gorbachev. Tetapi di dasawarsa 1990-an keadaan Kuba menjadi cukup parah.

Kewajiban utama kaum kiri adalah solidaritas dengan Kuba melawan imperialisme. Namun kita bisa membela Kuba secara lebih efektif, jika kita mempelajari pengalaman revolusi di negeri ini dengan saksama dan kritis.

Fidel Castro, Che Guevara dan para gerilyawan bisa merebut kekuasaan pada tahun 1959 karena kediktatoran Batista ambruk secara kurang-lebih spontan, sehingga terjadi sebuah kevakuuman politik. "Kaum berewok" (barbudos) mengambil alih kekuasaan dengan menyangkal bahwa mereka orang kiri atau komunis. "Revolusi kita bukan berwarna merah melainkan hijau buah zaitun," kata Castro merujuk ke rona seragam para gerilyawan, dan dia mengutuk "komunisme dengan konsep-konsepnya yang totalitarian". Dalam sebuah pidato di universitas Princeton di AS Castro menegaskan bahwa "Bertentangan dengan pola Revolusi Rusia dan model Marxis, revolusi di Kuba tidak berdasarkan perjuangan kelas … revolusi ini juga tidak berniat meniadakan kepemilikan swasta."

Castro memang telah bercanda, "Coba aku Stalin, aku mau jadi komunis", namun karya-karyanya sebelum tahun 1960an tidak memuat argumentasi atau kosa kata Marxis. Waktu mereka merebut kekuasaan, para "brewok" memang hanya sekelompok aktivis demokratik. Tetapi reform liberal-demokratik tidak gampang di hadapan kekuataan Amerika.

Ketika Castro menjalankan beberapa reform agraria yang agak moderat pada tahun 1969, bantuan finansial Amerika segera dihentikan. Setahun kemudian, ketika Uni Soviet menawarkan minyak mentah, perusahaan minyak barat seperti Texaco, Shell dan Esso menolak membersihkannya. Castro menasionalisi fasilitas mereka. AS melarang impor gula dari Kuba, Kuba membalas dengan mengambil alih lebih banyak perusahaan AS, kemudian AS menjalankan boikot total terhadap perdagangan Kuba termasuk makanan dan obat-obatan, dan juga berusaha menumbangkan Kastro dengan invasi di Teluk Babi.

Kuba harus menghadapi sebuah pilihan yang dihadapi oleh setiap revolusi. Apakah kaum revolusioner akan berusaha meluaskan revolusi ke negeri-negeri lain, supaya kaum imperialis bisa dikalahkan, atau kaum revolusioner akan berupaya untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial dan politik dalam perbatasan satu negeri saja.

Mula-mula Castro dan terutama Che Guevara tampaknya condong ke alternatif yang pertama, tetapi akibat-akibat orientasi internasionalis ini tidak pernah dipahami mereka dengan akurat. Panggilan Che untuk menciptakan "banyak Vietnam" melupakan hal yang paling utama: hanya kelas buruh sedunia mampu untuk membangun dan mempertahankan sebuah gerakan internasional revolusioner (contohnya Internasional Komunis muda tahun 1919-23). Che berorientasi ke pedesaan dan aksi-aksi gerilya, namum gerakan-gerakan tani belum pernah dalam sejarah mencapai tingkat internasional. Che sendiri gugur secara tragis dalam upaya ini.

Kaum pimpinan Kuba lainnya tidak pernah berusaha secara serius untuk membangun sebuah gerakan internasional, melainkan cukup awal sudah memilih alternatif yang nampaknya lebih aman, yaitu membangun "sosialisme dalam satu negeri" dengan bantuan Soviet.

****

Kita sudah melihat: tekanan imperialis yang mendorong Castro untuk menasionalisasi industri-industri, dan tekanan imperialis pula yang menyebabkan dia mencari sekutu dalam blok Soviet. Sebenarnya Kuba diperlakukan tidak adil dalam blok tersebut. Carlos Tablada, seorang penasihat Castro, mengakui pada tahun 1991 bahwa dalam jaringan ekonomi blok Soviet, "kami tidak diizinkan mengembangkan sebuah industri otomotif karena peranan ini diberikan kepada Cekoslovakia."

Prestasi ekonomi Kuba sebelum tahun 1990 harus disimak dalam konteks ini. Prestasi itu sangat tidak merata. Laju pertumbuhan yang 3% kurang pada tahun 1960an meningkat menjadi 7.5% antara 1970 and 1975 karena dibantu dengan suntikan modal Soviet. Kemudian merosot menjadi kira-kira 4% antara 1975 dan 1980. Ekonomi bergejolak secara tajam antara 1980 dan 1985 karena fluktuasi harga ekspor, kemudian agak mandeg: angka penghasilan nasional pada tahun 1989 tetap dibawah angka yang tercapai pada tahun 1985.

Kebijakan sosial menghasilkan buah yang cukup baik. Sistem kesehatan unggulan, seluruh masyarakat melek huruf, dan hubungan antar-ras agak baik juga. Distribusi kekayaan jauh lebih merata dibandingkan dengan, misalnya, negara tetangga Amerika Serikat.

Banyak pengamat kiri yang menyimak prestasi Kuba ini -- pertumbuhan ekonomi yang lumayan, dinas-dinas sosial yang bagus, hubungan antar-ras yang tidak serasis banyak negeri lain -- dan menarik kesimpulan bahwa revolusi Kuba sudah membangun sebuah masyarakat sosialis yang bagus. Bukankah Kuba sebelum revolusi itu merupakan negeri melarat?

Sebenarnya bukan. Kuba sebelum revolusi penghasilan ekonominya (per capita) kira-kira sederajat dengan Argentina, salah satu negeri yang paling maju di Amerika Selatan. Dinas kesehatan cukup bagus, 80% dari penduduk sudah melek huruf, dan rasisme (menurut Castro sendiri) tidak begitu berarti. Artinya: Kuba bukan neraka seperti digambarkan oleh golongan reaksioner di AS, tetapi juga bukan surga seperti yang dibayangkan banyak golongan kiri, melainkan prestasinya selama 30 tahun sedang saja.

Selain itu, "sosialisme" di Kuba kekurangan satu sifat yang terutama penting: demokrasi. Soeharto memerintah Indonesia selama 23 tahun tanpa harus menghadapi capres alternatif, dan itu kita anggap sebuah kediktatoran. Castro sudah berkuasa sejak tahun 1959 dan belum juga muncul capres alternatif. Soeharto membantah para pengkritiknya dengan menunjuk ke "demokrasi pancasila" yang dianggapnya lebih unggul dari demokrasi liberal ala barat, tapi kita tahu itu hanya akal-akalan saja. Castro dan para pendukungnya (termasuk banyak kaum kiri di barat) mengajukan argumentasi yang mirip: bahwa Kuba punya demokrasi khusus berdasarkan poder popular (kekuasaan kerakyatan).

Kenyataannya? Rezim Castro memang lebih toleran daripada bekas rezim Eropa Timur. Dan pada awalnya dia berkuasa melalui semacam "demokrasi langsung" dengan rally-rally besar-besaran. Tapi lama-lama dia membutuhkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih formal. Untuk itu, kelompok gerilyawan terlalu kecil.

Mereka tidak memobilisasi kaum buruh dan rakyat pekerja lainnya untuk mengambil alih pemerintahan sendiri, melainkan mengundang Partai Komunis untuk bersatu dengan mereka. Partai Komunis itu sudah lama tidak revolusioner lagi, dan tidak begitu antusias dengan pemberontakan yang dijalankan si Castro. Tetapi mereka memang bermanfaat untuk menjadi sebuah birokrasi seperti di Rusia.

Proses politik di Kuba dikontrol secara ketat oleh rezim. Partai Komunis selalu memiliki mayoritas tunggal dalam semua lembaga politik. Mass media disensor. Para pengkritik dibredel bahkan dipenjarakan. Pengkritik ini memang banyak yang dari sayap kanan dan kontra-revolusioner, tapi tidak semua. Ahli sejarah sosialis Ariel Hidalgo telah menulis sebuah analisis Marxis yang membuktikan bahwa Cuba masih sebuah masyarakat berkelas. Dia berseru agar kelas buruh bangkit lagi untuk melakukan revolusi baru yang betul-betul sosialis. Kemudian Ariel Hidalgo dijebloskan di penjara.

Di kampung-kampung, masyarakat diawasi oleh para "Komite Pembela Revolusi" yang berperan seperti RW/RT di Indonesia. Keadaan kaum perempuan juga jauh dari memuaskan. Misalnya kepemimpinan Partai Komunis hampir semua laki-laki.

Walau rezim Castro mengaku sosialis, kaum buruh tidak menguasai proses produksi dan tidak boleh mogok kerja Serikat-serikat buruh peranannya mirip dengan SPSI. Pada tahun 1970 hal ini diakui oleh Mennaker:

"Secara teoretis, para pengelola mewakili kepentingan rakyat. Itu memang benar dan baik. Nah, boleh jadi si pengelola melukan kesalahan demi kesalahan … kaum buruh melihat itu dan merasa harus menerima nasib mereka saja. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa."

Kenapa situasi ini bisa terjadi, mengingat motivasi-motivasi progresif yang telah mengilhami kaum "berewok" yang merebut kekuasaan pada tahun 1959? Penindasan dan penghisapan terhadap kelas buruh merupakan akibat logis dari upaya membangun "sosialisme dalam satu negeri". Rezim mau mengembangkan ekonomi tanpa dibantu oleh revolusi-revolusi buruh di negeri-negeri lain. Untuk itu, harus mengeruk laba sebesar-besarnya buat di-investasi lagi dalam produksi. Artinya, rezim harus mengakumulasi kapital dari jerih payah kaum buruh. Para buruh diajak berkorban demi tujuan-tujuan revolusi, dan mula-mula mereka bersedia berkorban. Tetapi dalam jangka panjang, eksploitasi in hanya bisa berjalan terus dengan timbulnya struktur-struktur dominasi. Alhasil logika kapitalis muncul juga, walau tidak ada kelas pemilik modal swasta. Sebagai pengganti muncullah sebuah lapisan birokratis yang menjadi kelas penguasa baru. Lapisan ini semakin korup -- dan korupsi itu sulit diberantas karena tidak ada demokrasi.

Dalam krisis tahun 1990an, kecenderungan kapitalis ini menjadi lebih parah lagi. Setelah kehilangan tunjangan dari Uni Soviet dan Eropa Timur, Kuba harus membuka ekonominya dan ekonomi itu di- "dolarkan" dengan cepat. Jurang pemisah antara yang punya dolar dan yang tidak punya menjadi semakin besar.

Tentu saja kita tetap mesti membela Kuba melawan ancaman-ancaman imperialis. Boikot perdagangan Amerika Serikat terhadap Kuba harus kita lawan. Rakyat Kuba berhak menentukan nasib mereka sendiri, tanpa campur tangan dari luar. Namun rezim Castro tidak boleh diagungkan atau dijadikan sebuah model untuk revolusi di negeri-negeri lain.

4. Beberapa kesimpulan

MESKIPUN ketiga revolusi ini agak beraneka ragam, akan tetapi menonjolkan pula beberapa persamaan. Para revolusioner (bahkan yang mengaku Marxis) selalu menjalankan strategi nasionalis; tetapi masalah-masalah sosial yang mendasar dewasa ini tidak bisa diselesaikan tanpa orientasi internasional. Mereka sering mengandalkan pendekatan "strategi tahapan" (revolusi demokratik dulu) yang kerap mengakibatkan kekalahan atau distorsi. Dan mereka tidak berorientasi untuk membangun sebuah partai revolusioner, dan sebuah negara revolusioner, yang berdasarkan pada kekuasaan langsung dan demokratik kaum buruh sendiri. Di Iran dan Cina (1927) mereka kalah secara tragis. Di Cina (1949) dan Kuba mereka menang, tetapi tatanan masyarakat yang mereka bangun belum juga membebaskan kaum buruh dan rakyat

Kesalahan-kesalahan itu sebagian besar berasal dari fenomena Stalinisme, yang menjungkirbalikkan teori dan praktek Marxis. Negeri-negeri dunia ketiga hanya bisa lepas dari penindasan kapitalis jika kaum revolusioner mengkaji kembali masalah-masalah tersebut. Itu sebabnya Suara Sosialis berupaya untuk menyediakan sebanyak mungkin bahan tentang Marxisme.

Masalah Kekerasan dalam Revolusi Sosialis

2007-01-04T02:06:00.000+07:00

Kata "revolusi" tidak jarang menimbulkan bayangan atau kekhawatiran yang mengerikan, jangan-jangan pemberontakan rakyat, atau kelas buruh, akan menyebabkan pertumpahan darah secara besar-besaran.

Kekhawatiran ini tentu saja dimanipulasi oleh kaum yang sedang berkuasa untuk menakut-nakuti rakyat agar kita tidak menentang penindasan dan pemerasan. Penguasa tersebut adalah orang munafik yang memang bersedia menggunakan kekerasan untuk menindas rakyatnya sendiri.

Contohnya banyak, termasuk pembantaian buruh di Chile tahun 1974, penyembelihan mahasiswa di Cina tahun 1989, atau peristiwa tahun 1965 di Indonesia. Di Barat, dimana lembaga-lembaga sosial bersifat lebih stabil, kebiadaban serupa lebih jarang terjadi, namun rezim-rezim di barat tak ragu-ragu untuk menyokong pembantaian serupa. Dan di negeri-negeri barat sendiri, kekerasan kadang-kadang juga dipakai tatkala pemerintah kehilangan kontrol atas rakyat.

Namun masalah kekerasan dilontarkan pula oleh banyak aktivis politik, yang betul-betul menginginkan perubahan sosial, tapi yang lebih mementingakan jalan damai. Dialog dengan aktivis ini kami anggap sangatlah penting.

Sistem kapitalis sebenarnya lebih keras daripada revolusi manapun yang dapat kita bayangkan. Setiap hari sebagian besar umat manusia mengalami kelaparan, walaupun ada sumber pangan yang memadai untuk memberi makan semua orang di dunia. Saban hari kapitalisme membunuh kira-kira 50.000 orang. Mereka mati karena kelaparan, atau kecelakaan di tempat kerja, atau karena pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Bahkan di Amerika Serikat, penyakit tbc sedang mewabah di New York, dimana banyak penduduk kulit hitam harapan hidupnya lebih pendek daripada penduduk di beberapa pelosok dunia ketiga.

Kaum sosialis ingin merubah sistem sosial yang penuh dengan kekerasan ini. Itu tidak mungkin terjadi tanpa pemberontakan bersenjata, karena kita sudah tahu dari pengalaman historis bahwa kaum pemilik modal tidak akan bersedia untuk menyerahkan kekayaan dan kekuasaan mereka kepada kelas buruh tanpa perlawanan.

Meski demikian, revolusi sosialis adalah cara yang terbaik untuk menghindari pertumpahan darah secar besar-besaran.

Nota bene, yang dimaksudkan tentu bukanlah revolusi ala Mao Tse-tung atau Pol Pot! Revolusi di Cina dan Kamboja itu sering digembar-geborkan sebagai revolusi "komunis", tapi seperti sudah kami jelaskan dalam kolom-kolom terdahulu, bahwa rezim "komunis" ini sebenarnya adalah bentuk dari kapitalisme negara. Revolusi tersebut berdasarkan perang gerilya yang sangat panjang dan berdarah. Perang gerilya sering didukung oleh kaum sosialis, seperti perjuangan nasional Indonesia tahun 1940-an yang tentu saja patut disokong oleh semua kaum progresif. Namun perang gerilya seperti ini bukanlah strategi Marxis.

Revolusi yang dijalankan oleh kelas buruh selalu berlangsung jauh lebih damai. Misalnya Kumune Paris tahun 1871, Petrograd (Rusia) tahun 1917, Barcelona (Spanyol) tahun 1936, Hongaria tahun 1956, dan Portugal tahun 1974. Di semua kasus ini kematian manusia sangatlah sedikit, sebelum kaum kapitalis melakukan kontra revolusi, ialah serangan balik untuk merebut kekuasaan dari kaum buruh. Kesediaan kelas buruh untuk membela diri memang menyebabkan peperangan yang cukup berdarah. Tapi bukankah kita boleh membela diri? Dan kontrarevolusi bisa juga terjadi setelah perubahan demokratis yang dilaksanakan dengan cara apapun.

Mengapa revolusi buruh berlangsung relatif damai? Kelas buruh memiliki kekuasaan sosial-ekonomi yang luar biasa, karena mereka hidup dan berjuang di jantung proses produksi. Oleh karenanya, kaum buruh mampu untuk membangun organisasi yang kuat, dan secara langsung mampu merebut alat produksi dari tangan kaum kapitalis.

Bahkan angkatan bersenjata susah untuk mengontrol gerakan buruh yang sadar dan militan, karena basis tentara sendiri sebenarnya juga terdiri dan berasal dari masyarakat kecil. Pemberontakan tersebut bukan saja hanya terjadi di jalanan namun juga di tempat kerja yang bisa direbut dan dipakai sebagai pangkalan. Di tempat kerja itu pula kaum buruh dapat mengkonstruksi lembaga demokratis baru untuk menggantikan aparatus negara sebelumnya. Untuk itu kaum buruh harus memiliki senjata untuk membela diri. Namun jika organisasi mereka cukup kuat, bisa jadi kekerasan tidak dibutuhkan sama sekali.

Dalam tulisannya tentang revolusi di Rusia, Trotsky membahas akan fenomena ini secara sangat terperinci:

"Setindak demi setindak kami telah telusuri perkembangan pemberontakan di Oktober 1917: ketidakpuasan massa buruh, kemarahan tentara tingkat bawah terhadap pemerintah, perjuangan kaum tani melawan tuan tanah, serta kepanikan golongan penguasa semakin meningkat ... Sesudah semua itu, adegan final revolusi ini mungkin terasa agak tawar... Boleh jadi pembaca merasa kecewa. Dimana huru haranya?... Kelas borjuis menanti lautan api, perampasan massal, pertumpahan darah dimana-mana. Padahal, yang bercokol adalah suatu kesunyian yang lebih seram buat kaum borjuis daripada segala teror alam ini. Dasar sosial di masyarakat bergeser tanpa bunyi, membawa rakyat ke depan, dan menghanyut serta menghapuskan kaum penguasa lama."

Masalah kekerasan ini penting untuk para aktivis di Indonesia. Dari satu sisi, mereka sering menyangsikan kemungkinan perubahan politik secara damai, lantaran sistem politik Orba begitu represif. Namun dari sisi lainnya, mana bisa mereka melupakan trauma tahun 1965, dengan hancurnya PKI dan pembunuhan massal di mana-mana di Nusantara? Sehingga mereka mencari jalan damai yang sekaligus tidak betul-betul berharap bahwa perubahan damai itu bisa dicapai.

Tetapi PKI itu sebenarnya bukanlah partai marxis (melainkan stalinis), dan strateginya pada tahun 1960-an jauh dari skenario revolusi marxis. Perbedaanya banyak, sehingga tidak bisa dibicarakan secara terperinci di kolom ini. Di sini kami lebih memusatkan perhatian pada masalah strategi pemberontakan saja. Massa Bolshevik waktu itu bersenjata, dan mereka bukanlah pasifis serta tidak menempuh jalan "konstitusional" atau parlementer. Tapi fokus Lenin dan Trotsky juga tidak pada masalah "militer", propaganda mereka tidak menggembar-gemborkan "perjuangan bersenjata" melainkan dengan mengemukakan peranan akan pentingnya mobilisasi massa buruh di tempat-tempat kerja. Ini bukan jalan damai yang mutlak dan sekaligus bukanlah jalan untuk menggunakan kekerasan, melainkan jalan revolusi sosial. Hasilnya, kaum Bolshevik mampu merebut kekuasan secara cukup damai.

PKI bagaimana? Menurut guru besar tentang Indonesia dari Cornell University, Ben Anderson, "PKI bertidak kontradiktif dalam menjalankan strateginya untuk memenangkan pertarungan politik. PKI sangat agresif dalam slogan-slogan ... Namun partai yang mengaku Marxis-Leninist ini, sebetulnya tidak menyiapkan diri untuk menghadapi konflik. Mudahnya, PKI tak menyiapkan kekuatan bersenjata untuk menandingi AD. Semboyannya konflik, tapi persiapannya untuk mengambil alih kekuasaan dilakukan secara damai, lewat parlemen." (dikutip dari "Suara Independen", September 1997, hal 11.)

Dan konsekwensinya sudah kita tahu, bahwa jalan "damai" akibatnya pembantaian massal. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengalaman yang mengerikan pada tahun 1965 ini adalah justru betapa relevannya pendekatan marxis saat ini.

Apakah Orang Akan Bekerja Tanpa Insentif ?

2007-01-04T02:00:00.000+07:00

"Mengambil dari setiap manusia sesuai dengan kemampuannya, dan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya."

Ini prinsip masyarakat komunis yang Karl Marx bayangkan. Dan sejak ia mengembangkan teori-teori sosialisnya, selalu ada saja para teoritisi sosial dari sayap kanan yang menganggap hal ini sebagai sebuah khayalan belaka. Menurut para teoritisi itu, insentif materiil adalah motivasi pokok setiap orang.

Banyak orang yang menerima pendapat ini. Jika kita melihat disekeliling, setiap orang tampaknya termotivasi karena uang. Siapa yang akan bekerja jika kalau tidak karena uang?

Namun tata laku masyarakat saat ini merupakan hasil dari perkembangan sejarah yang bersifat khusus.

Dalam sejarah manusia, tidak terdapat cukup kekayaan untuk menyediakan setiap orang agar hidup layak. Sehingga kehidupan yang bersifat barbar, dimana yang kuat memakan yang lemah, tidak bisa dihindarkan. Sedangkan orang yang paling kejam hanya memperhatikan diri sendiri, mengangkat diri sendiri diatas masayarakat kebanyakan, dan menjadi kelas yang berkuasa.

Hal ini tidak hanya tak bisa terhindarkan, melainkan ini juga sebuah proses yang penting. Hanya melalui timbulnya kelas yang berkuasa, sedikit surplus kekayaan dapat dikumpulkan ke dalam sejumlah tangan. Kelas yang berkuasa tidak hanya menggunakan surplus ini untuk konsumsi pribadi, tapi juga untuk mengembangkan produksi.

Kapitalisme adalah bentuk masyarakat berkelas yang tertinggi, karena kapitalisme adalah bentuk yang paling efisien untuk mengumpulkan surplus ekonomi ke beberapa tangan, dan kemudian memprosesnya kembali ke dalam bentuk pengembangan produksi.

Proses ini bersifat brutal dan opresif. Meskipun demikian kapitalisme dapat menimbulkan industri moderen yang dahsyat. Akibatnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, di tingkat global alat-alat industri yang ada mampu untuk menciptakan kekayaan yang cukup untuk memberi setiap orang kehidupan yang layak.

Kapitalisme tentunya tidak menggunakan kekuatan produksinya untuk itu. Penguasa-penguasa kita menggunakan kekuatan produksi tersebut untuk menghasilkan persenjataan atom, sementara jutaan manusia dilanda kelaparan. Itulah sebabnya revolusi sosial diperlukan.

Dalam masyarakat berkelas, kebanyakan masyarakat harus berjuang untuk hidup. Kebanyakan pekerjaan tidaklah nyaman, dan seringkali menghebohkan, selama revolusi industri saat anak-anak bekerja sampai 16 jam sehari. Hal ini juga terjadi di Indonesia moderen, misalnya banyak anak yang dipekerjakan di pabrik-pabrik melebihi jam kerja yang semestinya. Misalnya di pabrik Nike di Tangerang, kenyataan serupa masih bisa dijumpai.

Dibawah kapitalisme, kita tidak memiliki kontrol terhadap produksi yang berasal dari tenaga kita. Kita hanya memperkaya orang lain. Apakah mengherankan jika masyarakat bersikap sinis terhadap pekerjaan? Apakah mengherankan jika kita hanya melakukan pekerjaan jika seseorang menawarkan penghargaan materi yang cukup? Tetapi dunia kapitalis ini penuh dengan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa jika diberi separo kesempatan, orang akan bertindak berbeda.

Umpamanya para sukarelawan yang bekerja tanpa upah untuk yayasan sosial, atau aktivist-aktivis LSM yang memberikan waktu luang mereka secara cuma-cuma, dan bekerja secara tekun untuk perubahan-perubahan sosial atau politik.

Potensi ini termanifestasikan dalam jumlah yang besar diantara kelas buruh di waktu revolusi. Di Russia, di bawah Lenin, para buruh sering bekerja secara sukarela tanpa mendapatkan upah agar menjaga ekonomi tetap berjalan selama blokade dari negara-negera imperialis. Hal serupa juga terjadi di Indonesia selama Revolusi, misalnya para pejuang tanpa pamrih memobilisasi massa untuk memerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan.

Gerakan-gerakan revolusi juga menciptakan sebuah antusias baru untuk mentransformasikan teknik-teknik produksi. Contohnya perlawanan di Spanyol saat dimulainya perang sipil tahun 30-an. Meningkatnya fasisme telah menghancurkan industri lokal di Catalonia sebelum kemenangan pekerja merebut kekuasaan ke tangan mereka. Para buruh ini mendirikan kontrol industri mereka.

Mereka kemudian membangun kembali ekonomi yang telah hancur itu. Kondisi yang sulit seperti ini, berarti mereka hanya di tawari sedikit penghargaan. Namun mereka termotivasi, karena merekalah yang mengontrol produksi. Salah seorang pengamat mengatakan:

"Para ahli sangat terkejut terhadap keahlian para buruh dalam membangun mesin baru. Dalam waktu yang singkat, 200 hidraulik penekan yang berbeda dengan tekanan sampai 250 ton, 178 mesin bubut berputar, beratus-ratus mesin penggilingan dan beberapa mesin yang membosankan dibangun."

Kejadian yang sama juga terjadi di Nikaragua tahun 80-an. Amerika Serikat memblokade alat-alat industri Nikaragua yang sebetulnya sangat tergantung dari alat-alat buatan AS itu. Para pekerja meresponnya dengan gerakan-gerakan yang bersifat inovatif. Mereka memikirkan cara-cara untuk mengganti alat-alat itu, contohnya peralatan kedokteran. Para pekerja itu telah menunjukkan kepandaian yang luar biasa, dan tentunya mereka bekerja bukan semata-mata kerena uang. Karena kondisi ekonomi yang sulit saat itu, nilai upah di industri Nikaragua jatuh. Orang bisa mendapatkan uang berlebih dengan berjualan di pasar gelap. Motivasi mereka adalah politik: mempertahankan revolusi Sandinista.

Dibawah kapitalisme, hal seperti ini merupakan pengecualian.

Tetapi kalau manusia diberi ekonomi yang bersifat kolektif sehingga mereka tidak kuwatir secara terus menerus tentang masa depan dan masa depan anak-anak mereka, kalau mereka sendiri menjadi pengontrol proses produksi, maka semua kehidupan di tempat kerja bisa ditransformasikan.

Ini adalah inti dari perspektif sosialis. Ketika para pekerja memiliki hubungan baru dengan produksi -- industri berada dibawah kontrol mereka, bukan hanya sebagai penggeraknya -- kreatifitas mereka juga akan muncul.

Produksi kekayaan akan melonjak. Jam kerja akan dikurangi dan dikurangi lagi, dan tempat-tempat kerja akan layak untuk manusia. Training akan diperbaiki dan pekerjaan menjadi jauh lebih bervariasi dan merangsang.

Gerakan Mahasiswa 98: Perlu Sebuah Parameter

2007-01-04T01:56:00.000+07:00

Gerakan Mahasiswa 98: Perlu Sebuah Parameter

"Situasi krisislah yang menarik orang turun ke jalan."

Pada akhir tahun 80-an/awal tahun 90-an begitu sulitnya mengajak mahasiswa untuk berdemonstrasi. Ini bisa dipahami karena setelah Peristiwa Malari dan Gerakan Mahasiswa 1978, mahasiswa dibungkam. Menteri P dan K saat itu, Daoed Josoef, mengeluarkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Dengan kebijakan itu, dewan mahasiswa dibubarkan, dan yang tersisa hanyalah unit kegiatan mahasiswa dan senat fakultas, serta himpunan mahasiswa jurusan.

Dalam konsep NKK/BKK, kegiatan kemahasiswaan diarahkan pada pengembangan diri mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat ilmiah. Dan, lebih dari itu, aktivitas mahasiswa berupa demonstrasi dikatakan sebagai kegiatan politik praktis yang tidak sesuai dengan iklim masyarakat ilmiah. Kegiatan kemahasiswaan "dipagari" pada wilayah minat dan bakat, kerohanian, dan penalaran. Selain itu, dalam Tri Darma Perguruan Tinggi dinyatakan bahwa fungsi perguruan tinggi adalah menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Depolitisasi yang diterapkan saat itu sungguh efektif sehingga selama beberapa tahun kegiatan mahasiswa jauh dari aktivitas demonstrasi. Juga ketika kebijakan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) diterapkan oleh Menteri Fuad Hassan.

Sesungguhnya dalam konsep SMPT tidak banyak yang berubah dari NKK/BKK. Esensinya: "kegiatan kemahasiswaan diarahkan pada pengembangan diri mahasiswa..." masih digunakan dalam konsep SMPT. Dan, "pengembangan diri mahasiswa" dalam praktiknya diartikan sebagai kegiatan olahraga, kesenian, seminar, diskusi, pers mahasiswa; bukan sikap kritis terhadap kondisi masyarakat.

Hal yang penting untuk dicatat pada saat itu adalah munculnya kelompok-kelompok studi mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Para mantan aktivis Malari menyebar, ada yang membentuk kelompok studi, LSM, dan ke media massa. Pada akhirnya aktivis kelompok studi tidak puas sekadar berdiskusi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat. Demikian juga dengan LSM, tidak puas hanya melakukan pendampingan masyarakat marginal. Ketika terjadi penggusuran-penggusuran penduduk, mereka terpanggil untuk melakukan aksi. Pembangunan Waduk Kedungombo mengakibatkan penduduk digusur dengan ganti rugi yang sangat tidak memadai.

Atas kasus inilah sebagian kecil mahasiswa, terutama aktivis pers dan kelompok studi, turun ke jalan, mengadakan demonstrasi. Aksi-aksi serupa juga terjadi atas kasus Kacapiring, Badega, dan lain-lain. Di kampus, mahasiswa mengadakan mimbar bebas untuk menyatakan solidaritas terhadap nasib masyarakat yang terkena penggusuran. Aksi-aksi tersebut diikuti oleh sebagian kecil mahasiswa. Juga ketika kebijakan SMPT mulai dikumandangkan, mahasiswa yang mengadakan protes relatif sedikit. Bahkan, dari kasus itu mahasiswa terpecah menjadi dua, ada yang pro dan ada yang kontra. Yang menentang SMPT, di UGM misalnya, sampai mengadakan aksi mogok makan--saya salah seorang pelakukanya--yang didemo oleh mereka yang mendukung SMPT. Kesadaran Baru: Organisasi Buruh melakukan mogok kerja menuntut upah yang layak. Petani berbondong-bondong ke DPR lantaran tanahnya digusur. Sopir mogok karena harga suku cadang melambung. Artinya, masyarakat melakukan protes karena kebijakan yang ada merugikan hak-haknya; menyangkut kepentingannya. Lalu, bagaimana dengan mahasiswa? Gerakan mahasiswa '90 awal ditandai salah satunya oleh protes- protes terhadap mahalnya uang SPP, minimnya fasilitas pendidikan, pungutan uang Potma (Persatuan Orang Tua Mahasiswa) atau sejenisnya. Protes-protes semacam ini tidak begitu menarik mahasiswa, walaupun itu menyangkut kepentingan mahasiswa. Mengapa demikian? Karena, hanya sebagian kecil mahasiswa yang merasakan beratnya beban tersebut. Meskipun SPP mahal, mereka masih bisa membayarnya; meskipun fasilitas pendidikan minim (perpustakaan yang miskin koleksi, ketiadaan klinik untuk mahasiswa, dan lain- lain), mahasiswa tidak begitu peduli. Aksi-aksi mahasiswa yang menyatakan solidaritas terhadap petani yang digusur atau buruh yang upahnya minim itu didorong oleh rasa simpati. Mahasiswa tergerak karena melihat ada ketidakadilan dalam kasus-kasus tersebut. Ini pun hanya menarik bagi sebagian kecil mahasiswa. Berbeda dengan protes terhadap sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB) dan Undang-Undang Lalu Lintas. Puluhan ribu mahasiswa dan kalangan masyarakat yang lain turun ke jalan. Bagaimanapun gerakan mahasiswa 90-an telah menciptakan kesadaran baru: pentingnya sebuah organisasi sebagai alat perjuangan. Aksi mahasiswa '98 mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sebelumnya. Dari segi jumlah boleh dikatakan mencengangkan. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu mahasiswa berdemo. Dan, hampir terjadi di seluruh kampus di Tanah Air, dari kampus yang besar sampai kampus yang paling "manis". Dari segi isu yang diangkat sangat politis: menuntut turunnya Presiden Soeharto. Dan, dari segi militansi bisa dikatakan luar biasa. Mahasiswa berani bentrok dengan aparat keamanan, hingga jatuh korban luka-luka dan meninggal. Dan, dilihat dari segi hasil sungguh "ajaib": Presiden turun! Situasi krisislah yang menarik orang turun ke jalan. Krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat: melambungnya harga-harga, bangkrutnya sejumlah perusahaan, merebaknya pemutusan hubungan kerja. Karena krisis pula, mahasiswa juga terkena dampaknya. Harga kertas yang kian mahal tentu menyulitkan mahasiswa dalam menulis skripsi, tugas-tugas kuliah, dan fotokopi materi kuliah. Selain itu, mahasiswa kesulitan membayar indekos, membayar SPP, membeli buku, dan lain-lain. Selain itu, krisis yang menyebabkan kesengsaraan rakyat ini telah "mengetuk" hati nurani mahasiswa. Anggota masyarakat yang bernama mahasiswa memang unik. Dibanding pemuda yang lain (usia antara 18-26 tahun), mereka hanya dibedakan oleh status mahasiswa. Tetapi, pemuda dalam kelompok mahasiswa ini memiliki peluang untuk belajar tentang masyarakat, memperoleh informasi tentang kondisi masyarakat. Mereka juga punya peluang lebih besar untuk mengetahui ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Tentu, wawasan saja tidak cukup. Informasi saja tidak cukup. Faktor lain adalah idealisme. Mahasiswa terketuk hatinya untuk menyuarakan protes terhadap ketidakadilan dan penyelewengan yang dilakukan pemerintah. ......

Gerakan mahasiswa 66 adalah gerakan mahasiswa tanpa ideologi. Gerakan tersebut muncul karena dorongan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang berlanjut pada menumbangkan pemerintah yang berkuasa saat itu. Lepas dari persoalan bahwa gerakan tersebut ditunggangi oleh tentara, yang jelas gerakan mahasiswa 66 timbul karena krisis. Pada masa Orde Lama (penamaan ini oleh pemerintah berikutnya yang menyatakan diri sebagai Orde Baru) dianggap banyak terjadi penyelewengan konstitusi (UUD 45), gejolak politik dengan sering bergantinya kabinet dan pertentangan antarpartai-partai yang membawa ideologi yang berbeda, serta kondisi ekonomi yang buruk dengan ditandai oleh melambungnya harga-harga. Personifikasi dari krisis tersebut adalah Presiden Soekarno. GM 66 memprotes itu semua hingga Soekarno jatuh. Gerakan Mahasiswa 66 sesungguhnya tidak memiliki konsep yang detail tentang arah perubahan yang diinginkan. Secara garis besar yang dituntut adalah turunnya harga, bersihkan kabinet, dan bubarkan PKI yang dikenal dengan Tri Tura. Setelah Soekarno jatuh dan Tri Tura terpenuhi tokoh-tokoh mahasiswa beramai-ramai menduduki lembaga pemerintahan. Benar, Orde Baru membawa banyak perubahan. Partai-partai politik dirampingkan menjadi tiga partai: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PKI dibubarkan yang disertai dengan pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI. Orde Baru bertekad melaksanakan UUD 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Lalu, dimulailah pembangunan yang dititikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi secara bertahan (Pelita). Semua itu berlangsung berdasarkan proses yang dimotori oleh Presiden Soeharto.

Mahasiswa tidak pernah membayangkan sebelumnya tentang konsep pembangunan dan tatanan masyarakat Orde Baru. Bagi mereka yang penting adalah Soekarno jatuh, harga-harga stabil, PKI bubar, dan selanjutnya mereka dapat porsi duduk di pemerintahan--menjadi menteri atau duduk di kursi DPR. Bagaimanakah dengan gerakan mahasiswa 98? GM 98 timbul karena situasi krisis. Krisis moneter dimulai sejak Juli 1997 secara cepat meningkat menjadi krisis ekonomi dan selanjutnya disusul dengan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah Orde Baru memang patut untuk tidak dipercayai. Karena, kebijakan- kebijakannya mengkibatkan krisis ini. Di bidang politik, penerapan paket lima Undang-Undang Politik telah mengebiri potensi masyarakat untuk melakukan kontrol. Padahal, kontrol masyarakat terhadap pemerintah sangat penting untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyelewengan. Sentralisasi kekuasaan pada lembaga eksekutif juga memperlemah kekuatan lembaga legislatif untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif. Ketiadaan kontrol itu memberi peluang bagi tindak penyelewenangan: korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di bidang kebudayaan, kebijakan-kebijakan yang dibuat Orde Baru telah membelenggu kreativitas seniman. Pelarangan sejumlah buku sastra dan pelarangan pertunjukan seni adalah contoh bentuk pembelengguan kreativitas. Dunia perfilman terpuruk pada selera "Ranjang Siang Ranjang Malam"; terjadi monopoli distribusi film impor oleh pengusaha yang dekat dengan birokrasi (kolusi). Di bidang hukum, produk hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman tetap diberlakukan; produk hukum yang membelenggu masyarakat, contohnya pasal-pasal karet (hatzaiartikelen), UU Subversi. Juga kerap terjadi mafia peradilan, peradilan sesat, dan lain-lain. Pendirian pengadilan tata usaha negara (PTUN) tidak mengatasi persoalan, karena pada praktiknya masyarakat selalu terkalahkan. Di bidang pers, masih sering terjadi pembredelan surat kabar ataupun majalah. Dan ini jelas sebagai bentuk intimidasi terhadap fungsi kontrol sosial dari pers.

Dan, di bidang ekonomi, kebijakan ekonomi tidak berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, tetapi berpihak kepada segelintir orang yang dekat dengan birokrasi (pemerintah). Terjadinya monopoli oleh anak-anak Soeharto, misalnya, mengakibatkan terampoknya uang rakyat untuk kepentingan keluarga Cendana dan lebih jauh mengakibatkan kesengsaraan rakyat. Suap, uang pelicin, uang "keamanan" berakibat pada ekonomi biaya tinggi. Maka, tidak heran jika GM 98 tidak sekadar menuntut Presiden Soeharto turun, tetapi lebih mendasar lagi adalah reformasi total. Reformasi total berarti merombak tatanan lama dan menciptakan tatanan baru yang mengoptimalkan potensi masyarakat dalam berbagai bidang. Sebuah tatanan yang bebas dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tatanan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah sehingga mempersempit peluang tindak penyelewengan. Sebuah tatanan yang memungkinkan masyarakat bebas dari rasa takut, bebas berekspresi. Tatanan yang memperhatikan hak asasi manusia. Tatanan baru yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan kemuliaan. GM 98 belum berakhir. Turunnya Soeharto barulah sebagai awal dari kemenangan awal; awal sebuah reformasi total. Karena benteng angkuh Orde Baru yang penuh dengan penyelewengan sudah tumbang. Reformasi di segala bidang pun harus segera dimulai. Untuk mengukur keberhasilan, haruslah ada parameter. Tugas mahasiswa dan kelompok masyarakat yang pro-reformasi adalah membuat parameter, mengontrol, dan terus berjuang.

Comment Lénine conduit à Staline : BAGAIMANA LENIN MENGGIRING PADA MUNCULNYA STALIN

2006-12-22T23:33:00.000+07:00

BAGI kaum kiri-jauh Leninis, ambruknya Republik Sosialis Uni Soviet telah melontarkan lebih banyak pertanyaan ketimbang yang terjawab. Kalau Uni Soviet benar-benar merupakan sebuah ’negara pekerja’, mengapa para pekerja tidak mau membelanya? Mengapa pada kenyataannya mereka menyambut hangat datangnya perubahan?

Apa yang terjadi pada "revolusi politik ataukah kontra-revolusi berdarah" -nya Trotsky? Organisasi-organisasi Leninis yang tak lagi memandang Uni Soviet sebagai negara pekerja juga belum bisa lepas dari kontradiksi-kontradiksi tersebut. Kalau memang Stalin merupakan sumber permasalahan, mengapa ada begitu banyak pekerja Rusia yang menyalahkan Lenin serta pemimpin-pemimpin Bolshevik lainnya?

Mitologi "Lenin, sang pencipta dan penopang revolusi Rusia" kini sekarat. Demikian pula yang akan terjadi pada semua kelompok Leninis karena, seiring arsip-arsip Soviet makin dibuka, akan semakin sulit untuk mempertahankan warisan Lenin. Sampai saat ini, kaum kiri di Barat telah menghindari dan memalsukan perdebatan tentang Lenin selama 60 tahun. Bagaimanapun, sekarang ini marak bermunculan artikel-artikel dan pertemuan-pertemuan oleh berbagai kelompok Trotskyis yang berusaha meyakinkan para pekerja bahwa Lenin tidak menggiring pada munculnya Stalin. Sayangnya, banyak dari perdebatan ini masih didasarkan atas fitnah dan pemalsuan-pemalsuan sejarah yang telah menjadi gejala Bolshevisme sejak 1918. Pertanyaan-pertanyaan kunci mengenai unsur-unsur apa yang membentuk Stalinisme, dan kapan "Stalinisme" pertama kali muncul dalam prakteknya, dihindari demi mempertahankan retorika dan kepalsuan sejarah.

Stalinisme didefinisikan oleh banyak ciri, dan sesungguhnya beberapa dari ciri-ciri ini sangat sulit ketimbang sebagian ciri lainnya untuk ditempatkan di kaki Lenin. Poin-poin panduan kebijakan luar negeri Stalin, misalnya, adalah ide tentang ko-eksistensi damai dengan Barat sembari membangun sosialisme di Republik Sosialis Uni Soviet ("sosialisme di satu negeri"). Lenin sering dipresentasikan sebagai lawan ekstrem terhadap Stalinisme seperti itu, Lenin dipresentasikan sebagai orang yang mau menempuh risiko apapun demi terwujudnya revolusi internasional. Akan tetapi, cerita ini, sebagaimana juga banyak cerita lainnya, tidaklah sepenuhnya seperti apa yang terlihat.

Poin-poin lain yang akan dianggap oleh banyak orang sebagai ciri Stalinisme mencakuppembentukan sebuah negara satu partai, tidak ada kontrol terhadap perekonomian oleh kelas pekerja, kekuasaan diktatorial individu-individu terhadap massa masyarakat, pelibasan secara brutal terhadap aksi-aksi pekerja, dan penggunaan fitnah serta penyelewengan sejarah
Sosialisme di Satu Negeri

Perjanjian Brest-Livtosk tahun 1918, yang menarik Rusia keluar dari Perang Dunia I, juga menyerahkan sebagian sangat besar wilayah Ukraina kepada bangsa Austro-Hungaria.

Jelaslah, ketika itu tidak ada potensi untuk meneruskan sebuah perang konvensional (khususnya setelah kaum Bolshevik menggunakan slogan «kedamaian, roti, tanah » untuk memenangkan dukungan massa). Namun demikian, hadirnya gerakan Makhnovis di Ukraina jelas menunjukkan sebuah potensi revolusioner yang sangat besar di kalangan petani dan pekerja Ukraina. Tidak ada upaya yang dilakukan guna mendukung atau menopang kekuatan-kekuatan yang memang berusaha untuk melakukan sebuah perang revolusioner melawan bangsa Austro-Hungaria. Mereka dikorbankan demi mendapatkan sebuah interval untuk membangun «sosialisme» di Rusia.

Poin kedua yang penting mengenai internasionalisme Lenin adalah penekanannya sejak tahun 1918 bahwa, yang menjadi tugas adalah membangun «kapitalisme negara", misalnya dengan pernyataan «kalau kita mengintrodusir kapitalisme negara dalam masa kira-kira 6 bulan, maka kita akan mencapai keberhasilan yang besar…". [1] Lenin juga diketahui pernah mengatakan «Sosialisme tak lain adalah monopoli-kapitalis negara yang dilakukan demi kemanfaatan seluruh rakyat". [2] Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai konsep Lenin tentang sosialisme.
Negara Satu Partai

Satu ciri pokok lainnya yang oleh banyak orang biasanya diasosiasikan dengan Stalinisme adalah pembentukan sebuah negara satu partai, dan pembungkaman semua arus oposisi di dalam partai. Banyak kaum Trotskyis masih akan mengatakan kepada kamu bahwa kaum Bolshevik menyemangati kaum pekerja untuk bangkit dan memperdebatkan poin-poin di masa itu, baik di dalam maupun di luar partai. Kenyataannya sangatlah berbeda, karena kaum Bolshevik segera mengawasi secara keras kekuatan-kekuatan revolusioner di luar partai, dan kemudian mengawasi ketat orang-orang di dalam partai yang gagal mengikuti garis partai.

Pada April 1918, polisi rahasia Bolshevik (Cheka) menggerebek 26 pusat Anarkis di Moskow. Empat puluh orang Anarkis dibunuh atau terluka dan lebih dari 500 orang dipenjara. [3] Pada bulan Mei, terbitan-terbitan Anarkis yang terkemuka dibredel. [4] Kedua peristiwa ini terjadi sebelum alasan meletusnya Perang Sipil bisa digunakan ( ? terhadap kelompok-kelompok kiri lainnya.?) sebagai suatu ’pembenaran’. Penggerebekan-penggerebekan ini terjadi karena kaum Bolshevik mulai kalah dalam perdebatan-perdebatan mengenai pengelolaan industri Rusia.

Di tahun 1918 itu juga, sebuah faksi di partai Bolshevik yang kritis terhadap kebijakan partai yang mengintrodusir ’Taylorisme’ (penggunaan kajian-kajian tentang keping kerja, waktu dan gerak untuk mengukur hasil masing-masing pekerja, yang pada esensinya adalah ilmu tentang ekstraksi tenaga habis-habisan) di jurnal Kommunist dipaksa keluar dari Leningrad ketika mayoritas peserta konferensi partai di Leningrad mendukung tuntutan Lenin «agar para penggiat Kommunist menghentikan eksistensi organisasional mereka yang terpisah-pisah". [5]

Jurnal ini terbit terakhir kali pada bulan Mei, dibungkam «Bukan dengan diskusi, bujukan ataupun kompromi, melainkan dengan suatu kampanye bertekanan tinggi di dalam organisasi-organisasi partai, yang didukung oleh serangan caci-maki kasar di pers partai…". [6] Dahsyatnya kalau dikatakan mendorong perdebatan!! Satu contoh lebih jauh tentang ’mendorong perdebatan’ ala Bolshevik terlihat dalam perlakuan mereka terhadap Makhnovis di Ukraina. Tentara partisan yang berperang melawan baik kaum nasionalis Ukraina maupun para jenderal Putih pada satu masa membebaskan lebih dari 7 juta orang. Ini dipimpin oleh seorang anarkis, Nestor Mhakno, dan anarkisme memainkan peran besar dalam ideologi gerakan ini. Zona yang dibebaskan ini dikelola oleh sebuah soviet demokratik pekerja dan petani, dan banyak kolektif didirikan.
Gema Spanyol

Kaum Makhnovis masuk ke dalam perjanjian dengan kaum Bolshevik tiga kali agar bisa mempertahankan sebuah front yang kuat untuk melawan kaum Putih dan kaum nasionalis. Kendati demikian, mereka juga tiga kali dikhianati oleh kaum Bolshevik, dan pada kali ketiga mereka pun dihancurkan setelah kaum Bolshevik menangkap dan mengeksekusi semua delegasi yang dikirim ke sebuah dewan militer bersama. Penangkapan dan pembunuhan ini dilakukan atas instruksi Trotsky!

Uraian Daniel Guerin tentang sepak-terjang Trotsky terhadap kaum Makhnovis adalah instruktif «Trotsky menolak untuk memberikan senjata kepada para partisan Makhno, mengabaikan tugasnya untuk membantu mereka, dan kemudian menuduh mereka berkhianat serta sengaja membiarkan diri mereka dipukul oleh pasukan putih. Prosedur yang sama 18 tahun kemudian diikuti oleh kaum Stalinis Spanyol terhadap brigade-brigade anarkis". [7]

Sumbat final diterapkan pada kehidupan politik di luar ataupun di dalam partai pada tahun 1921. Kongres partai pada 1921 melarang semua faksi di dalam partai komunis itu sendiri. Trotsky berpidato mengecam salah satu faksi tersebut, yakni Oposisi Pekerja, dengan mengatakan bahwa mereka telah «menempatkan hak pekerja untuk memilih wakil-wakil di atas partai. Seolah partai tidak berhak untuk menegaskan kediktatorannya meskipun kediktatoran itu untuk sementara waktu berbenturan dengan semangat demokrasi pekerja yang sedang berlangsung". [8] Tak lama setelah itu, pemberontakan Kronstadt digunakan untuk membuang, memenjarakan dan mengeksekusi kaum anarkis yang tersisa. Lama sebelum matinya Lenin, warisan politik yang kini dibebankan kesalahannya pada Stalin telah tersempurnakan. Perbedaan pendapat telah dibungkam di dalam dan di luar partai. Negara satu partai berdiri pada tahun 1921. Stalin mungkin memang merupakan tokoh pertama yang mengeksekusi anggota-anggota partai dalam skala sangat besar, namun dengan adanya eksekusi orang-orang revolusioner di luar partai serta pembungkaman perdebatan di dalam partai sejak tahun 1918, maka logika untuk pembersihan-pembersihan ini jelas sudah tertanam sebelumnya.
Kelas Pekerja Di Bawah Kekuasaan Lenin

Satu wilayah kunci lainnya adalah posisi kelas pekerja dalam masyarakat Stalinis. Tidak ada kaum Trotskyis yang akan menyangkal bahwa di bawah kekuasaan Stalin, kaum pekerja tidak punya hak suara dalam pengelolaan tempat kerja mereka dan mengalami kondisi-kondisi yang kejam di bawah ancaman tangan besi negara. Namun demikian, sekali lagi, kondisi-kondisi ini mulai muncul di bawah kekuasaan Lenin, dan bukan Stalin. Segera setelah revolusi, kaum pekerja Rusia berusaha mem-federasi-kan komite-komite pabrik agar bisa memaksimalkan distribusi sumberdaya. Ini dihambat oleh serikat-serikat buruh dengan ’arahan’ dari Bolshevik.

Di awal 1918, basis kontrol oleh pekerja yang terbatas, yang ditawarkan oleh kaum Bolshevik (pada kenyataannya lebih sedikit lagi ketimbang yang diperhitungkan), menjadi jelas ketika semua keputusan harus disetujui oleh sebuah badan tinggi yang mana tak lebih dari 50% keanggotaannya bisa diisi oleh pekerja. Daniel Guerin menguraikan bagaimana kontrol Bolshevik terhadap proses pemilihan di pabrik-pabrik: "pemilihan-pemilihan untuk memilih komite-komite pabrik terus berlangsung, tetapi satu anggota sel Komunis membacakan daftar kandidat yang telah ditentukan sebelumnya, dan pemungutan suara dilakukan dengan cara mengacungkan tangan di tengah kehadiran garda-garda ’Komunis’ bersenjata. Siapapun yang menyatakan oposisinya terhadap kandidat-kandidat yang diajukan, akan terkena pemotongan upah, dll." [9]

Pada 26 Maret 1918, kontrol oleh pekerja di proyek-proyek pembangunan jalan kereta api dihapuskan dengan sebuah dekrit yang penuh dengan frasa-frasa menjengkelkan yang menekankan «disiplin kerja besi» dan manajemen individu. Sekurangnya, kata para pengikut Trotsky, jalan-jalan kereta api bisa beroperasi tepat pada waktunya. Di bulan April Lenin menerbitkan sebuah artikel di Isvestiya yang mencantumkan pengenalan sebuah sistem kartu untuk mengukur produktivitas masing-masing pekerja. Dia mengatakan «… di Rusia kita harus mengorganisir pengkajian dan pengajaran sistem Talyor." "Kepatuhan total terhadap suatu kehendak tunggal mutlak diperlukan untuk keberhasilan proses kerja...revolusi menuntut, demi kepentingan sosialisme, bahwa massa tanpa mempertanyakan lagi mematuhi kehendak tunggal para pemimpin proses kerja itu," [10] demikian dinyatakan Lenin pada 1918. Ini terjadi sebelum meletusnya Perang Sipil, hal mana membuat klaim-klaim yang menyatakan bahwa, kaum Bolshevik pada waktu itu berusaha memaksimalkan kontrol oleh pekerja sebelum Perang Sipil menghambat usaha itu, menjadi sekadar omong kosong.

Dengan meletusnya Perang Sipil, kondisi menjadi jauh lebih buruk. Di akhir bulan Mei, dikeluarkan dekrit bahwa tak lebih dari 1/3 personalia manajemen di perusahaan-perusahaan industri yang perlu dipilih. [11] Beberapa «puncak momentum» di tahun-tahun berikutnya cukup penting untuk dikemukakan. Pada kongres ke-9 partai di bulan April 1920, Trotsky mengeluarkan komentarnya yang buruk tentang militerisasi kerja : "kelas pekerja... harus dilemparkan kesana-kemari, ditunjuk, diperintah persis seperti serdadu. Para disertir dari kerja harus ditempa di dalam batalyon-batalyon penghukuman atau dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi." [12] kongres itu sendiri mendeklarasikan: «tidak ada kelompok serikat buruh yang perlu secara langsung campur tangan dalam manajemen industri." [13]
Manajemen Satu Orang

Pada kongres serikat buruh di bulan April itu, Lenin membual betapa pada tahun 1918 dia telah " menjelaskan perlunya mengakui otoritas diktatorial individu-individu tunggal demi tujuan melaksanakan ide soviet." [14] Trotsky menyatakan bahwa «kerja... wajib bagi seluruh pelosok negeri, kewajiban bagi setiap pekerja adalah basis sosialisme " [15] dan bahwa militerisasi kerja bukanlah langkah darurat. [16]

Dalam buku Perang, Komunisme dan Terorisme yang diterbitkan oleh Trotsky pada tahun itu, dia mengatakan, «Serikat -serikat hendaknya mendisiplinkan para pekerja dan mengajari mereka untuk menempatkan kepentingan-kepentingan produksi di atas kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan mereka sendiri."

Dengan demikian, mustahillah untuk membedakan antara kebijakan-kebijakan ini dengan kebijakan-kebijakan kerja di masa kekuasaan Stalin.
Pemberontakan Pekerja

Barangkali kecaman yang paling pedas terhadap rezim-rezim Stalinis muncul setelah mereka melakukan pelibasan terhadap pemberontakan-pemberontakan pekerja, baik yang diketahui secara luas seperti di Berlin Timur pada 1953, di Hungaria pada 1956 dan di Cekoslovakia pada 1968 maupun yang skalanya lebih kecil, pemberontakan-pemberontakan yang kurang dikenal. Pemberontakan besar yang pertama seperti itu terjadi di masa kekuasaan Lenin dikarenakan adanya intimidasi berskala besar pada tahun 1921 di Kronstadt, sebuah pangkalan angkatan laut dan kota kecil dekat Petrograd.

Pemberontakan ini secara esensial terjadi ketika Kronstadt berupaya untuk secara demokratis memilih sebuah soviet, dan mengeluarkan serangkaian pernyataan yang menyerukan untuk kembali ke soviet-soviet yang demokratis serta kebebasan pers dan kebebasan bicara bagi partai-partai sosialis kiri." [17]

Upaya ini memenangkan dukungan bukan hanya dari massa pekerja dan pelaut di pangkalan itu, melainkan juga dari sebagian jajaran di partai Bolshevik. Respon kaum Leninis ketika itu brutal. Pangkalan Kronstadt digempur, dan banyak dari para pemberontak yang gagal melarikan diri dieksekusi. Kronstadt telah menjadi kekuatan penggerak untuk revolusi tahun 1917, dan pada 1921 revolusi mati bersama matinya Kronstadt.

Ada ciri-ciri lain yang lazim diterima sebagai karakter Stalinisme. Satu lagi yang cukup penting untuk diperhatikan adalah cara fitnah yang telah digunakan oleh organisasi-organisasi Stalinis sebagai senjata untuk melawan kelompok-kelompok kiri lainnya. Satu lagi yang lain adalah cara Stalin menulis ulang sejarah. Namun demikian, sekali lagi ini adalah turunan mendalam dari Leninisme. Mhakno, misalnya, diubah dari semula dielu-elukan oleh koran-koran Bolshevik sebagai «Sang Pembalas Kaum Putih " [18], kemudian digambarkan sebagai seorang Kulak dan bandit.
Fitnah

Kaum Trotskyis di masa modern sekarang senang sekali mengulangi bentuk fitnah ini dengan disertai penggambaran Mhakno sebagai seorang yang anti-Semit. Namun demikian, sejarawan Yahudi, M. Tchernikover, mengatakan: «Tak bisa dipungkiri bahwa, di antara semua tentara, termasuk Tentara Merah, kaum Makhnovis-lah yang berlaku paling baik terhadap penduduk sipil pada umumnya, dan penduduk Yahudi pada khususnya. " [19]

Kepemimpinan kaum Makhnovis berisikan orang-orang Yahudi, dan bagi mereka yang ingin berorganisasi dengan cara ini, ada detasemen-detasemen yang khusus untuk orang Yahudi. Peran yang dimainkan oleh kaum Makhnovis dalam menaklukkan kaum putih telah dihapuskan dari sejarah oleh setiap sejarawan Troskyis, tetapi beberapa sejarawan lain menganggap bahwa kaum Makhnovis memainkan peran yang jauh lebih menentukan ketimbang Tentara Merah dalam mengalahkan Wrangel. [20]

Kronstadt memberikan satu contoh lagi mengenai bagaimana Lenin dan Trotsky menggunakan fitnah untuk menghadapi musuh-musuh politiknya. Keduanya berupaya menggambarkan pemberontakan tersebut sebagai diorganisir dan dipimpin oleh kaum putih. Pravda edisi 3 Maret 1921 menggambarkan pemberontakan Kronstadt sebagai «Sebuah skenario baru kaum Putih.... yang diperkirakan-dan tak ragu lagi memang disiapkan-oleh kaum kontra-revolusi Perancis. " Lenin, dalam laporannya kepada Kongres ke-10 Partai pada tanggal 8 Maret, mengatakan, «Para jendral Putih, kalian semua tahu, memainkan peran besar dalam hal ini. Ini sepenuhnya terbukti. " [21]

Namun demikian, bahkan Isaac Deutscher, penulis biografi Trotsky, mengatakan dalam The Prophet Armed: «Kaum Bolshevik menuduh orang-orang Kronstadt sebagai para pendurhaka kontra-revolusioner yang dipimpin oleh seorang jendral Putih. Tuduhan ini nampak tak berdasar. " [22]
Menulis Ulang Sejarah

Beberapa orang Trotskyis di era modern ini mengulangi cara-cara memfitnah orang lain, misalnya Brian Pearce (sejarawan Liga Buruh Sosialis di Inggris) yang berusaha menyangkal bahwa hal seperti itu pernah terjadi: «Tidak ada pretensi yang dibuat dalam pernyataan bahwa para pendurhaka Kronstadt adalah Garda Putih. " [23] Fakta sesungguhnya menunjukkan bahwa, satu-satunya jendral Tsaris yang ada di kubu pertahanan ditempatkan di sana sebagai komandan oleh Trotsky beberapa bulan sebelumnya! Biarlah kita serahkan kata-kata terakhir tentang hal ini kepada para pekerja Kronstadt: «Kawan-kawan, jangan biarkan dirimu disesatkan. Di Kronstadt, kekuasaan ada di tangan para pelaut, serdadu merah dan para pekerja revolusioner. " [24]

Ada ironi dalam fakta bahwa taktik-taktik fitnah dan menulis ulang sejarah, sebagaimana yang dilakukan secara sempurna oleh kaum Bolshevik di bawah kepemimpinan Lenin, kemudian digunakan dengan efek serupa terhadap kaum Trotskyis. Trotsky dan para pengikutnya dituduh sebagai «Fasis» dan agen imperialisme internasional. Mereka hendak dicoret dari sejarah revolusi. Kendati demikian, sekarang ini para pengikut Trotsky, yakni kaum Leninis terakhir yang tersisa, menggunakan taktik-taktik yang sama dalam menghadapi lawan-lawan politiknya.

Maksud dari artikel ini adalah untuk memancing banyak perdebatan yang diperlukan di kalangan kiri Irlandia tentang watak Leninisme dan bagaimana revolusia berjalan ke arah yang buruk. Konteks ambruknya Eropa Timur membuat semakin mendesak saja bagi perdebatan ini untuk bergerak melampaui kebohongan-kebohongan lama yang itu-itu juga. Kalau Leninisme terletak di jantung Stalinisme, maka organisasi-organisasi yang menganut ajaran Lenin berdiri untuk kembali membuat kesalahan-kesalahan yang sama. Siapapun dalam sebuah organisasi Leninis yang tidak menanggapi hal ini secara serius berarti persis sama buta dan tersesatnya dengan semua anggota partai komunis yang menganggap bahwa Uni Soviet merupakan sebuah negeri sosialis sampai hari kejatuhannya.

Affinitas #1

CATATAN KAKI:

[1] 1. V.I. Lenin «Left wing childishness and petty –bourgeois mentality", h

[2] 2. V.I. Lenin «The threatening catastrophe and how to fight it", u

[3] 3. M. Brinton «The Bolsheviks and workers control» page 38,r

[4] 4. M. Brinton page 38

[5] , 5. Brinton, page 39,s

[6] 6. Brinton, page 40,t

[7] 7. D. Guerin «Anarchism", page 101, r

[8] 8. Brinton, page 78,i

[9] 9. Guerin,kpage 91,es

[10] 10. Brinton, page 41

[11] 11. Brinton, page 43

[12] 12. Brinton, page 61, o

[13] 13. Brinton, page 63, f

[14] 14. Brinton, page 65

[15] 15.1981 for politic a,

[16] 16. I. Deutscher, «The Prophet Armed» pages 500-07

[17] 17. Ida Mett,"The Kronstadt Uprising", page 38

[18] 18. A. Berkman, «Nestor Makhno", page 25

[19] 19. quoted by Voline «The Unknown Revolution", page 572

[20] 20. P. Berland, « Makhno », Le Temps, 28 Aug, 1934

[21] 21. Lenin, Selected Works, vol IX, p. 98

[22] 22. Deutscher, The Prophet Armed, page 511

[23] 23. Labour Review, vol V, No. 3

[24] 24. I. Mett, page 51

Buruh: Eksploitasi Dan Perlawanan

2006-12-22T23:29:00.000+07:00

Labor terdefinisi dalam kedudukan bahasa Latin dengan makna kerja keras, bekerja berat, bersusah payah dan membanting tulang. Labor diterjemahkan sebagai kata yang mengandung arti penderitaan, perusakan, menyusahkan, menghadapi kesulitan, kelelahan dan sakit yang berat. Bersamaan turunan kata, labor dikaitkan dengan hasil pekerjaan perladangan dan perkebunan.

Secara umum, labor identik kaum buruh, pekerja dan karyawan swasta yang membentuk kesatuan dalam kesamaan pandangan, keyakinan politik, argumentasi orang tertindas dan himpunan orang-orang yang mengalami kekerasan struktural oleh negara ataupun perusahaan. Dengan menempatkan pengertian terbatas, maka jauh dari harapan sesungguhnya bahwa pekerja - buruh, jongos, bedinde, pembokat, ataupun koeli, tetap memberikan konotasi terendah, paling hina dalam stempel struktur bahasa dan kelazimannya.

Eksploitatif dan Perlawanan

Sesungguhnya, pengertian buruh tidak harus ditempatkan dalam struktur ekonomi yang vis a vis dengan majikan, juragan, pengusaha atau negara dalam artian politis. Dengan pengertian yang dangkal ini, buruh mengalami degradasi rational-animale sebagai kaum terbuang, terisolasi dan termarginalkan. Perasaan dan pikiran eksploitatif ini terbentuk sejak lama sehingga melahirkan kebangkitan dan perlawanan.
Perlawanan buruh terbesar terjadi di Amerika Serikat pada 4 Mei 1886. Ketika itu belasan polisi dan buruh tewas dalam kerusuhan berdarah di pusat bisnis Haymarket, Chichago, Illinois. Para pemimpin buruh ditangkap dan sebagian dihukum mati. Kerusuhan itu adalah puncak dari demonstrasi nasional 400 ribu buruh Amerika sejak 1 Mei 1886. Tuntutannya adalah pengurangan jam kerja menjadi 8 jam kerja sehari.
Dengan peristiwa yang terjadi di berbagai penjuru dunia tentang perlawanan kaum buruh, Kongres Sosialis Dunia di Paris menetapkan pada 1 Mei sebagai hari Buruh Sedunia. Ikon dan konteks buruh di Indonesia sesungguhnya adalah keseluruhan kebijakan politik sejak pemerintahan Hindia Belanda. Eksploitasi alam disertai tenaga manusia terekam dalam karya Multatuli yang menggugat pemerintah Belanda dengan memaksa rakyat Hindia-Belanda untuk membangun jalan-jalan, perkebunan kopi, cengkih, pala (rempah-rempah) dan tanam paksa (culturstelsell system).

Ingatan kolektif bangsa ini sangat mempengaruhi perilaku akibat kerja rodi dan romusha jaman penjajahan. Akan tetapi, di awal 80-an, konteks perlawanan buruh di Indonesia mengalami perubahan. Tekanan rezim pemerintah, memaksa serikat buruh dan dagang bergerak di bawah tanah. Partai pengusung sosialis dan kaum buruh dilemahkan. Buruh tidak tampil dalam ikatan serikat pekerja tapi lewat ikon pribadi yang tertindas seperti Marsinah dan Lisa Bonet, sebagai potret tertindas, teraniaya dan menderita. Barulah pasca reformasi, eskalasi pertumbuhan partai dan organisasi serikat buruh merebak bagaikan jamur di musim hujan.

Longmarch Pemikiran Marx

Penderitaan kaum buruh adalah longmarch pemikiran Marx dalam argumentasi perhitungan infrastruktur dan suprastruktur lembaga-lembaga negara terhadap aktifitas rakyat. Dalam hal ini, sosialis yang dimaksudkan Marx adalah kebersamaan/communio diatur oleh negara dan meniadakan kepemilikan pribadi (versted right). Marx menghendaki adanya keseimbangan dan kesempatan yang sama dalam bernegara dan mendapatkan hak-hak sama-rasa dan sama-rata. Negara adalah pembagi adil dan poros kekuasaan yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat seutuhnya.

Bertentangan dengan pemikiran tersebut, para pendiri negara (the founding fathers) mengartikulasikan negara menjamin hak hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara memberikan hak-hak keberdayaan terhadap warga negara di bidang pendidikan, agama, berserikat, mengeluarkan pendapat dan pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Pengejahwantahan/implementasi hak dan kebebasan buruh yang diberikan negara masih terbatas. Hak-hak buruh justru mengalami perubahan dari akomodasi politis menjadi perluasan ekonomis bagi para pengusaha dalam hal ini intervensi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Undang-Undang dijadikan pertautan psikologis antara kebutuhan mencari dan mendapatkan pekerjaan dengan nilai usaha atau keuntungan bagi pihak majikan atau pengusaha.

Pertemuan kepentingan antara poros ekonomi (pengusaha, investor asing) dan politik (pemerintah; DPR, Presiden) dalam pengambilan kebijakan, akan sangat merugikan kaum buruh dan melemahkan usaha-usaha kooperatif yang dibangun selama proses reformasi. Pertentangan buruh–majikan sesungguhnya berada dalam bidang regulasi dan kehendak aspiratif legislatif serta eksekutif. Jika demikian, manakah jalan-jalan advokasi yang harus dilakukan buruh? Menggelar aksi demo, unjuk rasa dan drama kaotik buruh tidaklah cukup menghadapi perselingkuhan aktor ekonomi dan politik untuk mengubah nasib buruh.

Posisi Buruh

Perjuangan hak-hak kaum buruh atas kewajiban majikan harus lebih cerdas, terarah dan sesuai legitimasi hukum serta memenuhi unsur-unsur berkeadilan. Negara sebagai aktor intervensi regulatif harus mampu memainkan fungsi pemerintah yang mengemban kedaulatan rakyat. Posisi buruh harus ditempatkan sebagai bagian dari aspirasi rakyat yang menuntut keadilan. Apabila pemerintah tidak dapat memberikan kepastian dan kelayakan hidup serta pekerjaan terhadap rakyatnya, maka pemerintah gagal menjalankan fungsi dan tugasnya untuk kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya, kedudukan buruh terhadap majikan atau pengusaha juga ditempatkan pada proporsinya. Terminologi buruh terhadap majikan adalah orang yang bekerja dan mendapatkan gaji atau upah bekerja. Akan tetapi, dilema dan kesulitan menempatkan posisi buruh terjadi pada saat majikan melakukan ekspansi usaha dan tuntutan “pungli” berlebihan oleh pemerintah. Begitu banyak retribusi, pajak tak bertuan, sumbangan keamanan lingkungan, sumbangan perayaan hari-hari besar yang harus dikeluarkan oleh pihak majikan/pengusaha. Alhasil, keuntungan perusahaan diperas oleh unnormally circumstances yang membuat neraca laba perusahaan morat-marit dan mencari kompensasi (equibilirium) keseimbangan.

Kompensasi kondisi di atas, memberikan implikasi pemberian upah yang sangat minim dan pengerusan tenaga kerja yang berlebihan. Inilah posisi dilematis yang dialami buruh. Situasi tersebut terjadi berlarut-larut tanpa ada upaya konkrit baik dari pihak manajemen perusahaan dan pemerintah. Mediasi yang terputus akan berakibat fatal pada pemogokan dan kerugian sektor produksi.

Sosialisme Borjuis Kecil dan Sosialisme Proletar

2006-12-22T23:21:00.001+07:00

Dari bermacam doktrin sosialis, Marxisme-lah yang saat ini paling dominan di Eropa. Perjuangan untuk mencapai masyarakat sosialis hampir sepenuhnya dipahami oleh Marxisme sebagai perjuangan kelas buruh di bawah pimpinan partai-partai Sosial-Demokratis. Dominasi sosialisme proletariat ini berdasar pada ajaran Marxisme tidak dicapai seketika, tetapi semata setelah terjadi perjuangan panjang menentang bermacam doktrin usang, sosialisme borjuis kecil, anarkisme dan lain-lain. Sekitar 30 tahun yang lalu Marxisme tidak dominan, sekalipun di Jerman. Pandangan yang berlaku di negara tersebut bersifat transisi, bercampur baur dan eklektis, terletak diantara sosialisme borjuis kecil dan sosialisme proletariat. Doktrin-doktrin yang paling menyebar dikalangan buruh maju di negara-negara Romawi, di Perancis, Spanyol dan Belgia adalah Proudhonisme, Blanquisme [1] dan anarkisme yang nyata-nyata mengekspresikan cara pandang borjuis kecil, bukan proletariat. Apa yang menyebabkan cepat dan tuntasnya kemenangan Marxisme dalam dekade terakhir ini? Ketepatan pandangan Marxis dalam banyak hal telah dibuktikan oleh semua perkembangan masyarakat kontemporer baik ekonomi maupun politik, dan oleh seluruh pengalaman gerakan revolusioner serta perjuangan kelas-kelas tertindas. Kemunduran borjuis kecil, cepat atau lambat, tak dapat dielakkan akan mengakibatkan kepunahan segala macam prasangka borjuis kecil. Sementara itu tumbuhnya kapitalisme dan kian dalamnya perjuangan kelas dalam masyarakat kapitalis jadi agitasi terbaik bagi gagasan sosialisme proletar. Keterbelakangan Rusia itulah pada dasarnya yang bisa menjelaskan tetap kokohnya bermacam doktrin sosialis usang di sana. Seluruh sejarah aliran pemikiran revolusioner Rusia sepanjang perempat terakhir abad 19 adalah sejarah perjuangan Marxisme melawan sosialisme borjuis kecil Narodnik. [2] Meskipun kemajuan pesat dan keberhasilan luar biasa gerakan kelas pekerja Rusia pun sudah berhasil membuahkan kemenangan bagi Marxisme di Rusia tapi berkembangnya sebuah gerakan petani yang jelas revolusioner – khususnya revolusi petani terkenal di Ukraina tahun 1902 [3] - di satu sisi malah membangkitkan lagi Narodnisme kuno. Teori-teori Narodnik yang kuno dengan diwarnai oleh oportunisme Eropa yang populer masa itu (Revisionisme, Bernteinsime [4] dan kritisisme atas Marx), mendadani seluruh persediaan ideologis asli golongan yang umum disebut Sosialis-Revolusioner. [5] Itulah sebabnya mengapa masalah kaum petani menonjol dalam pertentangan Marxis melawan Narodnik sejati maupun golongan sosialis-revolusioner.

Untuk satu hal tertentu, Narodnisme adalah sebuah doktrin yang integral dan konsisten. Narodnisme menolak adanya dominasi kapitalisme di Rusia; menentang peran buruh pabrik sebagai pemimpin garis depan perjuangan kaum proletar; menolak pentingnya sebuah revolusi politik dan kebebasan politik borjuis; ia menyerukan perlu segera dilaksanakannya sebuah revolusi sosialis yang berangkat dari komune petani berikut bentuk-bentuk pertanian kecil-nya. Semua yang masih bertahan dalam teori integral ini sekarang hanyalah serpihan-serpihan saja, tapi untuk secara pandai memahami kontroversi-kontroversi yang berlangsung saat ini,dan menjaga supaya kontroversi itu tidak melorot menjadi sekedar perang mulut, orang semestinya ingat akar-akar Narodnik yang paling dasar dan umum yang sekaligus merupakan akar kesalahan Sosialis-Revolusioner kita.

Kaum Narodnik beranggapan bahwa kaum Muzhik adalah manusia Rusia masa depan. Pandangan ini tak pelak berkembang karena keyakinan mereka pada masa depan kapitalisme. Sedangkan kaum Marxis beranggapan bahwa buruh pekerja adalah manusia masa depan, dan perkembangan kapitalisme Rusia baik di bidang pertanian maupun industri makin menegaskan pandangan mereka. Gerakan kelas pekerja di Rusia telah berhasil memperoleh pengakuan bagi keberadaannya sendiri. Tetapi bagi gerakan petani, masih ada jurang pemisah antara Narodisme dan Marxisme hingga sekarang, yang mana hal ini terungkap dalam penafsiran mereka yang berbeda atas gerakan (petani) ini. Bagi kaum Narodnik, gerakan petani tersebut dengan sendirinya membuktikan kekeliruan Marxisme. Ini adalah gerakan yang bekerja untuk suatu revolusi sosialis yang langsung; gerakan ini tidak mengakui kebebasan politik borjuis; gerakan yang berangkat dari produksi skala kecil dan bukan produksi berskala besar. Singkatnya, bagi kaum Narodnik, gerakan petani lah yang benar-benar sosialis sejati dan segera merupakan gerakan sosialis. Kesetiaan Narodnik pada komune petani dan bentuk tertentu anarkisme Narodnik sepenuhnya bisa menjelaskan mengapa kesimpulan demikian yang selalu terumuskan. Bagi kaum Marxis, gerakan petani adalah gerakan demokratik, bukan gerakan sosialis. Di Rusia, seperti juga kasus di negara-negara lain, gerakan ini pasti sejalan dengan revolusi demokratik, revolusi yang borjuis kandungan sosial ekonominya. Gerakan yang sampai titik akhirnya memang tidak ditujukan untuk menggoyang pondasi tatanan borjuis, menentang prodksi komoditi atau melawan kapital. Sebaliknya gerakan itu ditujukan untuk menentang hubungan pra-kapitalis, hubungan perhambaan kuno di wilayah pedesaan dan melawan tuan-tanahisme, yang menjadi kunci seluruh kelangsungan hidup pemilikan hamba-hamba. Konsekuensinya kemenangan penuh gerakan petani ini tak akan menghapus kapitalisme; malahan sebaliknya, gerakan ini akan menciptakan pondasi lebih luas lagi bagi perkembangan kapitalisme, akan mempercepat serta memperdalam perkembangan kapitalis sejati. Kemenangan penuh pemberontakan kaum petani hanya bisa menciptakan benteng bagi republik demokrasi borjuis, yang didalamnya tumbuh untuk pertama kalinya suatu perjuangan proletariat melawan kehendak borjuasi dalam bentuk yang paling murni. Lantas, ada dua pandangan bertentangan yang harus dimengerti dengan jelas oleh siapapun yang ingin mempelajari jurang perbedaan prinsipil antara Sosialis-Revolusioner dan Sosialis-Demokrat. Merujuk ke salah satu pandangan, gerakan petani adalah gerakan sosialis, sedangkan merujuk ke pandangan lain gerakan petani adalah gerakan borjuis-demokratik. Dengan ini orang bisa lihat betapa gobloknya ungkapan orang-orang Sosialis-Revolusioner kita ketika mereka mengulang beratus kali (lihat, misalnya, dalam Revolutsionnaya Rossiya, no. 75) bahwa Marxis ortodoks telah mengabaikan masalah petani. Hanya ada satu cara untuk memberantas kebodohan berbahaya macam ini dan itu bisa diakukan dengan mengulang ABC; menyusun pandangan-pandangan Narodnik yang secara konsisten sudah kuno itu, dan beratus bahkan beribu kali menekan bahwa perbedaan yang sesungguhnya di antara kita itu tidak terletak pada soal berhasrat atau tidak berhasrat pada masalah petani, juga tidak terletak pada mengakui atau tidak mengakui masalah petani, tapi terletak pada perbedaan penilaian kita atas gerakan petani dan masalah petani saat ini di Rusia. Dia yang berkata bahwa Marxis mengabaikan masalah petani di Rusia adalah, pertama, seorang pengabai absolut. Sebab seluruh tulisan prinsipil Marcis Rusia, mulai dari tulisan Plekhanov Our Differences (muncul kurang lebih 20 tahun yang lalu), telah mencurahkan tenaga untuk menjelaskan kesalahan pandangan-pandangan kaum Narodnik mengenai masalah petani Rusia. Kedua, dia yang menyatakan bahwa Marcis mangabaikan masalah petani jelas menunjukkan hasratnya untuk menghindari keharusan memberi penilaian yang lengkap atas perbedaan prinsipil yang sesungguhnya, memberi jawaban atas pertanyaan apakah gerakan petani sekarang ini adalah gerakan borjuis atau tidak, apakah gerakan itu secara obyektif diarahkan untuk menghancurkan kelangsungan hidup penghambaan atau tidak.

Kaum Sosialis-Revolusioner tidak pernah memberikan, dan tidak selalu dapat memberikan satu jawaban jelas dan tepat pada masalah itu karena mereka menggapai-gapai tanpa harapan di antara pandangan kuno Narodnik dan pandangan Marxis saat ini mengenai masalah petani di Rusia. Kaum Marxis menyatakan bahwa kaum Sosialis-Revolusioner mewakili pendirian kaum borjuis kecil (mereka adalah ideolog kaum borjuis kecil) dengan alasan yang kuat bahwa mereka tidak dapat membersihkan diri dari ilusi-ilusi kaum borjuis kecil dan bayangan Narodnik dalam menilai gerakan buruh tani.

Itulah sebabnya mengapa kita mengulang ABC sekali lagi. Untuk apakah perjuangan kaum petani di Rusia saat ini? Untuk tanah dan kebebasan. Arti penting apa yang bakal dimiliki oleh seluruh kemenangan gerakan ini? Setelah meraih kemerdekaan, gerakan tersebut akan menghapuskan kekuasaan para tuan tanah dan birokrasi dalam adiminstrasi negara. Setelah berhasil menjaga tanah, gerakan itu akan memberikan tanah para tuan tanah kepada para petani. Akankah kemerdekaan penuh dan perampasan tanah dari para tuan tanah tersebut juga berarti penghapusan produksi komoditi? Tidak, tidak akan. Akankah kemerdekaan penuh dan perampasan tanah tuan tanah tersebut mengganti bentuk pertanian individual dengan bentuk rumah tangga petani atas dasar, tanah komunal, atau tanah yang "disosialkan"? Tidak, tidak akan. Akankah kemerdekaan penuh dan perampasan tanah tuan tanah menjembatani jurang dalam yang memisahkan petani kaya, yang memiliki sekian kuda dan sapi, dari pertanian-cangkulan, buruh harian, misalnya: jurang pemisah antara borjuis petani dengan proletar pedesaan? Tidak, tidak akan! Sebaliknya, makin tuntas sosial-estate (para Tuan Tanah) yang paling tinggi itu dienyahkan dan dilenyapkan maka akan makin dalamlah perbedaan kelas antara borjuis dan proletariat. Apakah yang secara obyektif bakal punya arti dengan adanya kemenangan penuh kebangkitan perlawanan buruh tani? Kemenangan tersebut akan menghilangkan seluruh kelangsungan hidup perhambaan, tetapi sama sekali tidak menghancurkan sistem ekonomi borjuis atau menghancurkan kapitalisme atau menghancurkan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas – ke dalam golongan kaya dan miskin, borjuis dan proletar. Mengapa gerakan petani saat ini adalah gerakan borjuis-demokratik? Karena setelah menghancurkan kekuasaan birokrasi dan tuan-tuan tanah, gerakan itu akan menyusun sebuah sistem masyarakat demokratik, tapi bagaimanapun juga, itu dilakukan tanpa mengubah pondasi borjuis dari masyarakat demokratis tersebut, tanpa menghapuskan kekuasaan kapital. Bagaimanakah seharusnya buruh berkesadaran kelas, kaum sosialis, memandang gerakan petani saat ini? Ia harus mendukung gerakan ini, menolong petani dalam kondisi yang paling bertenaga, menolong mereka menyingkirkan tuntas segala kekuasaan birokrasi dan kekuasaan tuan-tuan tanah. Bagaimanapun, pada saat yang sama mereka harus menjelaskan kepada para petani bahwa tidak cukup cuma merobohkan kekuasaan birokrasi dan para tuan tanah. Ketika mereka merobohkan kekuasaan birokrasi dan para tuan tanah tersebut, saat itu juga mereka harus bersiap untuk menghapuskan kekuasaan kapital, kekuasaan borjuis, dan untuk maksud ini maka suatu doktrin yang sepenuhnya berwatak sosialis; yaitu Marxist, harus segera disebar, proletariat pedesaan harus dipersatukan, digalang bersama dan diorganisir untuk perjuangan melawan borjuis petani dan semua borjuis Rusia. Dapatkah seorang buruh yang berkesadaran kelas melupakan perjuangan demokratik demi perjuangan sosalis, atau melupakan perjuangan sosialis demi perjuangan demokratik? Tidak, seorang buruh yang berkesadaran kelas akan menyebut dirinya seorang sosial demokrat karena ia memahami kaitan dua perjuangan tersebut. Dia tahu bahwa tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan jalan menuju sosialisme selain melalui demokrasi, kebebasan politik. Karenanya ia berjuang mencapai demokrasi sepenuhnya dan sekonsisten mungkin untuk mencapai tujuan puncak – sosialisme. Mengapa kondisi untuk perjuangan demokratik tidak sama dengan kondisi untuk perjuangan sosialis? Karena para buruh pekerja pasti akan memiliki sekutu yang berbeda di masing-masing dua perjuangan ini. Perjuangan demokratik dilakukan oleh buruh bersama dengan satu bagian dari borjuis, khususnya borjuis kecil. Di lain pihak, perjuangan sosialis dilakukan oleh buruh pekerja melawan seluruh borjuasi. Perjuangan melawan birokrat dan para tuan tanah dapat dan harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh petani, bahkan bersama petani berkecukupan dan petani menengah. Di lain pihak, cuma berjuang bersama proletariat pedesaan sajalah, maka perjuangan melawan borjuis, dan karenanya juga berarti melawan petani berkecukupan, bisa diakukan dengan tepat. Bila kita selalu mengingat semua kebenaran Marxis yang elementer ini, yang oleh kaum Sosialis-Revolusioner selalu lebih suka dihindari, maka kita tak akan punya banyak kesulitan dalam menilai keberatan kaum Sosialis-Revolusioner "yang terakhir" atas Marxisme, seperti berikut ini:

"Mengapa itu perlu?" seruan dalam Revolutsionnaya Rossiya (no. 75), "Pertama mendukung kaum petani secara umum dalam melawan para tuan tanah, dan kemudian (yaitu, pada saat yang sama) mendukung kaum proletar menentang seluruh kaum petani, yang sekaligus sebagai ganti dari tindakan mendukung kaum proletar menentang para tuan tanah; dan apa yang Marxisme harus lakukan setelah itu, hanya surga yang tahu."

Ini adalah titik pandang anarkisme paling primitif, yang naif kekanak-kanakan. Selama berabad-abad dan bahkan ribuan tahun, manusia bermimpi melenyapkan "secara sekaligus" segala bentuk dan jenis penghisapan. Mimpi ini tetap sekedar mimpi sampai jutaan orang di seluruh dunia yang dihisap mulai bersatu untuk melakukan perjuangan konsisten, kokoh dan komprehensif merubah masyarakat kapitalis dalam arahan evolusi masyarakat tersebut yang terjadi secara alamiah. Mimpi-mimpi sosialis beralih menjadi perjuangan sosialis berjuta manusia hanya ketika sosialisme ilmiah Marx berhasil mengkaitkan desakan untuk berubah dengan perjuangan dari suatu kelas tertentu. Di luar perjuangan kelas, sosialisme hanyalah ungkapan kosong dan mimpi naif. Bagaimanapun, di Rusia, dua bentuk perjuangan yang berbeda dari dua kekuatan sosial yang berbeda tengah berlangsung di belakang penglihatan kita. Kaum proletar sedang berjuang melawan borjuasi, dimanapun hubungan-hubungan produksi kapitalis itu ada (dan hubungan produksi kapitalis itu ada – ini patut diketahui kaum revolusioner kita – bahkan dalam komune petani, misalnya: di tanah-tanah yang menurut titik pandang mereka telah seratus persenn "disosialisasikan"). Sedang sebagai bagian dari strata pemilik tanah kecil, borjuis kecil, kaum petani berjuang melawan seluruh kelangsungan hidup perhambaan, melawan birokrat dan para tuan tanah. Hanya mereka yang benar-benar mengabaikan ekonomi politik dan sejarah revolusi-revolusi dunia yang bisa keliru melihat bahwa ini adalah dua perang sosial yang terpisah dan berbeda. Menutup mata terhadap perbedaan perang-perang tersebut dengan cara menuntut suatu gerakan yang "sekaligus" sama saja menyembunyikan kepala di bawah ketiak orang dan menolak membuat analisis realita. Kaum sosialis-revolusioner yang telah kehilangan integritas pandangan-pandangan kuno Narodnik, bahkan telah merupakan ajaran-ajaran Narodnik itu sendiri. Seperti itu-itu juga ditulis dalam Revolutsionnaya Rossiya dalam artikel yang sama: "Dengan menolong kaum petani untuk mengenyahkan tuan tanah, tuan Lenin tanpa sadar sudah membantu berdirinya ekonomi borjuis kecil di atas reruntuhan pertanian kepitalis yang kurang lebih sudah berkembang. Tidakkah ini sebuah "langah mundur" dari titik pandang Marxisme ortodoks?"

Memalukan, saudara-saudara!! Mengapa anda lupa dengan tulisan orang-orang anda sendiri, Mr. V.V.! Periksa tulisannya, Destiny of Capitalism, juga Sketches, tulisan tuan Nikolai-on, [6] dan sumber-sumber lain tentang bijaknya anda. Anda kemudian akan mengingat kembali bahwa pertanian tuan tanah di Rusia itu memadukan dalam dirinya gambaran baik kapitalisme dan pemilikan hamba-hamba. Kemudian anda akan menemukan bahwa terdapat suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada sewa buruh, suatu sistem yang langsung mempertahankan sistem kerja tanpa upah. Jika lebih jauh lagi anda mencari pemecahan kesulitan tersebut pada buku macam Marxis ortodoks, seperti volume ke tiga Kapital-nya Marx, [7] anda akan temui bahwa dimanapun tak ada sistem kerja tanpa upah yang berkembang, dan dimanapun sistem itu tak bisa berkembang serta kemudian berubah menjadi pertanian kapitalis kecuali melalui perantaraan pertanian petani borjuis kecil. Dalam usaha anda menghalau Marxisme, anda malah mundur ke metode yang terlalu primitif, metode yang sudah demikian lampau digunakan; pada Marxisme secara langsung anda memberikan satu konsepsi pertanian kapitalis skala besar yang amat dangkal dan aneh melebihi konsep pertanian skala besar dengan dasar sistem kerja tanpa upah. Anda berpendapat bahwa karena hasil pertanian di tanah milik tuan tanah itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian petani maka perampasan tanah milik tuan tanah adalah suatu langkah yang terbelakang. Argumentasi ini layak dinyatakan oleh seorang anak sekolah dasar kelas 4. Sekedar pertimbangan, Tuan-tuan: memisahkan hasil-rendah tanah petani dari hasil-tinggi perkebunan tuan-tuan tanah ketika perbudakan dihapuskan, tidakkah itu merupakan sebuah "langkah mundur"?

Sistem ekonomi tuan tanah di Rusia saat ini merupakan perpaduan antara ciri-ciri kapitalisme dan pemilikan-perhambaan. Secara obyektif, saat ini perjuangan kaum petani melawan para tuan tanah adalah perjuangan melawan kelangsungan hidup perhambaan. Tapi mencoba menghitung seluruh kasus individual, mempertimbangkan setiap kasusnya dan menentukan secara tepat dengan ukuran skala seorang ahli obat, untuk menemukan kapan berakhirnya masa pemilikan-perhambaan dan kapitalisme dimulai, itu berarti mencoba menganggap Marxis sama dengan sifat teliti dan cermat. Kita tidak bisa menghitung bagian apa dari harga bahan-bahan yang dibeli dari sebuah toko kecil, yang mewakili nilai lebih dan bagian apa dari harga itu yang mewakili penipuan atas kerja buruh, dan sebagainya. Apakah itu berarti kita harus membuang teori nilai kerja, saudara-saudara?

Ekonomi tuan tanah kontemporer memadukan gambaran kapitalisme dan perhambaan. Tetapi dari kenyataan tersebut hanya ilmuwan saja yang bisa berkesimpulan bahwa inilah tugas kita untuk mempertimbangkan, menghitung dan memaparkan tiap menit gambaran dalam katagori sosial ini dan itu. Oleh karenanya hanya kaum utopialah yang dapat berkesimpulan bahwa, "tidak ada kebutuhan" bagi kita untuk melukiskan perbedaan di antara dua perang sosial yang berbeda. Sehingga sebenarnya, satu-satunya kesimpulan sesungguhnya yang muncul adalah bahwa baik dalam program maupun taktik, kita harus memadukan perjuangan proletariat yang sejati melawan kapitalisme dengan perjuangan demokrasi secara umum (dan petani secara umum) melawan penghambaan.

Makin jelas gambaran kapitalis pada ekonomi tuan tanah semifeodal saat ini, maka makin mendesak keharusan untuk mengorganisir proletariat pedesaan secara terpisah, karena ini akan lebih cepat menolong kapitalis sejati atau proletariat sejati, pihak yang berantagonisme ini menegaskan posisi mereka dimanapun perampasan tanah terjadi. Makin jelas gambaran kapitalis dalam ekonomi tuan tanah, makin cepat perebutan yang demokratik memberi dorongan pada perjuangan yang sesungguhnya untuk sosialisme – dan konsekuensinya, makin bahayanya membangun cita-cita palsu revolusi demokratik melalui pemakaian slogan "sosialisasi". Ini adalah kesimpulan yang ditarik dari kenyataan bahwa ekonomi tuan tanah adalah percampuran antara kapitalisme dan hubungan-hubungan pemilikan-perhambaan.

Jadi kita harus menggabungkan perjuangan proletar yang sejati dengan perjuangan petani pada umumnya, tetapi tidak mencampuradukan keduanya. Kita harus mendukung perjuangan demokratik dan perjuangan petani secara umum, tetapi tidak menenggelamkan diri dalam perjuangan yang tak berwatak kelas itu; kita tidak pernah boleh mencita-citakan perjuangan itu dengan slogan-slogan palsu seperti "sosialisasi", atau melupakan kebutuhan untuk mengorganisir kaum proletariat urban dan pedesaan dalam sebuah partai kelas yang sepenuhnya mandiri dari Sosial-Demokrasi. Sambil memberikan dukungan sepenuhnya para demokratisme yang paling kokoh, partai tersebut tidak akan membolehkan dirinya dialihkan dari jalan revolusioner oleh mimpi-mimpi reaksioner dan usaha coba-coba melakukan "persamaan" dalam sistem produksi komoditi. Perjuangan kaum petani melawan para tuan tanah saat ini merupakan sebuah perjuangan revolusioner; perampasan tanah-tanah milik para tuan tanah pada tahap sekarang dari suatu evolusi ekonomi dan politik adalah revolusioner dalam setiap seginya dan kita mendukung serta menjaga tindakan Revolusioner-Demokratik ini. Tapi menyebut tindakan ini adalah "sosialisasi", dan menipu dirinya maupun rakyat dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya "persamaan" dalam pola penguasaan tanah di bawah sistem produksi komoditi, merupakan utopia kaum borjuis kecil yang reaksioner, pandangan yang kita letakkan pada kaum Sosialis-Reaksioner.

"Nalar Menjadi Anti-Nalar"

2006-12-22T23:15:00.000+07:00

Masa di mana kelas kapitalis memihak pada cara pandang yang rasional atas dunia tinggallah kenangan. Dalam epos pembusukan kapitalisme, proses yang semula dijalani kini dijalankan ke arah kebalikannya. Mengutip Hegel, ini adalah "Nalar menjadi Anti-Nalar". Benar bahwa, di negeri-negeri industri maju, agama "resmi" telah membeku. Gereja-gereja tidak lagi didatangi orang yang bersembahyang, dan semakin jatuh ke dalam krisis. Sebagai gantinya, kita melihat satu "wabah Mesir", bertumbuhnya sekte-sekte keagamaan yang aneh-aneh, yang diiringi dengan berkembangnya berbagai jenis ajaran mistis dan segala macam tahyul. Wabah fundamentalisme agama yang mengerikan - Kristen, Yahudi, Islam, Hindu - adalah satu perwujudan dari kemandegan yang dialami masyarakat. Sejalan dengan semakin mendekatnya abad baru, kita dapat mengamati kemunduran yang dahsyat dari masyarakat, kembali ke Abad Kegelapan.

Gejala ini tidak hanya terjadi di Iran, India atau Aljazair. Di Amerika Serikat kita melihat "pembantaian Waco", dan setelah itu, di Swiss, bunuh diri massal yang dilakukan oleh sekelompok orang fanatik beragama lainnya. Di lain-lain negeri barat, kita melihat penyebaran tak terkendali dari berbagai sekte keagamaan, tahyul, astrologi dan segala macam kecenderungan irasional. Di Perancis, terdapat sekitar 36.000 pastor Katolik, dan sekitar 40.000 astrolog profesional yang tercatat sebagai subyek kena pajak. Sampai baru-baru-ini, Jepang nampak sebagai pengecualian terhadap kecenderungan ini. William Rees-Moff, mantan editor dari harian Times di London, dan seorang Konservatif tulen, dalam buku barunya, The Great Reckoning, How the World Will Change in the Depression of the 1990s, menyatakan bahwa: "Bangkitnya kembali agama adalah sesuatu yang sedang terjadi di seluruh dunia, dengan berbagai tingkatannya. Jepang mungkin merupakan pengecualian, mungkin karena tatanan sosial belumlah menunjukkan tanda-tanda keretakan di sana...."[iii] Rees-Mogg berbicara terlalu lekas. Dua tahun setelah kalimat itu dituliskan, serangan gas yang mengerikan di jalur kereta bawah tanah Tokyo menarik perhatian dunia akan keberadaan satu kelompok keagamaan fanatik yang cukup besar, di mana krisis ekonomi telah menamatkan masa-masa keemasan tanpa pengangguran dan ketidakstabilan sosial. Semua gejala ini mengandung satu kemiripan yang luar biasa dengan apa yang terjadi di masa-masa setelah semakin memudarnya pengaruh kekaisaran Roma. Jangan juga ada yang membantah bahwa gejala ini hanya terbatas pada rakyat jelata. Ronald dan Nancy Reagan secara teratur berkonsultasi dengan para astrolog mengenai tindakan-tindakan mereka, baik yang besar maupun yang kecil. Di bawah ini adalah kutipan dari buku Donald Regan, For the Record:

"Hampir setiap pergerakan dan keputusan besar yang diambil Reagan selama masa saya menjabat sebagai kepala staf Gedung Putih terlebih dahulu diperbincangkan dengan seorang perempuan di San Fransisco yang melihat horoskop untuk memastikan bahwa semua planet terletak dalam posisi yang menguntungkan untuk mendukung keberhasilan keputusan tersebut. Nancy Reagan kelihatannya memiliki kepercayaan mutlak kepada kekuatan supernatural dari perempuan ini, yang telah meramalkan bahwa "sesuatu" yang buruk akan terjadi pada presiden beberapa waktu menjelang percobaan pembunuhan terhadapnya di tahun 1981.

"Sekalipun saya belum pernah bertemu muka dengan peramal ini - Ny. Reagan selalu menyampaikan hasil peramalannya setelah ia berkonsultasi dengan peramal itu melalui telepon - perempuan itu telah menjadi faktor yang demikian khusus bagi kerja-kerja saya, dan dalam urusan-urusan negara yang tertinggi, saya menyimpan satu kalender yang diberi kode berwarna (hari "baik" dengan warna hijau, hari "buruk" dengan warna merah, dan hari "yang tidak jelas" dengan warna kuning) sebagai pegangan untuk menjadwalkan perjalanan presiden Amerika Serikat dari satu tempat ke tempat yang lain, atau untuk menjadwalkan pidatonya, atau menjadwalkan negosiasi dengan pemerintah-pemerintah asing.

"Sebelum saya tiba di Gedung Putih, Mike Deaver telah menjadi orang yang mengintegrasikan horoskop Ny. Reagan ke dalam jadwal kepresidenan.... Hasil dari kerahasiaan dan loyalitasnyalah sehingga hanya sedikit orang di Gedung Putih yang tahu bahwa Ny. Reagan adalah bagian dari problem mereka [ketika menunggu jadwal] - lebih sedikit lagi yang tahu bahwa seorang peramal di San Fransisco adalah penentu sejati dari jadwal kepresidenan. Deaver memberitahu saya bahwa ketergantungan Ny. Reagan terhadap kultus ini sudah berjalan lama, sejak suaminya masih menjadi Gubernur Negara Bagian, ketika itu ia menyandarkan diri pada peramalan dari Jeane Dixon yang terkenal itu. Belakangan ia kehilangan kepercayaan pada kekuatan ramalan Dixon. Tapi Ibu Negara kelihatannya memiliki kepercayaan mutlak pada bakat supranatural dari perempuan di San Fransisco itu. Dan kelihatannya Deaver telah berhenti berpikir bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam garis komando yang mengambang ini.... Baginya hal itu hanyalah satu masalah kecil dalam kehidupan seorang hamba dari seorang besar. 'Setidaknya,' katanya, 'peramal yang ini tidaklah seaneh yang terdahulu.'"

Astrologi digunakan untuk merencanakan pertemuan puncak antara Reagan dan Gorbachev, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh peramal keluarga istana, tapi tidak semua hal berjalan mulus antara kedua Ibu Negara karena hari lahir Raisa Gorbachev tidaklah diketahui! Pergerakan ke arah "ekonomi pasar bebas" di Rusia sejak itu telah menebarkan berkah peradaban kapitalis di negeri sial itu - pengangguran massal, disintegrasi sosial, pelacuran, mafia, tingkat kejahatan yang mencapai rekornya, penyalahgunaan obat-obatan dan agama. Baru-baru ini baru diketahui bahwa Yeltsin sendiri juga berkonsultasi dengan para astrolog. Dalam hal ini juga, kelas kapitalis yang baru lahir di Rusia telah menunjukkan dirinya sebagai murid-murid yang setia dari para guru mereka di Barat.

Rasa kehilangan arah dan pesimisme menemukan cerminannya dalam segala macam cara, tidak harus selalu dalam bidang politik. Irasionalitas yang mendominasi ini bukanlah satu kebetulan belaka. Semua itu adalah cerminan psikologis atas satu dunia di mana nasib umat manusia dikendalikan oleh satu kekuatan yang mengerikan dan nampaknya tak dapat terpecahkan. Lihatlah apa yang terjadi ketika kepanikan melanda bursa saham, di mana orang-orang "terhormat" berlari-lari seperti apa yang dilakukan semut ketika sarangnya dibongkar paksa. Kejang-kejang ekonomi periodik yang menggebah terjadinya kepanikan ini adalah satu penggambaran yang amat jelas mengenai anarki di dalam sistem kapitalisme. Dan anarki inilah yang menentukan hidup dari jutaan manusia. Kita kini hidup dalam sebuah masyarakat yang sedang terjun ke dalam jurang. Bukti-bukti pembusukan itu terjadi di mana-mana. Kaum reaksioner konservatif berkeluh-kesah tentang runtuhnya nilai-nilai keluarga dan wabah penyalahgunaan obat, kejahatan, kekerasan yang biadab, dan lain-lain. Jawaban satu-satunya yang dapat mereka berikan adalah dengan meningkatkan penindasan negara - lebih banyak polisi, lebih banyak penjara, jenis-jenis penghukuman yang lebih keras, bahkan satu penyelidikan genetik terhadap apa yang digembar-gemborkan sebagai "tipe-tipe kriminal". Apa yang tidak dapat dan tidak mau mereka lihat adalah bahwa gejala-gejala ini hanyalah indikasi dari jalan buntu yang dihadapi oleh sistem sosial yang mereka bela.

Mereka adalah pula para pembela "kekuatan pasar", kekuatan irasional yang kini telah memenjarakan jutaan orang ke dalam pengangguran. Mereka adalah juga para pengkotbah perekonomian "sisi suplai", yang didefinisikan secara cerdas oleh John Galbraith sebagai teori bahwa kaum miskin memiliki terlalu banyak uang dan kaum kaya memiliki terlalu sedikit. Maka, "moralitas" yang berlaku sekarang ini adalah moralitas pasar, yakni, moralitas rimba. Kemakmuran masyarakat semakin terkumpul di segelintir tangan, yang juga jumlahnya semakin menyusut, sekalipun kita terus mendengar propaganda tak masuk nalar tentang "demokrasi kepemilikan" dan "yang kecil itu indah". Kita seharusnya kini sedang hidup di tengah demokrasi. Tapi segelintir bank besar, monopoli dan para spekulan bursa saham (biasanya orangnya itu-itu juga) adalah penentu nasib jutaan orang lainnya. Minoritas mini ini menguasai alat-alat yang dahsyat untuk memanipulasi pendapat publik. Mereka menguasai monopoli atas alat komunikasi, pers, radio dan televisi. Lalu masih ada lagi para polisi spiritual - gereja, yang selama puluhan generasi telah mengajar orang untuk mencari keselamatan di langit.

Person of The Year 2006 versi TIME: Anda

2006-12-18T03:21:00.000+07:00

Seperti biasa, setiap akhir tahun Majalah TIME menampilkan sosok Person of the Year. Namun, tahukah Anda siapa Person of the Year tahun ini? Jawabannya adalah Anda.

Ya, Anda. Andalah Person of the Year versi Majalah TIME untuk tahun 2006. Mungkin Anda tidak percaya dengan pengumuman ini. Namun, itulah kenyataannya. Pemimpin Redaksi TIME Rick Stengel menegaskan, sosok yang paling tepat untuk dinobatkan sebagai Person of the Year tahun ini adalah Anda. Alasannya, Andalah yang menguasai era informasi yang terus berkembang.

Berkat teknologi, Anda telah menjadi orang yang paling menguasai dunia informasi. ”Tahun ini kami memang sengaja menempatkan Anda sebagai Person of the Year. Selamat, Anda benar-benar layak mendapat predikat tersebut,” ujar Rick bangga. Putusan Rick ini memang cukup kontroversial.

Pasalnya, jauh hari sebelum ”Anda” dinobatkan menjadi Person of the Year, TIME terlebih dahulu membuat polling untuk memilih siapa Person of the Year 2006. Beberapa nama yang sempat menghiasi website majalah yang berdiri 3 Maret 1923 adalah Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Venezuela Hugo Chavez, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Condoleezza Rice.

Bahkan, beberapa hari menjelang hari H (pengumuman Person of the Year), Ahmadinejad sempat memimpin dalam perolehan polling itu. Bukannya tampil sebagai Person of the Year 2006, Ahmadinejad hanya mendapat halaman khusus dalam sebuah wawancara eksklusif berjudul People Who Mattered. Lalu, dikemanakan hasil polling itu? TIME tidak memberikan penjelasan.

Yang jelas, menjelang detik-detik TIME hendak menobatkan Person of the Year 2006, Rick terkesima dengan seorang lelaki berusia 59 tahun bernama Tom. Saat itu, Tom tengah memilih sosok yang menurutnya pantas menjadi Person of the Year 2006. Tidak hanya menyebut nama, Tom juga memberikan alasan mengapa dia memilih tokoh itu. Uniknya, Tom tidak menyampaikan pilihannya via polling.

Tom justru meng-up-load video berisi gambar dan suaranya via YouTube (website yang dapat digunakan pengguna internet untuk menampilkan video buatan sendiri di dunia maya). Langkah Tom ini menjawab ”undangan” Rick yang sebelumnya juga pernah muncul di YouTube untuk mengajak seluruh pengguna internet memilih siapa sosok yang pantas menjadi Person of the Year 2006.

Hebatnya, hanya dalam hitungan hari, puluhan ribu pengguna internet dari berbagai negara muncul di YouTube. Mereka serta-merta memberikan pilihannya. Fenomena ini membuat Rick yakin, dunia informasi telah memasuki era baru. Via internet, semua orang dari belahan dunia mempunyai andil besar dalam menyebarkan berkomunikasi dengan cepat dan akurat.

Kemiskinan Memborgol Demokrasi

2006-12-18T02:27:00.000+07:00

Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela mengatakan, pemberantasan kemiskinan merupakan pilar bagi tercipta dan berkembangnya demokratisasi di Afrika. Benar juga! Bagaimana manusia bisa bicara soal demokrasi jika perut keroncongan? Bagaimana manusia bisa menyuarakan aspirasi jika ia sendiri tak berdaya secara fisik?

Tentu pernyataan itu juga berlaku untuk Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia. Lebih dari itu, bebas dari kemiskinan juga menjadi hak legal untuk siapa saja. "Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, dengan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk makanan...," demikian petikan dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal Hak Asasi Manusia 1948.

Bebas dari kemiskinan adalah bagian dari hak dan tentunya bagian dari demokrasi. Namun, semua itu masih ilusi bagi mayoritas warga dunia.

Wajah kusam dan lusuh, tempat tinggal seperti kandang ternak, merupakan pemandangan di banyak negara. Sejumlah gelandangan tergeletak di tepian jalan, ada pula anak-anak di bawah umur yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah. Dari Afrika hingga Jakarta, misalnya, tak sulit menemukan warga yang hidup dari mengemis karena miskin.

Memedihkan! Itulah kata yang paling tepat menggambarkan kehidupan dari 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan, yakni mereka yang hanya memiliki pengeluaran kurang dari 1 dollar AS.

Siapa yang peduli akan nasib mereka? Semua mengatakan peduli, mulai dari negara miskin hingga para pemimpin G-8. Bahkan, setumpuk program pemberantasan kemiskinan global sudah tersusun. Salah satu yang ternama adalah Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), sebuah program PBB soal pengurangan 1,2 miliar warga miskin menjadi setengahnya pada tahun 2015. Namun, pesimisme mewarnai pencapaian target itu.

Banyak cara

Pertanyaannya kemudian, bagaimana menurunkan target-target itu. Apa saja kendala yang dihadapi?

Salah satu cara adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Asisten Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB yang juga Direktur Program Pembangunan PBB (UNDP) Hafiz Pasha mengatakan, untuk mengurangi kemiskinan, semua negara wajib meraih pertumbuhan minimal 7 persen. Itu diperlukan untuk menciptakan kesempatan kerja sebesar 1 persen.

China pada khususnya dan Asia pada umumnya tergolong paling sukses menurunkan kemiskinan berkat pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, semua syarat untuk kelancaran pertumbuhan ekonomi harus disiapkan. Celaka bagi negara berkembang. Banyak terjebak konflik, yang justru semakin memperburuk kemiskinan. Ada politisi yang saling sikut dan membuahkan politik yang tidak stabil.

Lepas dari itu, pertumbuhan ekonomi ternyata bukan pula cara paling ampuh mengurangi kemiskinan. Mengapa? UNDP memperlihatkan pertumbuhan ekonomi hanya menghasilkan peningkatan kemakmuran warga kaya dan tak menetes ke bawah.

Bagaimana mengatasinya?

Peraih Nobel Perdamaian 2006 Muhammad Yunus mengatakan, pengurangan kemiskinan harus dengan program yang menyentuh langsung mereka yang terjerat kemiskinan. Sejak tahun 1974 sampai 2007, ia membuktikan bahwa setidaknya 6 juta warga termiskin di Banglades bebas dari kemiskinan, padahal Banglades bukan negara yang tergolong emerging market (negara dengan perekonomian yang menggeliat) seperti banyak negara Asia lainnya.

Peningkatan kredit mikro adalah salah satu andalan yang diusulkan Yunus. Ia mengecam Bank Dunia, yang tidak fokus pada tugasnya, yakni memberantas kemiskinan. Bank Dunia malah memberikan kredit kepada perusahaan pertambangan lewat afiliasinya, International Financial Corporation. "Tidak 1 persen pun dari 20 miliar dollar AS dana Bank Dunia yang mengalir ke kredit mikro," kata Yunus.

Program kredit mikro sudah mulai mendapatkan perhatian besar, tetapi implementasinya masih seperti hangat-hangat kuku dan tidak revolusioner.

Pola De Soto

Saran lain soal pengurangan kemiskinan adalah dengan pemberdayaan sektor informal, usulan Hernando de Soto. Sebanyak 70 persen penduduk dunia itu hidup di sektor informal, pada umumnya di negara berkembang. Mereka tidak mendapatkan status hukum, terlunta-lunta, menjadi sasaran pemerasan oleh aparat, preman, dan bahkan pejabat pemerintah.

Sektor informal tidak punya akses ke sektor modern, termasuk ke perbankan. "Jangan beri belas kasihan pada rakyat kecil. Beri saja mereka akses ke sektor modern dan pemberian status hukum, maka pelaku sektor informal akan bergerak sendiri," kata De Soto.

Dengan status hukum, sektor informal menjadi bankable (layak diberi pinjaman perbankan). Keberadaan status hukum adalah salah satu syarat paling mendasar bagi perbankan untuk mengucurkan kredit ke dunia usaha. Sudah ada 35 negara yang meminta nasihat De Soto.

Namun, jangan lupa, De Soto menegaskan bahwa pemberdayaan sektor informal juga harus diiringi dengan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kaum papa, tidak semata-mata pemberian status hukum, walau status hukum merupakan syarat paling fundamental. Namun, belum banyak yang serius menjalankannya.

Alternatif lain

Ada lagi alternatif lain untuk mengurangi kemiskinan. Ini terutama berlaku bagi negara yang kaya minyak dan sumber daya alam lainnya. Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair pada sebuah pertemuan dunia di Johannesburg, Afrika Selatan, tahun 2002 mengusulkan The Extractive Industries Transparency Initiative (IETI).

Program IETI ini bermakna luas, yakni bagaimana mengubah sumber daya alam menjadi berkah dan bukan kutukan, dan sumber pertikaian, konflik berdarah. Transparansi pengelolaan dan eksplorasi atas sektor pertambangan sangat diperlukan. Tujuannya agar hasil sektor tambang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mayoritas warga, pemilik sumber daya.

Norwegia merupakan salah satu negara kaya minyak dan ingin berbagi pengalaman soal pengelolaan kekayaan alam bagi negara berkembang lainnya.

Namun, empat tahun setelah EITI dicanangkan, tak banyak perubahan dalam transparansi pengelolaan sektor tambang. Itu hanya milik elite, yang terdiri dari korporasi asing, dan elite pemerintahan. Rakyat hanya penonton.

Venezuela, Rusia, Bolivia, dan kini Ekuador telah mencoba membalikkan keadaan itu. Hasilnya adalah perbaikan besar dalam alokasi kekayaan alam, yang dialokasikan kepada rakyat. Lagi, belum banyak negara lain yang mengikutinya, termasuk Indonesia.

Alternatif lain untuk mengurangi kemiskinan adalah pengurangan beban pembayaran utang luar negeri negara berkembang, oleh negara maju. UNDP tak melihat semangat besar negara kaya untuk melakukan itu.

Pengurangan kemiskinan juga bisa dilakukan dengan pembukaan pasar negara maju terhadap produk pertanian negara berkembang. Namun, semua upaya itu masih mentok. Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kini buntu karena negara maju belum mau membuka pasarnya untuk komoditas pertanian negara berkembang.

Maka, tak heran jika pada pertemuan G-8 tahun 2005 di Gleeneagles, Skotlandia, PM Blair mengutarakan bahwa keadaan di Afrika—dan tentunya di negara lain—merupakan simbol dari nurani dunia yang terkoyak.

Para aktivis hingga Sekjen PBB Kofi Annan menyatakan, dibutuhkan perhatian lebih besar untuk mengurangi kemiskinan. Pemberantasan terorisme, penciptaan perdamaian global, antara lain harus juga dilakukan dengan mengatasi akarnya, yakni kemiskinan.

Menurut Annan, adalah unsur kemiskinan yang justru membuat orang gampang direkrut untuk menjadi teroris atau terdorong sendiri untuk berbuat kriminal. Kemiskinan telah mempersulit stabilitas, yang juga harus menjadi pilar demokrasi. Kesimpulannya adalah kemiskinan masih memborgol demokrasi!
(Simon Saragih)

Catatan HAM 2006: Kekerasan Belum Sirna !

2006-12-14T23:06:00.000+07:00

Tahun 2006 ini Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun apakah Indonesia sudah berhasil menegakkan hak asasi manusia di dalam negerinya sendiri? Berikut catatan HAM bidang sipil dan politik selama 2006 yang dihimpun VHR.

Tahun 2006 masih diwarnai kekerasan oleh polisi. Dari bulan Januari hingga Maret, tiga orang tertembak saat demonstrasi menuntut penutupan tambang emas PT Freeport. Pelakunya adalah Brigade Mobil dari Polda Papua. Polisi juga menangkap 73 orang secara sewenang-wenang. Bahkan, hingga kini 200 mahasiswa masih bersembunyi di hutan-hutan karena takut atas kebrutalan polisi.

Di Poso, kekerasan masih berlangsung. Bom, pembunuhan, dan tindak kekerasan masih mewarnai kota yang dilanda konflik selama delapan tahun itu. Sekretaris Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Irianto Kongkoli, tewas ditembak orang tidak dikenal. Mantan Ketua GKS Rinaldy Damanik menyatakan kekerasan berlangsung karena tidak ada penegakan hukum terhadap provokator aksi kekerasan di Poso.

“Ya, pemerintah dan aparat keamanan ragu-ragu untuk menerapkan hukum secara tegas. Bagi kami yang penting sebenarnya adalah penegakan hukum yang benar-benar menyentuh rasa keadilan masyarakat, yang transparan, terbuka. Yang pasti. Begitu,” kata Rinaldy kepada VHR.

Pemisahan polisi dari Tentara Nasional Indonesia ternyata belum berhasil menciptakan polisi sipil. Polisi masih memiliki tradisi kekerasan yang militeristik. Padahal, menurut juru bicara Mabes Polri Anton Bachrul Alam, sekarang polisi mendapat pendidikan HAM.

“Itu mutlak ya! Wajib anggota Polri dalam menjalankan pelayanan kepada anggota masyarakat mengerti tentang hak asasi manusia. Jadi, pelajaran itu wajib! Mutlak ya!” kata Anton.

Setelah sembilan tahun reformasi, kebebasan berekspresi belum sepenuhnya dijamin. Pemidanaan terdahap penghina presiden masih berlangsung. Selama pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono saja tercatat lima orang diseret ke meja hijau dengan tuduhan menghina presiden. Mereka adalah Wayan Gendho Suardhana, Bay Harkat Firdaus, Fahrul Rohman, Eggy Sudjana, dan Pandapotan Lubis.

Menurut Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Indonesia, Rudi Satriyo, kritik di negara demokrasi tak perlu dipidana. Pasal penghinaan presiden merupakan jerat hukum bagi orang-orang kritis.

“Dengan syarat-syarat hanya bicara soal dilarang digunakan untuk persoalan kritik, tapi tidak ada masalah untuk persoalan yang berhubungan dengan menyamakan dengan binatang atau menghina,” kata Rudi Satriyo.

Ketua Komisi Hukum Nasional Jacob Elfinus Sahetapy bahkan menilai pasal penghinaan terhadap persiden tidak relevan. “Saya pikir penghinaan dan kritik harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Juga bagaimana memajukan reformasi dan demokrasi. Pasal-pasal ini sudah kehilangan relevansinya dan tidak dapat dipertahankan lagi,” kata pakar hukum dari Universitas Airlangga ini.

Untunglah pada 6 Desember lalu sebuah kado demokrasi diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini mengabulkan gugatan uji materiil oleh Eggi Sudjana untuk mencabut delik penghinaan presiden. Kini tak seorang pun perlu takut mengkritik presiden.

Otonomi daerah ternyata juga berdampak pada kebebasan sipil. Banyak daerah mengeluarkan peraturan yang diskriminatif.

Sepanjang tahun 2006, Komnas HAM menerima 41 laporan peraturan daerah yang diskriminatif di beberapa daerah. Kebanyakan peraturan itu menganaktirikan perempuan.

Lilis Lindawaty, ibu rumah tangga, ditangkap petugas ketenteraman dan ketertiban Tangerang karena berjalan sendirian pada malam hari. Ia dituduh melanggar perda antiprostitusi.

“Kita prihatin karena salah tangkap. Kawan-kawan buruh banyak juga yang jadi korbannya,” kata Lilis.

Perlindungan hak asasi manusi juga masih merupakan persoalan besar di negeri ini. Sampai saat ini polisi belum mengumumkan pembunuh Munir, aktivis HAM. Pollycarpus Budihari Priyanto yang dihukum 14 tahun karena terlibat pembunuhan Munir belakangan dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Pejabat intelijen yang diduga mendalangi pembunuhan itu belum juga diadili. Pengacara terkenal Todung Mulya Lubis menilai Mahkamah Agung tidak mendukung penegakan HAM.

“Mahkamah Agung jangan hanya baca berkas. Harusnya Mahkamah Agung membuat sidang terbuka, bukan hanya terbuka pada saat pembacaan putusan. Karena itu, keputusan kasasi Mahkamah Agung akan semakin memperjelas posisi Mahkamah Agung dalam penegakan hak asasi manusia,” kata pengacara yang sudah malang-melintang di dunia HAM ini.

Di tengah-tengah kegelapan penegakan HAM, secercah harapan datang dari Jalan Latuharhary Jakarta, kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Setelah melakukan penyidikaan, komisi ini menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1997. Komnas HAM merekomendasikan agar Wiranto dan Prabowo Subiakto diadili di pengadilan HAM.

“Mereka yang menerima, menderita kejahatan terhadap kemanusiaan yang ada penculikan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan penganiayaan,” kata Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ketua Komnas HAM, menyampaikan laporan penyidikan mengenai penghilangan paksa.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, kekerasan masih merupakan masalah HAM yang menonjol di negeri ini. “Kekerasan negara sangat menonjol dalam tahun 2006. kedua, belum ada perubahan sikap, cara pandang yang berubah di dalam melihat tuntutan-tuntutan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu,” kata Usman Hamid, Koordinator Kontras.

Walaupun Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, toh belum ada upaya nyata untuk mewujudkan hak-hak itu. Menurut aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Taufik Basari, tahun 2006 adalah masa yang kritis bagi penegakan HAM.

“Wajah penegakan HAM di tahun 2006 ini saya katakan hampir lumpuh. Artinya, kalau dibiarkan ia akan lumpuh. Jadi, bisa kita katakan ini adalah masa-masa kritis bagi negara,” ujar alumnus Universitas Northewestern, Amerika Serikat, ini.

Menjelang akhir tahun Mahkamah Konstitusi kembali membuat gebrakan: mencabut UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini adalah pedang bermata dua. Pertama, produk hukum yang mengesahkan impunitas itu dibatalkan. Namun, hal ini juga menjadi masalah, karena upaya mengungkap kasus-kasus kejahatan HAM di masa lampau akan menemui jalan buntu. Sebab, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertugas mengungkap kejahatan HAM di masa lalu, memberikan ganti rugi bagi para korban, di samping membangun rekonsiliasi bangsa.

Kini tahun 2006 sudah mendekati ujung. Banyak masalah di bidang sipil dan politik yang harus diperbaiki di tahun 2007. Penghapusan hukuman mati, pengadilan kasus-kasus kejahatan HAM, perlindungan kebebasan sipil, reformasi keamanan dan pertahanan, serta lain-lain belum juga berhasil.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, Perlukah?

2006-12-14T23:05:00.001+07:00

RENCANA pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir makin terang benderang. Apalagi setelah Australia mengungkapkan minatnya untuk membantu. Empat unit pembangkit berkapasitas 1.000 megawatt electrik (MWe) mulai ditenderkan tahun depan. Pembangunan akan dimulai tahun 2010. Diharapkan tahun 2016 pembangkit pertama sudah beroperasi dan mampu memenuhi 10% dari kebutuhan listrik Jawa-Bali.

PLTN konon merupakan jawaban atas krisis energi, seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik bagi industri dan rumah tangga. Menurut Menteri Riset dan Teknologi Koesmayanto Kardiman, saat ini sumber pembangkit listrik Indonesia bergantung pada minyak dan gas alam. Oleh karena itu, tenaga nuklir merupakan sumber energi yang semakin penting. Pembangkit yang menggunakan bahan bakar uranium ini mampu menghasilkan daya yang banyak, sehingga sudah menjadi sumber listrik utama di negara-negara maju.

“Dalam kebijakan energi nasional 2016, kita akan punya PLTN pertama. Dan sekarang kita sudah persiapkan itu. Tugas saya memberikan masukan kepada Presiden melalui kajian teknologi seberapa layak dia, dilihat dari faktor keamanan, faktor lingkungan, kemudian kajian tekhnologi, dan kajian ekonomis. Karena (nuklir) adalah barang dagangan saya, pasti saya bilang bagus, dong...” kata Koesmayanto Kardiman kepada VHR.

Setelah unit pertama sukses, unit-unit selanjutnya akan terus dibangun. Menurut rencananya, pada tahun 2025 keempat unit pembangkit itu sudah beroperasi dan menghasilkan daya sebesar 4.000 MWe.

Penelitian mengenai kemungkinan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir sudah dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Nasional sejak sepuluh tahun lalu. Tempat yang paling ideal untuk pembangunan itu adalah tiga buah titik di Semenanjung Muria, Jawa Tengah.

Biaya untuk membangun pembangkit tersebut tidak tanggung-tanggung. Menurut kepala hubungan masyarakat BATAN, Ferhat Aziz, setiap pembangkit berkekuatan 1.000 MWe membutuhkan dana US$ 1,7 miliar. Namun, investasi sebear itu akan mampu menghasilkan energi listrik yang murah. Sedangkan harga jual daya listrik mencapai US$ 3,5 sampai US$ 4,2 sen per kilowatt. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual listrik dengan tenaga uap bumi, yakni US$ 6 sen per kilowatt. Sedangkan listrik dengan pembangkit batu bara dijual US$ 4,2 sen per kilowatt. Sedangkan harga jual daya listrik yang diproduksi Paiton mencapai US$ 8,2 sen per kilowatt.

“Investasi nuklir memang mahal, sekitar US.700 sampai US$ 2.000 per kilowatt listrik. Jadi, kalau kita perlu 1.000 megawatt listrik, maka kita perlu kalikan itu dengan 1 juta. Jadi, perlu US$ 1.700 juta. Jadi, memang agak mahal,” katanya.

Masih menurut Ferhat, saat ini banyak investor asing yang berminat membangun pembangkit listrik tersebut. Negara-negara yang sudah berpengalaman membangun pembangkit listrik tenaga nuklir seperti Jepang, Amerika Serikat, Prancis, dan Korea sudah siap bekerja sama membangun pembangkit itu.

“Untuk pembangkit listrik, kita nanti terbuka saja. Siapa yang menawarkan ranium paling murah, kita ambil, walaupun kita sendiri punya cadangannya. Kita menerima mana yang paling ekonomis dan paling menguntungkan,” ujarnya.

Ferhat menambahkan, untuk permulaan pembangkit tersebut akan dikelola pihak asing yang memang sudah memiliki pengalaman dalam pembangunan dan pengelolaan PLTN. Namun, pelan-pelan akan dikelola oleh orang Indonesia.

“Awalnya memang sulit. Karena itu, rencananya untuk membeli PLTN, kita terima beres. Nanti setelah itu kita buat satu per satu. Itu yang namanya technology transfer. Jadi, ketergantungan teknologi ada benarnya, pada awalnya,” katanya.

Seperti di tempat-tempat lain, aktivis lingkungan hidup selalu menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebab, walaupun tenaga nuklir sangat efisien, tetap saja membahayakan lingkungan dan keselamatan manusia karena mengadung zat radioaktif. Kandungan radioaktif nuklir tidak dapat hilang sampai ratusan tahun. Padahal, zat radioaktif dapat menyebabkan kerusakan genetik manusia, bisa membuat ibu hamil melahirkan anak cacat.

Menurut Dian Abraham, Sekretaris Masyarakat Anti-Nuklir Indonesia (Manusia), pembangkit tenaga nuklir akan menyebabkan ketergantungan energi dalam bentuk lain. Bahan bakar nuklir, uranium, merupakan bahan tambang yang juga tidak dapat diperbarui sebagaimana bahan minyak dan gas.

“Kalau pilih nuklir, kita justru jatuh ke perangkap lain. Kita mau membebaskan diri dari perangkap fosil fuel, termasuk karena climate change. Kita perlu keluar dari energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Tapi kita jangan jatuh ke perangkap lain! Nah, Indonesia lebih terperangkap lagi, karena sumber daya kita akan sangat tergantung pada tenaga asing, termasuk bahan bakunya, uranium,” kata Dian.

Jika pembangkit nuklir mengalami kecelakaan, akibatnya sangat mengerikan. Apalagi sampai saat ini belum ada pembangkit nuklir yang aman seratus persen. Apalagi jika pembangkit itu ditempatkan di daerah rawan bencana, di Jawa Tengah. Padahal, Jawa merupakan pulau padat penduduk dan tanahnya rawan gempa bumi karena berada di wilayah cincin api Pasifik. Karena itu, Nurhidayati, juru kampanye Greenpeace Indonesia, mengingatkan agar pembangunan PLTN Muria dibatalkan saja.

“Reaktor nuklir, PLTN, secara inheren berbahaya. Di mana pun di seluruh dunia, industri nuklir selalui diwarnai oleh kecelakaan, kesalahan teknis, insiden. Itu setiap hari selalu terjadi. Ketika reaktor semacam ini diletakkan dalam kondisi yang berbahaya, yaitu daerah yang rawan bencana, risikonya akan berlipat-lipat, yang akan menimbulkan dampak jangka panjang: radiasi hingga ribuan tahun!” jelas Nurhidayati.

Masalah lain yang mungkin bisa menyebabkan bencana nuklir adalah kesalahan manusiawi para pengelola pembangkit nuklir. Jika ini terjadi, maka bencana mengerikan akan terus menghantui. Menurut doktor bidang nuklir Iwan Kurniawan, orang-orang Indonesia umumnya kurang displin. Padahal, mengelola pembangkit nuklir butuh kedisiplinan yang luar biasa. Dan jika teledor sedikit, maka bencana bisa datang sewaktu-waktu.

“Saya masih khawatir terhadap kemampuan bangsa ini dari segala sisi. Karena banyak sekali yang kita belum siap. Misalnya dari segi disiplin. Kalau PLTN ini dikorupsi, risikonya sangat besar. SDM yang tidak disiplin, kerja dalam PLTN kan tidak sembarangan! Orangnya tidak siap. Lumpur aja (maksudnya lumpur panas di Porong-Red) meledak. Modalnya tergantung dari luar negeri. Yang lebih hebat lagi ini akan menciptakan ketergantungan energi, baik bahan baku maupun teknologi, yang nanti dampaknya ketergantungan secara politis,” kata Iwan Kurniawan.

Pada tahun 1980 sebuah pembangkit nuklir di Chernobyl, Rusia, meletus. Ribuan orang terbunuh, jutaan orang terkena radiasi dan mengalami cacat seumur hidup. Radiasi itu juga menyebabkan para perempuan melahirkan bayi cacat. Limbah radiasi Chernobyl terus merusak lingkungan hidup sampai ratusan tahun. Mengerikan!

Siapa dapat menjamin peristiwa Chernobyl tidak terjadi di tempat lain?

Wartawan Indonesia: Besar di Luar, Kecil di Dalam Perusahaan Sendiri

2006-12-14T23:01:00.000+07:00

Seperti dikatakan oleh seorang redaktur perempuan di Medan yang dikutip dalam buku Potret Jurnalis Indonesia—Survey AJI Tahun 2005 tentang Media dan Jurnalis Indonesia di 17 Kota[1], ”Wartawan Indonesia itu besar di luar, tetapi kecil di dalam perusahaan sendiri.”

Pemeo ini bukan hanya berlaku sekarang, tetapi sudah menjadi cermin kehidupan para wartawan atau jurnalis kita sejak puluhan tahun yang lampau. Setidaknya sejak saya baru mulai menjadi wartawan pada tahun 1950-an, para wartawan biasa berkelakar bahwa mereka memiliki dua posisi yang satu-sama-lain jauh berbeda, tetapi antara keduanya hanya dipisahkan oleh satu langkah.

Posisi pertama adalah sebagai “orang penting dan terhormat” ketika sedang naik pesawat terbang kepresidenan untuk meliput acara kenegaraan. Posisi kedua adalah ketika pulang ke rumah yang sederhana dengan berjalan kaki atau naik becak melalui jalan sempit yang becek. (Dulu, jumlah wartawan yang mempunyai sepeda motor masih dapat dihitung dengan jari, apalagi yang memiliki mobil sangat langka).

Sekarang, bayangan saya tentang kehidupan wartawan kita sudah tidak lagi seperti keadaan setengah abad yang lalu. Ada banyak wartawan di Jakarta dan di berbagai ibu kota provinsi yang dapat hidup sejahtera bersama keluarga mereka. Akan tetapi, siapa pun pastilah akan terhenyak ketika mengamati hasil survei Aliansi Jurnalis Independen mengenai keadaan media pers dan kehidupan para wartawannya di 17 kota besar yang hampir seluruhnya ibu kota provinsi.

Wartawan, dan perusahaan pers, pada umumnya masih berada dalam posisi yang kurang beruntung. Sejumlah 29,1 persen wartawan yang berpendidikan S1 masih bergaji di bawah Rp 1 juta sebulan, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, pekerja berpendidikan S1 pada tahun 2003 memperoleh gaji rata-rata Rp 1,48 juta. Tenaga profesional, menurut BPS, rata-rata bergaji Rp 1,1 juta sebulan, sedangkan 34 persen wartawan bergaji di bawah Rp 1 juta.

Yang lebih mengenaskan, masih ada wartawan yang gajinya kurang dari Rp 200.000 sebulan, walaupun hanya 1,5 persen dari jumlah wartawan yang disurvei. Jauh lebih banyak lagi wartawan yang gajinya kurang dari rata-rata upah minimum setempat, yaitu 11,5 persen. Sedangkan wartawan yang memperoleh gaji kurang dari Rp 1.800.000, suatu jumlah yang tetap tidak akan cukup untuk dapat menghidupi seluruh keluarga secara memadai, berjumlah 64,3 persen dari yang disurvei.

Akibatnya, 20 persen wartawan yang disurvei harus memiliki pekerjaan sampingan—di antaranya, ada yang dapat menimbulkan ”konflik kepentingan (conflict of interest)” dengan profesinya sebagai wartawan. Malahan, 61,3 persen menganggap pemberian ”amplop” (umumnya berupa uang) oleh narasumber atau subjek berita kepada wartawan dapat diterima jika gaji dan jaminan kesejahteraan tidak dapat mencukupi keperluan hidup mereka bersama keluarganya.

Batasan ”amplop” yang dapat diterima dan tidak dapat diterima sungguh ruwet. Contohnya, seperti diutarakan oleh seorang redaktur perempuan di Denpasar dalam survei ini: ”Ada narasumber yang akhirnya menelepon saya.... [Ia mem]protes, sudah memberi Rp 1 juta kok [beritanya yang dimuat] cuma satu kolom. [Wartawan yang menerima ’amplop’ itu] pasti akan saya tindak. [Bila ’amplop’ yang diterima wartawan hanya] ... sampai senilai Rp 200 ribu saya maafkan.... Kecuali[, jika] selepas gajian masih menerima [’amplop’], ya saya tegur.”[3]

Jadi, tidak ada kepastian tentang secara bagaimana ”amplop” boleh diterima oleh wartawan. Dalam pandangannya, ”amplop” dapat diterima bila nilainya hanya ratusan ribu rupiah. Tetapi, boleh juga diterima ”amplop” yang bernilai jutaan rupiah, asalkan diimbali dengan pemuatan berita yang panjang judulnya lebih dari satu kolom. Benarkah? Tidak juga. Sebab, wartawan tetap tidak boleh mengambil ”amplop” dari subjek berita bila baru saja menerima gaji di kantornya.

Mengapa redaktur Denpasar itu, kelihatannya, begitu bingung dalam menentukan kebijakan tentang ”amplop”? Karena, bagaimanapun, kebiasaan menerima ”amplop” memang tetap mengusik hati nurani para wartawan.

Misalnya, ada reporter di Palembang yang agaknya ragu untuk percaya bahwa menerima ”amplop” sebagai imbalan bagi banyak kegiatan jurnalistik sebetulnya melanggar etika pers, walaupun sebagian hanya dianggap sebagai pelanggaran yang ringan. Keraguannya menyebabkan ia merasa perlu berkonsultasi dengan seorang kiai.

”Saya sudah tanya ke kiai, katanya boleh saja [menerima ”amplop”]. Asalkan, apa yang kita lakukan itu tidak ada janji di belakang hari,” kata wartawan Palembang itu. ”Saya tidak munafik. Saya terima amplop. Tapi dengan konteks, tidak ada hubungan dengan pemberitaan dan media tempat saya bekerja. Jika pemberian itu tanpa syarat maka halal. Tapi jika dengan syarat, maka haram.”[4]

Para wartawan yang ingin mencari pembenaran bagi penerimaan ”amplop” tampaknya enggan menggunakan panduan yang sudah ada dari Dewan Pers. Butir ke-8 pernyataan Dewan Pers pada 11 Oktober 2001 tentang ”Mengatasi Penyalahgunaan Profesi Wartawan” menjelaskan: ”Masyarakat tidak perlu memberikan imbalan (dikenal sebagai “uang amplop”) kepada wartawan yang mewawancarai atau meliput.... Dengan tidak memberikan “amplop” (dalam konferensi pers atau seusai wawancara), berarti masyarakat turut membantu upaya menegakkan etika wartawan serta berperan dalam memberantas praktik penyalahgunaan profesi wartawan.”

Akan tetapi, pada pokoknya, penerimaan ”amplop” rupanya dipandang sebagai hal yang wajar oleh sebagian besar wartawan yang disurvei oleh AJI. Mereka agaknya tidak menganggap pemberian narasumber atau subjek berita itu sebagai, setidaknya, embrio penyuapan atau penyogokan untuk jangka panjang. Seolah-olah tidak ada kaitan antara kebiasaan menerima ”amplop”, atau ”budaya amplop”, dan kemungkinan kemandekan dalam pengembangan standar jurnalistik profesional.

Memang, tidak semua ”amplop”—dalam bentuk uang ataupun barang dan fasilitas—dapat dikategorikan sebagai suap atau sogok, kecuali jika nilainya sangat besar atau secara rutin menjadi semacam ikatan antara wartawan dan narasumber atau subjek berita. Akan tetapi, ”amplop” bernilai kecil pun, bila dianggap sebagai kewajaran dalam pekerjaan pers, tetap akan mengganggu integritas wartawan dan dapat menghambat kemajuan profesionalisme jurnalistik mereka.

Selama beberapa bulan belakangan saya membaca banyak karya jurnalistik, baik berita lempang (straight news) maupun feature, yang dijumpai pada surat-surat kabar mulai dari Medan, Padang, Jambi, dan Batam sampai ke Pontianak, Kupang, Manokwari, dan Jayapura. Dalam tulisan pers itu saya masih menemukan banyak kelemahan dalam pemenuhan persyaratan karya jurnalistik, seperti akurasi, keberimbangan, fairness, tidak bias, dan tidak diskriminatif. Malahan ada berita yang mengandung tuduhan sangat keras—seperti ”unjuk rasa anarkis yang brutal” atau ”menipu, menyesatkan, memecah belah umat Islam, dan menghancurkan kemurnian Islam”—tanpa diimbangi dengan klarifikasi atau pernyataan dari pihak yang dituduh atau dikecam.

Saya mencoba mencari sebab-musabab kelemahan standar jurnalistik di balik gaya penyajian tulisan pers kita, terutama di surat-surat kabar yang terbit di daerah. Dua di antara sejumlah pengamatan saya tentang penyebab kelemahan ini adalah masalah ”budaya amplop” yang sudah merasuk ke segala penjuru di negeri kita dan rendahnya imbalan bagi wartawan dan koresponden, baik gaji maupun fasilitas kerja. Sejauh itu, berikut adalah beberapa kesimpulan saya mengenai kemungkinan penyebab kelemahan, atau ketidakberimbangan, atau ketidaklengkapan karya jurnalistik dalam pers kita:

1. Penyusun berita kurang memahami permasalahan yang dibahas narasumber karena tidak lebih dulu mempelajari materi latar belakang (background information) seperti dari kliping, arsip, atau pustaka lainnya.

2. Kurang gencar melakukan wawancara dengan sebanyak mungkin narasumber yang relevan.

3. Kurang bernalar kritis dalam mengikuti permasalahan atau pernyataan yang hendak diberitakan sehingga ”kurang berminat” untuk bertanya secara gencar kepada narasumber.

4. Tidak mempunyai cukup waktu, antara lain karena terlalu banyak berita yang harus ia ”kejar”.

5. Hubungannya dengan narasumber terlalu dekat sehingga tidak ada jarak antara wartawan tersebut dan narasumber. ”Hubungan sebagai sahabat” seperti ini dapat mengakibatkan pemberitaan wartawan tersebut tidak objektif dan tidak komprehensif. Hubungan seperti ini dapat diakibatkan antara lain oleh penyediaan ”amplop” secara reguler oleh narasumber.

6. Menganggap narasumber yang berposisi ”kuat” dan ”berpengaruh” secara politis dan sosial ”pasti paling kredibel” dan pandangannya ”pasti benar”. Bila mereka melancarkan tuduhan atau kecaman, pihak yang dituduh atau dikecam dianggap tidak penting untuk dimintai klarifikasi atau reaksinya.

7. Gaji serta fasilitas kerja wartawan dan honorarium koresponden tidak memadai.

*****

* Artikel ini merupakan bahan diskusi pada peluncuran buku Potret Jurnalis Indonesia – Survey AJI Tahun 2005 tentang Media dan Jurnalis Indonesia di 17 Kota, Jakarta, 5 September 2006.

Ilmu Ekonomi Sosialis Ilmiah

2006-12-12T09:26:00.000+07:00

Satu

Ilmu Ekonomi Sosialis adalah bagian dari Ilmu Ekonomi Politik. Ilmu Ekonomi Politik termasuk dalam ilmu-ilmu pengetahuan masyarakat. Masalah yang dijadikan persoalan dalam suatu ilmu pengetahuan penting sekali artinya untuk pekerjaan, penyelidikan, mengajar dan belajar secara ilmiah. Penentuan yang benar dari masalah suatu ilmu pengetahuan mempunyai arti menentukan untuk pelaksanaannya yang berdasar atas ilmu pengetahuan itu.

Ilmu pengetahuan mempunyai fungsi tertentu dalam masyarakat. Tiap peristiwa dan gejala yang timbul dalam masyarakat, sebagai produksi, negara, kesenian, hukum, keluarga, dan sebagainya, berfungsi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dari masyarakat. Juga ilmu pengetahuan sebagai suatu gejala dan peristiwa yang timbul dalam masyarakat mempunyai fungsi tertentu pula untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dari masyarakat.

Ilmu pengetahuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan menyelidiki dan menemukan hukum-hukum alam dan hukum-hukum masyarakat yang objektif, yang tidak tergantung pada kehendak dan kesadaran manusia dan menunjukkan dengan cara bagaimana hukum-hukum yang ditemukan itu dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhannya. Demikianlah ilmu pengetahuan itu digunakan oleh manusia sebagai landasan dan dasar guna mengambil tindakan-tindakan sebagai sendi untuk bertindak yang benar.

Dalam menentukan masalah ilmu pengetahuan tidak boleh dilupakan peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala yang diperlukan untuk penentuan itu. Ilmu pengetahuan mempunyai hubungan timbal-balik dengan tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia. Ilmu pengetahuan mencari bahan-bahan penyelidikan dari tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia atau peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala masyarakat lainnya, membuat dalil-dalil umum dari bahan-bahan yang didapatinya, dan mendapatkan didalamnya hal-hal yang seharusnya berlaku, hal-hal yang merupakan hukum-hukum tertentu. Segala yang disebut ilmu pengetahuan bersendikan pada peristiwa-peristiwa nyata, karena jika tidak demikian, maka akan merupakan suatu spekulasi, suatu khayalan atau merupakan penyingkiran kebenaran secara sadar, dan ini adalah bukan ilmu pengetahuan.

Sebaliknya ilmu pengetahuan diperuntukan bagi kepentingan manusia, digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan-tindakannya dengan benar, secara tidak langsung sebagai penyelidikan-penyelidikan dalam kehidupannya atau langsung sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan (applied science). Jika ilmu pengetahuan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, maka ilmu pengetahuan yang demikian itu merupakan pembuangan waktu yang tidak ada gunanya. Demikian maka tidak dapat dipilih dengan sesuka hati masalah suatu ilmu pengetahuan; masalah ilmu pengetahuan itu harus diambil dari kenyataan-kenyataan yang objektif, dari peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi dari dari gejala-gejala yang sungguh ada.

Ilmu Ekonomi Sosialis sebagai bagian dari pada ilmu Ekonomi Politik dan yang termasuk ilmu-ilmu pengetahuan masyarakat dengan sendirinya akan menggunakan bahan-bahan dalam penyelidikannya langsung dari pada kehidupan masyarakat, ialah kehidupan keekonomian dalam masyarakat yang merupakan suatu kenyataan yang objektif. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang meliputi bidang ekonomi, maka ilmu Ekonomi Sosialis mengambil masalah yang dipersoalkannya, hubungan-hubungan manusia dalam kehidupan keekonomian dalam masyarakat sosialis. Tentu saja kehidupan keekonomian masyarakat sosialis yang akan dibangun tidak akan dapat terpisah dari pada kehidupan keekonomian masyarakat yang lampau dan kehidupan masyarakat yang masih berlangsung.

Seorang ahli ekonomi bukan seorang insinyur teknik atau seorang agronom (ahli pertanian). Seorang ahli ekonomi dan ahli dalam ilmu pengetahuan ekonomi mempunyai masalahnya sendiri yang khusus bersifat keekonomian. Persoalan keekonomian, jika hanya dilihat dari segi teknisnya, tetapi segi keekonomiannya ditinggalkan, akan mengakibatkan kerugian-kerugian yang besar dalam pelaksanaannya. Seorang ahli ekonomi yang berpendirian, bahwa ilmu ekonomi itu adalah suatu ilmu pengetahuan masyarakat, akan dengan segera dapat menetapkan, bahwa dalam masyarakat yang terpecah-belah dalam macam-macam golongan, pangkal ilmu ekonomi ditentukan oleh kepentingan golongan yang berkuasa dalam masyarakat itu.

Ahli-ahli ekonomi borjuis mengingkari sifat ilmu ekonomi sebagai suatu ilmu pengetahuan masyarakat, demi untuk golongan kapitalis. Dengan bermacam-macam cara dan alasan yang pseudo-ilmiah (bentuknya ilmiah, tetapi sebenarnya tidak) mereka membelokkan dengan begitu licin penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan mengenai berbagai masalah umpamanya masalah krisis, masalah pengangguran, masalah kemelaratan dan penderitaan Rakyat dan masalah kekayaan kaum kapitalis, masalah perjuangan kaum pekerja dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Sebagai contoh kita ambil teori-teori ahli ekonomi borjuis mengenai masalah ”nilai dan harga”. Menurut pendapat mereka ”nilai dan harga barang ditentukan oleh kurangnya atau jarangnya terdapatnya barang itu, jika dibandingkan dengan jumlah keperluan hidup manusia. Keadaan yang demikian ini adalah hukum alam, sehingga manusia tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya”. Tetapi dalam kapitalisme kita semua mengetahui tentang adanya krisis kelebihan produksi, yang membawa akibat turunnya harga barang, sehingga kaum kapitalis segan mengeluarkan barangnya kedalam pasar, karena akan dapat menderita kerugian. Dan ini dikatakan oleh mereka, bahwa mereka ”tidak dapat menjual barangnya”. Dimuka mata Rakyat yang menderita kelaparan dan hidup serba kekurangan kaum kapitalis dengan sengaja memusnahkan sebagian dari pada barang-barangnya, dengan membakarnya atau membuangnya kedalam laut untuk mengurangi jumlah barang yang beredar dalam pasar, sehingga dengan demikian mereka dapat mempertahankan harga yang tinggi. Jadi disini kita melihat, bahwa teori ekonomi borjuis itu tidak segan-segan memutar-balikkan keadaan. Barang-barang yang dapat dengan berlimpah-limpah dimasukkan kedalam peredaran, ditahan atau dibasmi oleh si pemilik kapitalis, dan dikatakan, bahwa barang tidak ada atau sukar didapat. Jadi sebetulnya ”yang kurang atau jarang terdapat” ialah bukan ”barangnya”, melainkan ”pembelinya”, karena si pembeli tidak dapat membayar harga yang tinggi yang dipertahankan oleh kaum kapitalis. Dan inilah oleh kaum ahli ekonomi borjuis dikatakan suatu hukum alam, tetapi yang sebetulnya adalah suatu perbuatan jahat kaum kapitalis untuk mempertahankan harga yang tinggi, sehingga dengan demikian tetap dapat memasukkan keuntungan sebanyak-banyaknya ke dalam sakunya.

Lain lagi teori yang diajarkan oleh Malthus. Ahli ekonomi ini mengajarkan, bahwa kesengsaraan manusia disebabkan karena bertambahnya jumlah kelahiran manusia yang tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah alat-alat dan barang-barang untuk memenuhi keperluan hidupnya. Dengan demikian timbullah ketidak-imbangan antara jumlah manusia dengan jumlah barang-barang pemuas keperluan hidupnya. Untuk menghindari ketidakseimbangan ini akan timbul peristiwa-peristiwa diluar kekuasaan manusia, sebagai timbulnya peperangan, bencana-bencana alam, penyakit menular, bertambahnya kejahatan-kejahatan dan yang dapat dilakukan oleh manusia ialah dengan mengadakan ”moral restraint”, artinya tidak akan kawin selama belum kuasa memelihara keluarga serta mengadakan pembatasan kelahiran.

Demikian Malthus sebagai ahli-ahli ekonomi borjuis lainnya membela dan membenarkan pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh kaum imperialis dengan menimbulkan peperangan dimana-mana, tetapi yang sebetulnya adalah merupakan suatu cara untuk melebarkan dan memperluas pasar dan tempat menjual barang-barangnya dan untuk mendapatkan sumber bahan mentah yang murah bagi perusahaan perindustriannya.

Dua

Ahli-ahli ekonomi borjuis lainnya mencoba mengelabui mata dunia dengan bermacam-macam hukum alam, dengan formula ilmu pasti dan teori-teori ilmu jiwa dan mencoba menjauhkan rakyat yang tertindas dari pada perjuangan kerakyatannya. Dengan menepuk dada mereka mengatakan:

”Apakah yang dapat diperbuat terhadap hukum alam yang abadi, terhadap ilmu pasti dan kehidupan kebatinan yang tidak dapat diubah, kecuali menyerahkan diri yang mentah-mentah terhadapnya dan menerima apa adanya? Selamanya keadaan itu akan tetap, tidak akan berubah dan tidak dapat diubah”. Demikian teori-teori-teori yang disebarkan oleh ahli-ahli ekonomi borjuis sebagai suatu ”dogma” kepada rakyat.

Demikian ”ilmu” yang mereka sebarkan itu bukan merupakan suatu pengungkapan dari pada kebenaran, melainkan adalah suatu apologetic, suatu penyembunyian daripada pembenaran. Maka dari itu hanya ilmu pengetahuan sosialislah sebagai suatu ilmu pengetahuan yang timbul dari ilmu pengetahuan golongan yang tertindas yang dapat dengan jelas, tegas dan nyata menentukan, bahwa ilmu Ekonomi Politik itu adalah ilmu masyarakat dan kemudian membangun masyarakat sosialis, dengan mengambil masalah pokoknya ”hubungan masyarakat dalam produksi”.

Dari hubungan produksi ini, ilmu Ekonomi Politik menyelidiki hukum-hukum produksi dan hukum-hukum pembagian benda-benda materil pada macam-macam tingkat perkembangan masyarakat. Produksi dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan benda-benda yang digunakannya untuk memenuhi keperluan hidupnya. Benda-benda itu merupakan makanan, pakaian, perumahan dan benda-benda matril lainnya. Untuk melangsungkan produksi, manusia harus bekerja. Bagaimana sederhananya pun pekerjaan yang harus dilakukan tidaklah menjadi soal, tetapi bekerja haruslah ia. Tanpa bekerja ia tidak akan mendapatkan apa-apa, ia akan musnah dari dunia. Maka dari itu, bekerja adalah suatu keharusan alam, suatu syarat mutlak bagi manusia untuk dapat melaksanakan hidupnya. Tanpa bekerja kehidupan manusia itu sendiri tidak akan mungkin.

Pekerjaan yang dilangsungkan manusia untuk melangsungkan adanya produksi ialah perjuangan menghadapi alam, tidak dengan cara seorang demi seorang, tetapi bersama-sama dengan manusia lainnya, dalam rombongan-rombongan, dalam masyarakat-masyarakat. Demikian sifat produksi itu senantiasa dalam segala keadaan mengandung sifat kemasyarakatan dan kerja itu adalah kegiatan manusia dalam masyarakat.

Proses produksi mengandung tiga faktor: tenaga manusia, sasaran kerja dan alat kerja. Yang disebut tenaga kerja ialah tenaga manusia, jasmaniah dan rohaniah dalam keseluruhannya, yang memberi kemampuan kepadanya untuk bekerja. Kerja adalah kegiatan manusia yang ditujukan untuk merubah dan menyesuaikan segala bahan-bahan yang ada menjadi benda-benda yang dapat dipergunakan untuk keperluan hidupnya. Kerja adalah penggunaan dan sekaligus pengeluaran dan pemakaian tenaga kerja. Tenaga kerja ada pada setiap manusia yang sehat, dalam tenaga otot dan urat syarafnya, dengan segala kemampuannya, pengetahuannya dan kesediaannya yang berkembang padanya pada waktu ia dibesarkan pada masyarakatnya itu. Dengan demikian tenaga manusia itu meliputi bermacam-macam kemampuan dan kesediaan.

Sasaran kerja ialah material yang dengan langsung dikerjakan oleh manusia dan pada pekerjaannya, diubahnya, diberinya bentuk, dicampur-campurkannya, dipisah-pisahkannya dan sebagainya, dan yang kemudian dalam hasil akhirnya digunakannya dalam bentuk diseluruhnya atau sebagian telah diubah. Sasaran kerja dapat berbentuk: (1) Alam sendirinya, umpamanya pertambangan atau pertanian, perburuan, perikanan dan sebagainya, (2) Bahan mentah, ialah bahan-bahan, material yang telah dipisahkan dalam hubungannya dengan alam, tetapi masih dalam keadaan sebagaimana yang di dapat dari alam, umpamanya biji-bijian, batu bara, batu-batu, kulit-kulit hewan mentah, batang-batang kayu dan sebagainya, (3) Barang-barang setengah jadi, ialah material yang telah mengalami pengolahan dan merupakan bahan-bahan untuk dikerjakan menjadi barang pakai, umpamanya bahan-bahan bangunan sebagai rangka baja, besi beton, benang kapas untuk di tenun, kawat-kawat, sekrup-sekrup dan sebagainya.

Alat kerja adalah semua benda yang digunakan untuk mengolah dan merubah sasaran kerja guna dijadikan barang pakai umpamanya perkakas kerja, mesin-mesin, alat-alat pembangkit tenaga listrik, bahan-bahan pembantu, gedung-gedung, meja-meja, kursi-kursi dan sebagainya. Alat kerja adalah alat untuk memperpanjang lengan manusia dalam produksi, memperkuat tenaga tinjunya, menaikkan kehalusan rasa jari-jarinya, mempertajam penglihatan dan pendengarannya. Di antara semua alat-alat, yang terpenting ialah perkakas yang tidak terkira jenis dan jumlahnya yang digunakan manusia dalam perkerjaannya, di mulai dengan perkakas yang dibuat dari pada batu yang kasar yang digunakan oleh manusia-manusia purba hingga mesin yang terbaru. Tingkat perkembangan perkakas produksi ini adalah ukuran derajat perkembangan produksi. Masa-masa dalam perekonomian tidak dibeda-bedakan dengan ”apa yang dihasilkan”, tetapi dengan ”perkakas produksi apa yang digunakan dalam produksi”.

Sasaran kerja dalam alat kerja merupakan alat-alat produksi. Alat-alat produksi itu sendiri jika tidak disatukan dengan tenaga kerja, akan berupa tumpukan benda mati. Maka dari itu untuk dapat di mulai suatu proses kerja, harus dipersatukan tenaga kerja dengan alat-alat produksi. Dan kerja yang telah dipersatukan dengan alat-alat produksi. Dan kerja yang telah dipersatukan dengan alat-alat produksi menjadi kerja produktif.

Perkakas-perkakas produksi yang digunakan untuk menghasilkan benda-benda materil, manusia-manusia yang menggerakan perkakas-perkakas itu dan produksi benda-benda materil yang berjalan karena pengalaman-pengalaman dan kesediaan manusia dalam produksi, merupakan tenaga produktif manusia. Perkembangan unsur-unsur tenaga produktif –perkakas-perkakas produksi dan manusia dengan segala kemampuan dan pengetahuannya– tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Perkakas-perkakas produksi itu tidak berkembang dengan sendirinya, tanpa manusia atau tidak lepas dari manusia; tetapi perkembangannya dan perbaikannya dilakukan oleh manusia ialah manusia yang bekerja dalam produksi atau yang pekerjaannya berhubungan dengan produksi. Semua perubahan dan perbaikan perkakas-perkakas produksi berdasarkan pengalaman baru yang didapat dalam waktu manusia berhubungan dengan produksi, dan dalam menggunakan perkakas-perkakas produksi baru itu ia mengembangkan pula kesediaan dan kemampuannya dalam bekerja serta pengalaman-pengalaman baru dalam produksi.

Dari semula produksi itu adalah produksi yang mengandung sifat-sifat kemasyarakatan, artinya produksi benda-benda keperluan hidup itu dilakukan atas dasar kerjasama manusia dengan sesamanya dalam suatu masyarakat, masyarakat besar ataupun masyarakat kecil. Jadi dalam melakukan produksi, dari semula dalam tingkat perkembangannya, manusia itu senantiasa melakukan kerja sama dengan sesamanya dengan cara tertentu dan dengan cara tertentu pula.

Hubungan manusia dalam produksi dengan sesamanya dibedakan menurut sifat-sifatnya yang asasi, ialah: 1. hubungan kerjasama tolong-menolong (gotong-royong) sebagaimana berlaku dalam masyarakat purba sebelum ada perpecah-belahan masyarakat dalam golongan-golongan dan kelas-kelas dan sebagaimana yang menjadi sifat khas masyarakat sosialis, dan 2. hubungan yang didalamnya mengandung pemerasan, penghisapan dan penindasan atas manusia oleh manusia sebagaimana terdapat dalam manusia perbudakan, masyarakat feodal dan masyarakat kapitalis. Hubungan manusia dengan sesamanya dalam produksi yang bersifat timbal balik itu disebut hubungan produksi.

Berhubung dengan adanya perbedaan dalam hubungan produksi, maka dapat ditegaskan disini, bahwa sifat hubungan produksi itu tergantung pada keadaan ”ditangan siapakah milik alat-alat produksi itu berada” (tanah, hutan, perairan, kekayaan bumi, bahan-bahan mentah, perkakas produksi, gedung-gedung perusahaan, alat-alat perhubungan alat-alat pemberitaan dsb), dalam milik perseorangankah, golongan-golongan sosialkah, yang menggunakannya sebagai alat pemeras terhadap kaum pekerja, atau dalam milik masyarakatkah yang menggunakan alat-alat produksi itu untuk memenuhi keperluan hidup seluruh masyarakat, materil dan kulturil, tanpa mengadakan pemerasan dan penghisapan dalam bentuk apapun terhadap kaum pekerja. Hubungan-hubungan produksi yang sedang berlangsung menunjukan, bagaimana alat-alat produksi dan demikian pula benda-benda materil yang dihasilkan dibagi diantara anggota-anggota masyarakat. Dengan ini dapatlah diambil kesimpulan, bahwa bentuk dasar hubungan produksi itu ialah bentuk milik atas alat-alat produksi.

Tenaga-tenaga produktif masyarakat dan hubungan-hubungan produksi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kedua-duanya merupakan suatu kesatuan yang disebut cara produksi. Meskipun suatu kesatuan, suatu keseluruhan daripada suatu cara produksi dan hubungan antara kedua-duanya tetap pengaruh-mempengaruhi, tetapi dalam produksi masing-masing mencerminkan hubungan yang berlainan: ”Tenaga produktif mencerminkan hubungan manusia dengan alam, dan hubungan produksi mencerminkan hubungan manusia dengan manusia dalam proses produksi”.

Produksi mempunyai segi teknik dan segi kemasyarakatan. Dalam segi tekniknya produksi menjadi serapan penyelidikan ilmu-ilmu teknik dan ilmu-ilmu alam: ilmu-ilmu fisika, kimia, metallurgi, ilmu mesin, ilmu pertanian, dan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu Ekonomi Politik sebaliknya menyelidiki segi kemasyarakatan daripada produksi, ialah hubungan-hubungan produksi, artinya hubungan-hubungan keekonomian antara manusia.

Tenaga-tenaga produktif dalam produksi adalah unsur-unsur yang terbanyak geraknya dan terrevosioner sifatnya. Perkembangan produksi mulai dengan perubahan-perubahan dalam tenaga-tenaga produktif, terutama dengan perubahan-perubahan dan perkembangan perkakas-produksi. Baru sesudah itu mengikuti perubahan-perubahan yang sesuai dalam bidang hubungan-hubungan produksi. Hubungan-hubungan produksi yang perkembangannya tergantung pada perkembangan tenaga-tenaga produktif sebaliknya berpengaruh aktif atas tenaga-tenaga produktif.

Tenaga-tenaga produktif masyarakat hanya dapat berkembang dengan bebas. Jika hubungan-hubungan produksi sesuai dengan tingkat perkembangan tenaga-tenaga produktif. Pada suatu tingkat perkembangannya, bagi tenaga-tenaga produktif hubungan-hubungan produksi yang berlangsung menjadi sangat sempit, dan terlibatlah tenaga-tenaga produktif itu dalam pertentangan dengan hubungan-hubungan produksi. Karena itu pada suatu saat hubungan-hubungan produksi yang lama akan diganti dengan hubungan-hubungan produksi yang baru yang sesuai dengan sifat dan tingkat perkembangan yang telah dicapai oleh tenaga-tenaga produktif masyarakat. Syarat-syarat materil untuk penggantian hubungan-hubungan produksi yang lama dengan yang baru telah terjadi dan berkembang dalam bentuk hubungan-hubungan produksi yang baru. Hubungan-hubungan produksi yang baru membuka jalan untuk perkembangan tenaga-tenaga produktif.

Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan, bahwa hukum persesuaian mutlak hubungan-hubungan produksi dengan sifat tenaga-tenaga produktif adalah hukum perkembangan keekonomian masyarakat. Dalam suatu masyarakat yang berdasarkan atas milik pribadi atas alat-alat produksi dan atas pemerasan manusia oleh manusia, pertentangan antara tenaga-tenaga produktif dan hubungan produksi ini timbul dalam bentuk perjuangan kelas. Dengan syarat-syarat ini pergantiaan cara produksi yang lama dengan yang baru akan terjadi dengan jalan timbulnya revolusi sosial.

Dalam membicarakan tentang hubungan-hubungan produksi, maka bidang produksi tidak boleh diberi pengertian yang sempit. Sesudah dilakukan produksi, dalam arti penghasilan barang-barang materil dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka dilangsungkan pembagian hasil kepada anggota-anggota masyarakat, dan sesudah pembagian hasil dilakukan pemakaian hasil atau konsumsi. Jadi bidang produksi kehidupan materil masyarakat meliputi semua unsur proses reproduksi masyarakat ialah produksi dalam arti sempit, pembagian hasil (distribusi) dan pertukaran barang, dan pemakaian yang dapat bersifat konsumsi perseorangan atau konsumsi produktif.

Bagian-bagian yang bermacam-macam jenisnya sebagai tersebut diatas merupakan suatu kesatuan, suatu keseluruhan, bagian-bagian yang rapat hubungannya satu sama lain, yang tergantung satu pada yang lain, tetapi yang menjadi pangkal segala gerak adalah senantiasa bidang produksi.

Jelaslah lagi disini untuk mengambil kesimpulan, bahwa Ilmu Ekonomi Politik itu tidak hanya mempersoalkan dalam arti sempit, tetapi mempersoalkan segala segi proses produksi seluruhnya yang merupakan suatu kesatuan: jadi yang dijadikan masalah ialah hubungan-hubungan keekonomian tentang produksi, distribusi, sirkulasi dan konsumsi, yang dalam keseluruhannya termasuk hubungan-hubungan produksi, atau dengan singkat: Ilmu Ekonomi Politik mempersoalkan bentuk-bentuk kemasyarakatan daripada produksi dan pembagian bentuk-bentuk kemasyarakatan, pembagian hasil tergantung pada bentuk-bentuk produksi langsung, jadi akhirnya tergantung pada bentuk-bentuk milik atas alat-alat produksi yang bersifat primer, dengan perkataan lain: hubungan-hubungan produksi menentukan juga hubungan-hubungan pembagian hasil.

Tiga

Pembagian adalah mata rantai antara produksi dan konsumsi. Sebagai telah disebutkan diatas konsumsi dapat bersifat perseorangan dan dapat bersifat produktif. Konsumsi perseorangan ialah pemakaian langsung daripada barang-barang untuk memenuhi keperluan hidup, umpama: makanan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Konsumsi produktif berarti pemakaian alat-alat produksi untuk menghasilkan benda-benda materil. Pembagian benda-benda untuk konsumsi perseorangan tergantung pada pembagian alat-alat produksi. Jika dalam suatu masyarakat alat-alat produksi berada dalam tangan kaum kapitalis, maka hasil kerja juga menjadi milik kaum kapitalis. Kaum pekerjanya yang tidak ikut memiliki alat-alat produksi, untuk tidak mati kelaparan, terpaksa bekerja kepada kaum kapitalis yang memiliki hasil kerja kaum pekerja. Dalam masyarakat sosialis alat-alat produksi menjadi milik masyarakat.

Untuk para ekonomi penting sekali dan besar sekali artinya mempelajari dan mengerti dengan sedalam-dalamnya hubungan antara produksi dengan pembagian hasil. Untuk dapat mengerti suatu susunan masyarakat tertentu, pangkal yang harus diambil adalah hubungan-hubungan dalam produksi, bukan hubungan-hubungan dalam pembagian atau bentuk-bentuk pertukaran.

Banyak ajaran-ajaran ekonomis bojuis mencoba mengembalikan kejahatan-kejahatan dan kesalahan-kesalahan cara produksi kapitalis kepada kekurangan-kekurangan dalam cara pembagian dan tidak kepada cara produksi. Tersebar luas paham kapitalis yang menyatakan, bahwa cara produksi itu senantiasa dan dalam segala masa tetap sama dan bersendikan hukum-hukum abadi dan sifat manusia. Hanya cara-cara pembagian yang berubah menurut jaman.

Semua ajaran-ajaran yang demikian ini tidak lain ialah untuk membawa Rakyat ke jalan yang tidak benar dan untuk membela dan membenarkan sistem perekonomian kapitalis. Ilmu ekonomi sosialis mengungkap sebab yang pokok dari gejala-gejala yang timbul untuk bidang sirkulasi, bidang distribusi, umpamanya: krisis dalam penjualan barang, kekurangan daya beli kaum pekerja dan lain-lain, daripada bentuk-bentuk milik atas alat-alat produksi yang berlaku. Daripada ini dapat diambil kesimpulan, bahwa perubahan masyarakat, penghapusan cara produksi kapitalis dan pembangunan sosialisme harus langsung berpangkal pada produksi dan tidak dapat bertitik tolak pada cara pembagian.

Pemimpin-pemimpin kaum Revisionis dan kaum Sosial-Demokrat-Kanan senantiasa mencoba mengelabuhi kaum pekerja dengan mengatakan, bahwa perubahan cara pembagian dalam kapitalisme dan tindakan-tindakan yang diambil oleh Negara (tentunya Negara kapitalis) dalam bidang pertukaran, akan dapat mengganti pengambilalihan alat-alat produksi oleh kaum pekerja. ”pembagian yang adil” untuk tiap anggota masyarakat akan membawa masyarakat kepada sosialisme. Semboyan inilah yang didengung-dengungkan oleh mereka. Tetapi ”pembagian yang adil” tidak mungkin dapat dijalankan, jika cara produksinya masih bersifat kapitalis, sedangkan kaum pekerja masih menjual tenagakerjanya kepada kaum kapitalis.

Tetapi harus diketahui pula, bahwa pembagian itu tidak hanya bersifaf pasif dalam perekonomian Rakyat. Meskipun cara pembagian itu dalam hukum-hukum dan bentuknya sama sekali bergantung pada hubungan-hubungan produksi, tetapi pembagian itu sendiri mempunyai pengaruh aktif atas produksi. Arti dari pada pembagian tidak boleh diperkecil. Dalam membangun masyarakat sosialis perlu diadakan penyelesaian yang benar dalam masalah pembagian, terutama untuk persoalan-persoalan pokok mengenai pembagian pendapatan masyarakat atas akumulasi dan konsumsi. Pelaksanaan pembagian dana-benda konsumsi menurut jasa-kerja merupakan suatu pendorong terpenting bagi naiknya produktifitas-kerja. Maka dari itu penting pula mempelajari hukum-hukum keekonomian dan persoalan tentang pembagian.

Ilmu Ekonomi Politik adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat gejala-gejala keekonomian, menyelidiki dengan mendalam hingga inti gejala-gejala keekonomian itu, ialah gejala-gejala yang tidak terkira jumlah dan jenisnya dan yang mempunyai bentuk-bentuk khusus serta mengandung proses-proses teratur didalamnya. Sebagai semua, gejala-gejala kehidupan, juga dalam perkembangan hubungan-hubungan produksi terdapat hukum-hukum tertentu. Sebagaimana perkembangan alam, juga perkembangan masyarakat manusia bukan suatu gejala yang kebetulan, tetapi semua berjalan dengan ketentuan menurut hukumnya. Hukum-hukum keekonomian merupakan hubungan hakiki yang objektif, tidak tergantung pada kehendak manusia dan yang terkandung dalam hubungan-hubungan produksi. Dari itu dapatlah dipastikan bahwa Ilmu Ekonomi Politik itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hukum-hukum produksi masyarakat atau hukum-hukum keekonomian. Sebagai ilmu pengetahuan masyarakat maka Ilmu Ekonomi Politik itu juga mempunyai bahan-bahan penyelidikan yang objektif sebagai ilmu-ilmu alam.

Dalam Universitas-universitas borjuis biasanya diajarkan pembagian ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuan eksakta (ilmu alam dan pasti) dan ilmu kerohanian. Pembagian yang demikian ini tidak mengenal dipersoalkannya gejala-gejala masyarakat dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain dan sebagai gantinya yang dipersoalkan ialah merupakan spekulasi yang timbul dari pada sistem filsafat dan konstruksi masyarakat yang abstrak. Tentu saja pembedaan yang khayal dan mistik ini tidak benar. Pembagian ilmu pengetahuan yang benar ialah pembagian dalam ilmu alam dan ilmu pengetahuan masyarakat. Dan kedua-duanya adalah ilmu pengetahuan eksakta, kedua-duanya menyelidiki hubungan-hubungan dan hukum-hukum perkembangan yang objektif dalam alam dan dalam masyarakat dan kedua-duanya mencerminkan hukum-hukum ilmu pengetahuan. Dialektika alam dan masyarakat adalah gejala umum sebagai hasil yang didapat daripada ilmu-ilmu alam maupun ilmu masyarakat dan maka dari itu merupakan dasar-ilmiah-bersama.

Empat

Masalah ilmu Ekonomi Politik sebagai dikatakan diatas adalah hubungan-hubungan produksi dan hukum-hukum keekonomian yang bekerja didalamnya dan bukan bentuk keekonomian yang tampak dengan sifat khususnya, historis ataupun nasional. Maka dari itu tidak dapat ada suatu ilmu ekonomi politik suatu negeri. Tidak ada ilmu Ekonomi Politik Uni Soviet, tidak ada ilmu Ekonomi Politik Republik Rakyat Tiongkok, tidak ada ilmu Ekonomi Politik Indonesia, tetapi yang ada adalah ilmu Ekonomi Politik Sosialisme. Karena hakekat gejala-gejala keekonomian, hukum-hukum keekonomian, dimana saja dalam hubungan-hubungan ekonomi sosialis, pada milik sosialis atas alat-alat produksi, adalah sama. Dan demikian pula halnya dengan ilmu ekonomi politik kapitalisme.

Tetapi bentuk-betuk konkrit, daripada hubungan-hubungan produksi yang menjadi dasar-dasarnya, bentuknya tertentu, tempat berlangsungnya hukum-hukum keekonomian atau yang sadar digunakan dalam sosialisme, banyak jumlahnya dan bermacam-macam jenisnya. Semua ini ditentukan oleh perkembangan historis suatu negeri, oleh kekhususan nasional, oleh situasi internasional yang berlaku dan lain-lain faktor-faktor ekonomi dan politik. Maka dari itu dalam mempelajari ilmu ekonomi politik perlu sekali dapat membeda-bedakan antara hukum-hukum ilmu keekonomian itu sendiri dan bentuknya yang tampak, bekerjanya pada waktu itu atau bentuk penggunaannya.

Telah dikatakan, bahwa sifat hukum-hukum keekonomian itu objektif, artinya hukum-hukum ilmu keekonomian itu tidak dapat dirubah oleh manusia. Hukum-hukum keekonomian itu ada selama hubungan-hubungan produksi, hubungan-hubungan keekonomian yang menimbulkannya itu ada, dan hukum-hukum itu akan lenyap, jika hubungan-hubungan produksi yang menimbulkan itu tidak ada pula. Maka dari itu hukum-hukum keekonomian tidak dapat dihapuskan, atau dirubah dan sama sekali tidak dapat dibuat yang baru. Hukum-hukum ekonomi yang baru timbul dengan adanya hubungan-hubungan produksi yang baru.

Untuk mendapatkan hasil dalam pekerjaan, maka hukum-hukum ekonomi yang kerjanya objektif itu harus dikenal, diperhatikan dan digunakan sebaik-baiknya. Sebagaimana hukum-hukum alam digunakan untuk menghasilkan sesuatu, maka demikian pula hukum-hukum masyarakat, hukum-hukum keekonomian, dengan sadar dapat digunakan dan dipakai untuk kepentingan manusia. Tetapi ada golongan-golongan yang dengan menepuk dada mengajukan dirinya sebagai golongan yang radikal dan menyatakan, bahwa ”semua tergantung pada Negara, apa yang harus diperbuat dan apa yang harus tidak diperbuat”. Toh negara yang memegang kekuasaan. Negara dapat berbuat semua, Negara hanya harus berkehendak, Negara tidak usah menghiraukan hukum-hukum keekonomian yang objektif, atau Negara dapat merubah hukum-hukum itu, merubah dengan sekehendaknya, segalanya tergantung kepada kehendak Negara.

Pendapat demikian adalah khayal, dan golongan yang berpendapat demikian disebut kaum Voluntaris, sedang pahamnya disebut voluntarisme. Voluntarisme sama sekali mengingkari hukum-hukum objektif, maka dari itu bertentangan dengan dan merugikan sosialisme.

Hukum-hukum dalam ilmu ekonomi politik jangan dicampur-adukan dengan hukum yuridis, yang dibuat oleh manusia, dan yang diundangkan oleh pemerintah-pemerintah. Hukum-hukum keekonomian tidak dibuat oleh manusia, timbulnya dalam-dalam hubungan-hubungan yang objektif, tidak tergantung pada kehendak dan kesadaran manusia. Tetapi hukum-hukum yuridis dengan penuh kesadaran dan kehendak golongan yang berkuasa diundangkan oleh Negara, dibuat oleh manusia, dan dapat dirubah serta dihapuskan oleh manusia.

Untuk menghapuskan hukum-hukum keekonomian yang ada, harus dirubah syarat-syarat dan hubungan keekonomiannya yang menimbulkan hukum-hukum itu. Hanya dengan cara menghapuskan cara produksi kapitalis, dapat dihapuskan bekerjanya hukum pemerasan kapitalis, hukum penyengsaraan kaum pekerja, hukum-hukum krisis kapitalis. Pendirian yang demikian ini disebut fatalisme (kepercayaan pasif akan nasib yang tak dapat dielakan), dan pendewaan hukum ini tidak ada hubungannya dengan ilmu Ekonomi Politik Sosialis. Ini adalah cara berfikir kaum borjuis kecil, yang tidak mengerti daya-cipta manusia, tidak mengerti peranan aktif massa-rakyat dalam sejarah, tidak mengerti, bahwa manusia itu sendiri pendukung dan membentuk sejarah, bukan obyek-obyek yang tak berkehendak, tetapi subyek-subyek yang bertindak aktif dan sadar. Kedua-duanya pendapat dan faham, voluntarisme dan pendewaan hukum, yang pertama mengingkari adanya hukum-hukum keekonomian dan yang lainnya mengatakan, bahwa manusia tidak kuasa menghadapi kekuasaan hukum-hukum keekonomian, adalah gejala-gejala idealisme borjuis yang bertentangan dan asing bagi sosialisme. Voluntarisme dan pendewaan hukum hanya menjalani kepentingan kaum kapitalis.

Dimuka telah dikatakan, bahwa sosialisme dalam penyidikannya menggunakan dialektika, yang menggunakan dasar dan bahan-bahannya dari pada alam dan masyarakat, suatu cara penyelidikan ilmiah yang pertama kali digunakan oleh Karl Marx yang disebut metode materialisme dialektik. Ilmu Ekonomi Sosialis sebagai cabang dari pada ilmu pengetahuan sosialis dengan sendirinya menggunakan materialisme dialektik sebagai metode penyelidikannya. Untuk membedakan dengan ilmu-ilmu pengetahuan alam sebagai fisika dan ilmu kimia dan sebagainya, ilmu Ekonomi Politik pada umumnya tidak dapat menggunakan eksperiman-eksperimen, percobaan-percobaan dalam melakukan penyelidikannya terhadap struktur keekonomian masyarakat, tidak dapat melakukan penyelidikan-penyelidikannya dalam laboratorium-laboratorium dengan menggunakan syarat-syarat buatan dan syarat-syarat yang akan menutup gejala-gejala yang akan mengganggu jalannya proses penyelidikan dalam bentuk semurni-murninya.

Tiap susunan masyarakat keekonomian mengandung banyak pertentangan dan kerumitan: didalamnya terdapat unsur-unsur yang merupakan sisa-sisa dari pada susunan masyarakat yang lampau dan terdapat pula benih-benih susunan masyarakat yang berkembang, didalamnya teranyam bermacam-macam bentuk perekonomian. Dengan itu maka tugas penyelidikan dalam Ilmu Ekonomi Politik ialah mengungkap garis-garis besar, ciri-ciri dasar keekonomian yang tersendiri dalam gejala-gejala yang tampak dan dengan cara analisa teoritis menyelidiki proses-proses yang berlangsung di dalamnya, yang mengandung hakekat hubungan-hubungan produksi yang berlaku waktu itu.

Metode sosialis ilmiah melukiskan perkembangan kategori-kategori keekonomian sebagai hasil analisanya: kategori-kategori ekonomi ialah pengertian-pengertian yang merupakan penjelmaan teoritis hubungan-hubungan produksi dalam suatu susunan masyarakat, umpama barang, uang, modal dan sebagainya.- dari yang sederhana hingga yang terumit, sesuai dengan perkembangan masyarakat dari tingkat rendah ketingkat yang lebih tinggi. Pada metode penyelidikan kategori-kategori ini penyelidikan secara logis digabungkan dengan analisa sejarah perkembangan masyarakat.

Jenis Ilmu Ekonomi Politik ada bermacam-macam, tergantung dari kepentingan golongan masyarakat mana yang diwakili oleh ahli-ahlinya. Tidak ada Ilmu Ekonomi Sosial Politik yang berlaku bagi semua golongan, suatu jenis Ilmu Ekonomi Sosial Politik hanya berlaku bagi suatu golongan masyarakat. Demikianlah ada beberapa jenis Ilmu Sosial politik: 1. Ilmu Ekonomi Politik Borjuis untuk kepentingan golongan kapitalis, 2. Ilmu Ekonomi Politik Sosialis untuk kepentingan Rakyat pekerja tertindas, dan 3. Ilmu Ekonomi Politik borjuis kecil untuk kepentingan golongan yang tempatnya diantara golongan kaum borjuis dan golongan rakyat pekerja tertindas.

Jadi adalah sama sekali tidak benar jika ada ahli-ahli ekonomi yang mengatakan, bahwa Ilmu Ekonomi Politik itu sebagai suatu ilmu pengetahuan seharusnya bersifat netral, tidak memihak dan bahwa Ilmu Ekonomi Politik itu tidak boleh terpengaruh oleh perjuangan dan pertentangan antara golongan-golongan masyarakat yang berhadapan satu sama lain dan seharusnya tidak boleh berhubungan dengan dan lepas sama sekali dari salah satu golongan politik yang ada dalam masyarakat.

Mungkinkah adanya suatu Ilmu Ekonomi Politik yang obyektif, tanpa purbasangka yang berdasarkan kebenaran? Tentu mungkin, dan Ilmu Ekonomi Politik yang obyektif yang demikian ini adalah hanya Ilmu Ekonomi Politik golongan yang tidak berkepentingan menyelubungi kepentingan kapitalisme dan meyembunyikan kejahatan-kejahatannya, yang tidak berkepentingan mempertahankan susunan masyarakat kapitalis, tetapi berkepentingan yang segaris dengan kepentingan pembebasan masyarakat dari pada pembudakan kapitalisme, yang kepentingannya sejalan dengan kepentingan perkembangan masyarakat yang progresif. Golongan ini adalah Rakyat pekerja tertindas. Maka dari itu yang dapat di sebut Ilmu Ekonomi Politik yang obyektif dan tidak mementingkan diri ialah hanya Ilmu Ekonomi Politik yang bersendikan pada Rakyat pekerja tertindas. Ilmu Ekonomi Politik yang demikian ini adalah Ilmu Ekonomi Politik Sosialis Ilmiah.

Kelangkaan Minyak adalah Bukti Jahatnya Hukum Pasar

2006-12-12T09:18:00.000+07:00

Beberapa waktu belakangan ini, minyak tanah menghilang dari pasar. Di ibukota saja, tempat di mana semua infrastuktur distribusi terbangun dengan baik, antrian minyak tanah berlangsung di mana-mana. Semua sektor masyarakat terganggu karena persoalan ini.

Namun, dengan entengnya, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan: “Kalau tidak mau ada kelangkaan, harusnya tidak ada disparitas harga.” Artinya: kelangkaan adalah hal yang wajar karena minyak tanah disubsidi. Padahal, yang terjadi adalah pemotongan kuota minyak tanah untuk wilayah Jakarta oleh Pertamina. Purnomo Yusgiantoro beranggapan wajar saja Pertamina mengalihkan penjualan minyaknya agar jangan sampai terjual sebagai “minyak tanah bersubsidi”. Ini demi menggelembungkan keuntungan Pertamina, tentu saja.

Dalam kasus ini, jelas kelihatan bahwa Keuntungan Perusahaan Minyak ditempatkan dalam prioritas yang lebih tinggi daripada Kepentingan Rakyat. Tidak apa-apa rakyat susah, itu wajar, asalkan perusahaan minyak tetap meraup untung besar. Yang tidak wajar, begitu kata Hukum Pasar, adalah jika Perusahaan harus berkorban untungnya mengecil hanya demi rakyat. Bagi Hukum Pasar, rakyat memang sasaran pemerasan dan penghisapan. Rakyat dihisap tenaganya ketika bekerja di pabrik-pabrik atau di sawah-sawah. Rakyat diperas lagi penghasilannya ketika harga barang dinaikkan. Maka, yang justru mengherankan adalah jika Hukum Pasar berpihak pada rakyat. Tidak pernah ada ceritanya dalam sejarah di mana Hukum Pasar berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kenyataan bahwa Pertamina adalah milik pemerintah bukan berarti bahwa keuntungan yang diraupnya dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Kita semua sudah tahu bahwa Pertamina adalah sarang korupsi. Sekalipun belum ada pejabat Pertamina yang dihukum karena korup, ini hanya persoalan politik.

Pertamina juga sarang pelanggaran hak-hak buruh. Sistem kerja kontrak diterapkan secara semena-mena di hampir semua unit usaha Pertamina – bahkan dengan terang-terangan melanggar Undang-undang Tenaga Kerja no 13/2000. Para pejabat Pertamina di unit-unit usaha selalu beralasan bahwa mereka berada di bawah Departemen Energi dan Sumberdaya, jadi tidak perlu tunduk pada UU yang menaungi Departemen Tenaga Kerja.

Sejak Indonesia menerapkan Hukum Pasar berkedok Reformasi, kesengsaraan demi kesengsaraan terus mendera rakyat pekerja Indonesia. Kelangkaan minyak tanah ini hanyalah satu bukti tambahan, betapa jahatnya Hukum Pasar.

Berkaitan dengan ini:

1. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kelangkaan minyak tanah ini. Haram hukumnya bagi pemerintah untuk lepas tangan dengan alasan “Hukum Pasar”. Jika Pasar merugikan Rakyat, Pasar harus dihukum!

2. Pemerintah harus mengubah status Pertamina sehingga kembali berada di bawah kontrol rakyat. Kebijakan bisnis Pertamina harus transparan bagi rakyat. Pertamina tidak boleh berlindung di balik “rahasia perusahaan” untuk keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

Peranan Penting Kelas Buruh

2006-12-09T21:44:00.000+07:00

"Pertanyaannya bukanlah siapakah proletar ini atau itu, atau bahkan apakah semua proletar saat ini memikirkan akan tujuannya. Pertanyaannya adalah apa proletariat itu, dan apa yang harus dilakukan." (Karl Marx, 1844)

Untuk banyak orang tampaknya aneh, kaum sosialis selalu mempermasalahkan peranan kelas buruh.

Bukankah kita (di barat) semua adalah kelas menegah dewasi ini? Di Australia, kebanyakan pekerja bisa memiliki rumah, komputer, TV, dan video yang bagus. Mana mungkin pekerja yang relatif makmur ini akan melawan sistem kapitalis? Argumen seperti ini sering digunakan untuk membingungkan dua perbedaan dalam memandang dunia.

Untuk para ahli sosiologi burjuis, posisi kelas kita tergantung pada standar hidup, atau anggapan subyektif kita sendiri, Kaum Marxis, di lain pihak memperhitungkan juga aspek lainnya, ialah dinamika sosial dan hubungan antar-golongan.

Kita melihat perbedaan antara mereka yang harus bekerja untuk hidup dan mereka yang mengontrak orang lain untuk bekerja.

Seorang Bill Gates atau Bob Hassan bisa segera jadi pensiun, dan akan hidup dengan enak dari keuntungan yang dihisapnya dari karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan yang dimiliki mereka. Tida ada pekerja yang bisa melakukan hal serupa itu, karena kaum buruh tidak memiliki alat produksi.

Bahkan banyak orang di barat yang dulu disebut sebagai kelas tengah professional, sekarang justru ikut organisasi-organisasi buruh dan mereka juga sering menggunakan taktik kelas buruh. Guru, dosen, pegawai negeri, dan perawat, semuanya telah atau sedang menjadi bagian dari kelas buruh (memproletarisasi). Pada awalnya mereka terkadang bingung tentang kelas mana mereka tergolong, namun lama-kelamaan mereka menyadari kenyataannya dan mulai berorganisasi dan berjuang melawan kaum majikan.

* * * * * *

Tetapi mengapa para marxis mendesak bahwa kelas inilah yang akan menghantarkan sosialisme?

Jika melihat disekeliling kita, tidak banyak pekerja yang memperlihatkan kecenderungan sosialisme. Malah banyak buruh yang beranggapan anti-sosialis. Dan kami tidak bisa mengklaim bahwa kelas pekerja kurang termakan oleh prasangka yang dilahirkan sistem kapitalis seperti rasisme atau sexisme.

Namun kaum sosialis tidak menengahkan anggapan subyektif sebagai pusat analisis dan strategi, melainkain * posisi obyektif * pekerja yang terdapat di jantung proses produksi - dan * potensi * mereka untuk berjuang dengan efektif. Aspek inilah yang merupakan kunci kemampuan, dan kecenderungan kelas pekerja untuk menghantarkan sosialisme.

Industri kapitalis mengumpulkan jutaan pekerja di seluruh dunia kedalam ratusan ribu tempat kerja - dan mengorganisasi mereka ke dalam tim-tim, line-line perakitan, sift-sift. Organisasi, disiplin dan kerjasama massal menjadi ciri-ciri keseharian kehidupan pekerja. Di sini sudah terlihat potensi sosial kelas pekerja, yang bertumbuh justru di jantung sistem produksi kapitalis sendiri.

Budiman Sujatmiko (ketua PRD) telah menegaskan: "Kaum buruh memiliki kekuasaan ekonomi, sehingga hal ini tetap menjadi prioritas PRD." (Wawancara, Green Left, Maret 1998). Kami setuju dengan Budiman dalam hal ini.

Karena tekanan senantiasa dilakukan oleh majikan untuk menurunkan gaji dan membuat jelek kondisi kerja, kaum buruh juga dimotivasi dan didorong untuk berjuang. Itu terjadi di barat juga, walaupun kaum buruh di sini relatif makmur. Buruh barat yang mempunyai rumah, mobil dsb akan berjuang secara gigih jika kemakmuran ini terancam. Dan oleh karena kondisi obyektif tadi (organisasi dan kerjasama massal) para buruh mampu untuk berjuang secara massal dan berdisiplin, misalnya dalam bentuk serikat-serikat ataupun partai-partai.

Pengulangan perjuangan tersebut menuju ke pendirian organisasi-organisasi antar-perusahaan dan antar-sektor. Pada mulanya, perjuangan kelas biasanya sekedar mempertahankan gaji dan kondisi-kondisi lain di tempat kerja. Namun batasan ini bisa dilampaui.

Dalam setiap konflik antara buruh dan majikan muncul pertanyaan siapakah yang harus memutuskan pada pembagian produk yang dihasilkan. Kemudian timbul pertanyaan mengapa beberapa orang memiliki alat-alat produksi sekaligus hasil produksinya, dan yang lain (mayoritas orang) tidak memilikinya. Mengapa kelas-kelas ada.

Hanya sebagian para buruh yang manyadari semua unsur dari perjuangan mereka. Tapi kesadaran itu ada, dan di saat-saat perjuangan yang bersifat ekstrim, aspek-aspek ini cendurung muncul ke permukaan.

Sebagai contoh, ketika para buruh diberhentikan (PHK), karena majikan tidak membuat cukup keuntungan, pasti timbul pertanyaan-pertanyaan mengapa kebutuhan seorang majikan lebih penting daripada gaji para buruh yang sangat diharapkan.

Ketika perjuangan seperti aksi mogok berlangsung terus-menerus, pertanyaan akan kepemilikan alat-alat produksi disa mendapat perhatian yang besar. Apalagi dalam sebuah situasi revolusioner.

Dalam situasi serupa itu, yang menjadi soal penting adalah kemampuan kelas buruh untuk menduduki tempat-tempat kerja dan merebut alat-alat produksi. Pabrik-pabrik dan kantor-kantor dapat menjadi gelanggang untuk berdiskusi dan berdebat, dan mengambil prakarsa untuk meluaskan perjuangannya.

Kemudian tempat kerja bisa menjadi batu sendi dari masyarakat sosialis. Bila kaum pekerja berkumpul setiap hari di perusahaan yang sudah menjadi milik mereka, dan memilih manajemen sendiri secara demokratis, di saat inilah sebuah sistem ekonomi dimana kepentingan-kepentigan mayoritas akan terpenuhi.

Apakah Orang Akan Bekerja Tanpa Insentif ?

2006-12-09T21:41:00.000+07:00

Dipecatnya Aktivis Serikat Pekerja Bambang Wisudo dari KOMPAS

2006-12-09T20:08:00.000+07:00

KRONOLOGI KASUS PEMBERANGUSAN (AKTIVIS) SERIKAT PEKERJA KOMPAS
13 September 2006

Kesepakatan tentang penyelesaian saham karyawan Kompas tercapai, ditandatangani wakil serikat kerja bernama Perkumpulan Karyawan Kompas dan manajemen PT Kompas Media Nusantara. Pihak perkumpulan ditandatangani Syahnan Rangkuti selaku ketua umum danperusahaan diwakili St Sularto selaku wakil pemimpin umum. Kesepakatan itu sebenarnya merugikan karyawan karena karyawan kehilangan 20 persen saham atas PT Kompas Media Nusantara yang diwariskan oleh Pak Ojong sejak 1980, jauh sebelum ada keputusan Menpen yang mewajibkan perusahaan pers memberikan saham kepada karyawannya. Dalam kesepakatan itu karyawan hanya mendapatkan 20 jaminan alokasi 20 persen deviden PT KMN dan perubahan itu harus melalui persetujuan karyawan.

Perundingan ini cukup menyakitkan karena pengurus sempat memberikan kuasa hukum kepada Tim Advokasi Karyawan Kompas yang akan memperkarakan soal ini secara perdata atau pidana. Menjelang kesepakatan itu memang muncul kekhawatiran bahwa setelah kesepakatan ditandatangani, pengurus serikat akan ada balas dendam terhadap pengurus, terutama berikatan persyaratan bahwa perundingan dilakukan tanpa melibatkan Pemimpin Redaksi Suryopratomo. Kekhawatiran itu ternyata terjadi.

15 November 2006

Rapat redaksi Rabu mengumumkan mutai,rotasi, pengalihan tugas di lingkungan redaksi. Di situ nama saya sebagai sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas diurutkan di bawah Syahnan Rangkuti sebagai ketua Perkumpulan Karyawan Kompas. Dua-duanya dibuang.

Satu pengurus lain dipromosikan menjadi wakil kepala biro. Satu lainnya hanya pindak tugas liputan. Tindakan indiskriminatif ini tampaknya sengaja dilakukan untuk memecah belah pengurus. Dari sederet nama yang dimutasi, tampak secara substansial bahwa sekretaris dan ketua serikat pekerja dibuang.

Rupa-rupanya (belakangan baru diketahui) hari itu juga manajemen mengeluarkan surat keputusan pembuangan saya ke Ambon. Surat Keputusan bernomor 269/Penpen/SK/ XI/2006 yang ditandantangani Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas St Sularto itu menyebutkan terhitung mulai 1 Desember 2006 saya dipindahkan mulai 1 Desember 2006, padahal kepengurusan saya sebagai sekretaris serikat pekerja baru berakhir pada 28 Februari 2007.

18 November 2006

Saya mengirimkan surat protes ke Bapak Jakob Oetama selaku Pemimpin Umum Kompas tentang pembuangan saya ke Ambon yang mengandung pelanggaran terhadap UU Serikat Pekerja/Buruh NO 21/2000 yang menyatakan bahwa karena aktivitasnya atau pengurus serikat pekerja dengan ancaman pidana denda 100 juta sampai 500 juta atau hukuman penjara maksimal lima tahun penjara. Dalam kaitan itu saya juga mengritik cara-cara mutasi yang dilakukan manajemen kompas saat ini yang menutup peluang wartawan untuk semakin pandai dan berkembang menjadi seorang spesialis.

24 November 2006

Pak Jakob membalas surat saya secara pribadi. Surat itu ditulis dalam kertas dan amplop warna kuning dan diantar melalui kurir ke rumah saya. Dalam surat itu Pak Jakob tampak menghindar dari persoalan. Ia hanya mengatakan bahwa telah menerima dan membaca surat itu namun ia tidak terlibat lagi dalam urusan manajemen Kompas. Saya disarankan membawa persoalan ini kepada St Sularto (Wakil Pemimipin Umum) atau Suryopratomo (Wakil Pemimpin Umum). Padahal Pak Jakob masih menjabat sebagai Pemimpin Umum Kompas.

27 November 2006

Saya dipanggil oleh St Sularto yang didampingi GM-SDM Umum Bambang Sukartiono dan staf legal SDM Umum Frans Lakaseru. Mas Larto menyatakan telah mendapat tembusan dari Pak Jakob untuk menyelesaikan kasus saya. Tidak ada yang baru dalam pertemuan itu, ia mengatakan bahwa mutasi saya ke Ambon merupakan pemindahan tugas biasa. Saya menyatakan tidak bisa dilihat begitu, karena wartawan Kompas dengan segera melihat pemindahan saya ke Ambon sebagai wartawan biasa merupakan bentuk pembuangan. Saya menyatakan penolakan dan minta surat keputusan pembuangan saya dicabut. Dalam pertemuan itu Bambang Sukartiono menyebut penugasan saya ke Ambon dalam rangka
"rehabilitasi" . Ia juga menyebut tidak bisa menghapus keputusan yang dibuat begitu saja demi "menyelamatkan muka".

28 November 2006

Saya dipanggil oleh SDM-Umum dalam acara penerimaan SK Mutasi. Saya sebagai sekretaris dan Sdr Syahnan Rangkuti sebagai ketua, yang sama-sama dibuang ke
luar kota jauh dari Jakarta, disertakan dengan mereka yang dipromosikan. Di situ kami hanya mendengar penjelasan teknis hak-hak yang menyertai kepindahan. Dalam kesempatan itu saya menanyakan kepada Bambang Sukartiono alasan pembuangan saya ke Ambon namun tidak mendapat penjelasan yang jelas. Pertanyaan itu saya ulang, juga tidak dijawab jelas. Saya juga menanyakan apa salah saya sehingga saya harus direhabilitasi. Dan kalau SK itu tidak bisa dicabut demi menyelamatkan muka, muka siapa sebenarnya yang mau diselamatkan.

Setelah pertemuan itu, saya berbicara empat mata dengan Sdr. Bambang Sukartiono. Saya menawarkan jalan ketiga. Pembuangan saya ke Ambon dibatalkan. Akan tetapi untuk mendinginkan situasi saya menyediakan diri untuk dimutasi ke wilayah Jawa Barat selatan selama tiga bulan dalam kaitan penguatan profesionalisme saya sebagai jurnalis. Saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam depth reporting, setelah itu dikembalikan ke Jakarta untuk mengembangkan bidang yang sama dengan pilihan desk humaniora, politik, atau investigasi. Saya meminta batas waktu sehari untuk menjawab. Karena diminta memberikan surat tertulis, malam itu juga saya memberikan surat
tertulis.

29 November 2006

Rabu sore saya menanyakan kepada Bambang Sukartiono tentang tawaran saya. Ia menjawab secara prinsip bisa diterima, teknis mau diputuskan kemudian. Saya menanyakan yang diterima apa, apakah termasuk batas waktu penugasan tiga bulan. Ia jawab itu tidak dibicarakan karena tidak tercantum dalam surat saya. Saya cek memang tidak tercantum dalam surat tetapi secara lisan telah saya sampaikan. Karena itu saya membuat surat susulan tertanggal 29 November. Di situ saya tegaskan jangka waktu tiga bulan dan minta akar surat pembuangan saya ke Ambon ditinjau kembali.

Permintaan saya sederhana saja, surat keputusan yang pemindahan saya ke Ambon yang mengarah pada pelanggaran UU Serikat Pekerja/Buruh dicabut atau direvisi. Saya memberikan batas waktu keptusan definitive koreksi atas pemindahan saya selambat-lambatnya Rabu (6/12).

6 Desember 2006

Saya kedatangan aktivis dari berbagai kelompok sejak pukul 16.00 untuk menanyakan keputusan final menyangkut pembuangan saya ke Ambon. Sekitar 40 aktivis mahasiswa, pers mahasiswa, NGO, guru, dosen, dan aktivis bantuan hukum datang. Untuk menunggu batas waktu yang telah saya sampaikan sebelumya kepada manajemen, kami mengadakan diskusi informal tentang pendidikan. Menjelang pukul 18.00 saya mengelepon General Manajer SDM Umum Bambang Sukartiono tentang tuntutan saya untuk membatalkan atau merevisi Surat Keputusan tentang pembuangan saya. Akan tetapi pihak manajemen tidak bisa memberikan jawaban definitif dengan alasan belum menerima putusan dari redaksi.

Penundaan untuk kedua kali keputusan itu saya artikan sebagai penolakan manajemen untuk merevisi SK yang mengandung unsur pelanggaran terhadap UU Serikat Buruh/ Pekerja. Oleh karena itu dihadapan para aktivis yang hadir saya menyatakan sejak malam itu akan melakukan perlawanan sampai SK tersebut dicabut atau direvisi. Saya membagikan tembusan surat yang pernah saya sampaikan kepada Pak Jakob, karena pada surat ke Pak Jakob sudah saya cantumkan bahwa surat itu saya tembuskan ke karyawan dan pihak-pihak terkait. Saya juga menempelkan surat itu di beberapa tempat di lantai tiga dan lantai empat.

Selama ini tidak ada masalah penempelan pengumumuan di tempat-tempat tersebut, baik yang dilakukan oleh Perkumpulan Karyawan Kompas ataupun insiator penyelenggara futsal yang diselenggarakan pada saat genting perundingan saham antara manajemen dengan pengurus. Inisiator penyelenggara futsal itu kini telah dipromosikan menjadi salah satu kepala biro di daerah.

7 Desember 2006

Pagi-pagi saya memperoleh informasi tembusan surat itu telah dicopoti oleh satpam. Siang hari saya membagikan media yang saya tulis sendiri tentang berita pemberangusan aktivis serikat pekerja di Kompas dan tembusan surat untuk Pak Jakob ke karyawan di lantai tiga, empat, dan lima. Ini adalah hak saya sebagai aktivis serikat pekerja untuk memberikan informasi mengenai apa yang terjadi dalam serikat pekerja kepada anggotanya. Ini juga hak setiap orang untuk membuat dan menyebarluaskan informasi sebagaimana juga praktek yang lazim dilakukan seorang wartawan.

Sore hari sekitar pukul 18.00 saya dipanggil oleh Pemimpin Redaksi Kompas Suryopratomo yang berdiri di depan televisi di dekat meja sekretariat redaksi. "Wis, sini Wis," katanya. Saya datang berdiri, percakapan terjadi dalam jarak dua meter. Di situ langsung saya ditegur mengapa saya mengadakan pertemuan tanpa izin secretariat redaksi. Saya mengatakan bahwa saya menerima tamu, mereka datang ingin tahu perkembangan akhir rencana pembuangan saya ke Ambon. Dalam perdebatan tersebut Sdr. Suryopratomo mengatakan, "Memang itu ruangan mbahmu". Saya jawab dengan kalimat serupa, "Siapa bilang itu ruangan mbahmu". Sebagai seorang karyawan biasa dan
sebagai seorang sekretaris serikat pekerja sepantasnya bila saya diajak omong baik-baik di dalam ruangan. Kalau kalimat terakhir yang saya ucapkan dianggap tidak hormat pada atasan, itu juga merupakan bahasa yang dipergunakan seorang pemimpin koran terbesar, koran intelektual, dalam berkomunikasi dengan karyawannya.

8 Desember 2006

Pagi-pagi saya menerima desas-desus bahwa saya telah dipecat dari Kompas mulai hari itu. Saya semula tidak percaya, tetapi sore hari saya menerima kabar itu langsung dari atasan saya., Wakil Editor Kennedy Nurhan. Saya kemudian membagikan sisa fotokopi tulisan yang masih ada di tangan saya. Pada saat jam pulang, sekitar jam 16.00 WIB, saya turun ke lantai dasar, di depan lift saya membagikan fotokopi tulisan tersebut. Menurut saya, ini hak orang-orang di lingkungan Kompas dan Gramedia untuk tahu. Peristiwa itu berlangsung menyenangkan. Orang menerima dengan tertawa-tawa sambil kami berfoto-foto. Selebaran itu juga diterima oleh Wakil Redaktur Pelaksana Kompas Taufik Miharja yang kebetulan lewat. Reaksi spontannya biasa-biasa saja.

Kami bahkan sempat berfoto bersama satpam yang berjaga di situ. Kemudian seorang satpam perempuan meminta berita yang saya sebarkan. Tidak lama kemudian datang Wakil Ketua Satpam, Kiraman Sinambela, langsung "memiting" bahu saya sebelah kanan dan bilang "Ikut ke pos satpam". Saya menolak karena tidak ada urusan dengan satpam. Urusan saya dengan mereka yang mengeluarkan keputusan yang tidak adil itu. Namun saya dipaksa, kemudian saya digotong-gotong. Tangan dan kaki saya dipegang satu-satu, mungkin oleh empat orang satpam. Sepanjang perjalanan ke pos satpam saya berteriak-teriak, "Tolong-tolong, tolong saya dianiaya. Tetapi tidak satu pun orang menolong saya meski menyaksikan peristiwa itu. Saya kemudian disekap di pos satpam.
Saya dengar di luar, seorang pos satpam mengatakan agar tidak seorang pun boleh mendekati ruang penyekapan itu. Saya di ruangan sendirian, di situ saya dihadapi tiga orang satpam.

Khawatir akan terjadi penganiayaan terhadap diri saya, saya segera menghubungi beberapa kawan di Kompas, termasuk GM SDM Kompas Bambang Sukartiono. Saya juga menghubungi rekan-rekan saya diluar melalui handphone. Saat disekap itu saya diwawancara langsung oleh wartawan radio 68H. Cukup lama saya dalam sendirian dan terteror. Setelah cukup lama masuk ke ruang penyekapan, Bambang Sukartiono dan Redaktur Pelaksana Kompas Trias Kuncahyono. Saya sempat mempertanyakan kepada Bambang Sukartino, beginikah cara Kompas memperlakukan karyawannya seolah-olah sebagai seorang kriminal. Kalaupun saya salah, bukankah saya bisa ditegur baik-baik dan diajak berbicara di ruang pimpinan Kompas?

Setelah itu saya diinterogasi. Saya tidak tahu apakah satpam memiliki hak interogasi. Namun karena saya tidak didampingi oleh pengacara saya diam. Ketika satpam menanyakan nama lengkap saya, saya jawab silahkan tanya kepada Bambang Sukartiono atau Trias Kuncahyono. Ketika ditanya, apakah saya tidak bersedia menjawab? Saya menyatakan tidak bersedia. Tak lama kemudian saya ditanya lagi, saya menjawab dengan nada keras, "Apakah pendengaran Anda kurang jelas sehingga ada bertanya lagi meski saya telah mengatakan saya tidak mau menjawab. Trias Kuncahyono sebenarnya mencoba meminta agar saya boleh meninggalkan ruangan. Akan tetapi penyekapan tetap berlanjut. Satpam mengatakan, apakah akan begini terus sampai berhari-hari atau bertahun-tahun. Saya jawab saya tetap tidak akan menjawab sampai kapanpun.

Di depan kamera yang dipasang satpam saya sempat mengatakan, "Pak Jakob, beginikah cara Kompas memperlakukan karyawannya? "

Seperti layaknya seorang kriminal, ketika saya minta izin ke kamar mandi, saya dikawal oleh dua orang satpam. Saya mulai tidak enak badan, perut mulas, lelah secara psikologis. Saya minta izin mengambil jaket di ruang redaksi, tidak diperbolehkan. AC dimatikan, sehingga ruang kemudian menjadi pengap. Saat itulah saya dikunjungi tiga pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas Rien Kuntari dan Luhur serta seorang mantan pengurus Tyas. Saya baru dilepaskan setelah Bambang Sukartiono datang kembali. Penyekapan itu berlangsung selama sekitar dua jam. Saya kemudian dibawa ke lantai tiga, sejumlah satpam mengawal kami.

Setelah cukup lama menunggu, kami diundang masuk ke ruangan Pemimpin Redaksi Suryopratomo. Di dalam ruangan itu saya didampingi Rien Kuntari dan Luhur. Dari pihak manajemen ada Trias Kuncahyono, Didik, Bambang Sukartiono, dan Retno Bintarti. Di situ saya disuruh menerima surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh redaksi. Dalam surat itu setelah saya baca kemudian antara lain berbunyi "Perusahaan dengan ini memutuskan tidak ada kepercayaan lagi kepada Saudara dan tidak dapat memperpanjang hubungan kerja dengan Saudara terhitung mulai tanggal 9 Desember 2006. Di situ juga dicantumkan larangan saya untuk masuk bekerja di seluruh lingkungan perusahaan. Anehnya surat itu ditandatangi bukan oleh GM-SDM atau Pemimpin/Wakil Pemimpin Umum tetapi oleh Pemimpin Redaksi Suryopratomo. Tidak ada permintaan maaf sepotong katapun dari pimpinan Kompas yang hadir di ruangan itu atas kekerasan yang saya alami.

Saya sempat menyampaikan salam perpisahan kepada teman-teman di lantai tiga yang dekat dengan tempat duduk saya. Saya sempat menempelkan peringatan di meja saya, agar barang-barang pribadi saya jangan diganggu tanpa sepengetahuan saya karena bisa berdampak perdata atau pidana. Saya masih menyimpan buku-buku, surat-surat, dan uang di meja saya.

Saya turun ke bawah bersama isteri saya dan sejumlah wartawan Kompas yang masih berani menunjukkan simpati atas kewenang-wenangan terhadap saya. Di lobi lantai dasar ternyata telah berkumpul puluhan aktivis dan sejumlah wartawan. Di situ saya mengumumkan apa yang baru saja terjadi dan pemecatan terhadap diri saya.

Jakarta, 9 Desember 2006

P Bambang Wisudo

============ ========= ========= =====
Sekretariat AJI JAKARTA
Jl. Prof. Dr. Soepomo No 1 A
Kompl. BIER, Menteng Dalam
Jakarta Selatan 12870
Telp/fax. +62-21-83702660
Website : www.aji-jakarta. org
Newsletter : www.reporter- jakarta.blogspot .com

Intervensi Negara Dalam Kehidupan Ekonomi

2006-12-07T01:23:00.000+07:00

Hilferding, Luxemburg, Lenin dll sebenarnya mencatat segi-segi yang berbeda dari tendensi yang sama: integrasi pengelolaan industrial dan aparatur negara yang semakin mempercepat sebelum, selama dan seusai Perang Dunia II. Di hadapan kondisi krisis ekonomi, pemerintah-pemerintah melakukan intervensi untuk memfusikan perusahaan-perusahaan besar serta mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan kegiatan birokrasi negara. Italia Fasis dan Jerman Nazi menempuh jalan itu. Kemudian degan pecahnya perang dunia, mereka disusul oleh Inggeris dan Amerika Serikat. Kelas-kelas penguasa lain yang lebih lemah menyusul pula; mereka mengira, hanyalah dengan menggunakan aparatur negara untuk mengerahkan sumber-sumber daya mereka dapat menghadapi musuh. Rezim yang beraneka-ragam seperti pemerintah sayap kanan di Polandia, rezim populis di Brasil dan pemerintah Peronis di Argentina semua menjalankan nasionalisasi industri dan perencanaan ekonomi. Banyak negeri dunia ketiga yang baru merdeka di masa paska perang menempuh jalan yang sama. Hal ini tidak banyak sangkut pautnya dengan sikap "kiri" atau "kanan": pemerintah-pemerintah konservatiflah yang menasionalisasi perusahaan terbang di Inggeris dan perusahaan mobil Renault di Perancis.

Konteks ini membantu kita mengerti satu hal lain yang mahapenting selama dekade-dekade itu: fenomena Stalinisme. Sebelum tahun 1989 kebanyakan orang menganggap rezim-rezim Stalinis di Uni Soviet, RRC dll sebagai suatu versi sosialisme, walau mungkin dikira menonjolkan "distorsi" tertentu. Dewasa ini kita sudah terbiasa mendengar pendapat bahwa rezim-rezim itu jauh lebih jelek dari sistem kapitalis. Tetapi sebetulnya lebih logis sistem Stalinis tersebut dilihat sebagai satu kubu ekstrim dalam rangkaian kesinambungan antara (di satu pihak) negeri-negeri di mana intervensi negara relatif lemah dan (di pihak lain) negeri-negeri di mana intervensi itu sangat intensif. Semua negeri itu masih harus berkompetisi di dalam konteks kapitalisme global, termasuk Uni Soviet yang sebaiknya dimengerti sebagai masyarakat kapitalis-negara.

Ekonomi stalinis bukanlah produk revolusi Bolsyevik tahun 1917, melainkan timbul sejak tahun 1928 ketika sebuah kelas penguasa baru berkembang dan mengambil alih kekuasaan. Kelas penguasa itu hanya dapat bertahan di dunia internasional, yang didominasi oleh kelas-kelas kapitalis yang kuat jika ekonomi Rusia diindustrialisasi selekas mungkin guna mengejar ketinggalannya. Maka Stalin membangun industri di Rusia dengan meniru banyak cara yang digunakan dalam revolusi industri di Inggeris: menggusur kaum tani, menurunkan upah kaum buruh, mempekerjakan buruh anak, bahkan dia menjalankan semacam sistem perbudakan di gulag (kamp-kamp konsentrasi) di mana jutaan manusia hidup dan bekerja. Di saat yang sama dia mengandalkan aparatus negara untuk menyelesaikan sejumlah tugas yang tidak dapat dilakukan oleh modal swasta (yang masih lemah karena dampak revolusi buruh tahun 1917).

Hampir di mana-mana aparatus negara menjadi pelaku penting dalam ekonomi kapitalis semenjak dekade 1930-an sampai dengan pertengahan tahun 1970-an. Doktrin-doktrin yang digunakan untuk membenarkan peranan ini berbeda-beda dari satu negeri ke negeri yang lain. Di barat, doktrin Keynesian menjadi pilar ideologis utama -- Keynes adalah seorang pemikir borjuis yang mengira intervensi negara telah menjadi satu-satunya tiang bergantung guna mempertahankan kapitalisme dalam depresi tahun 1930-an. Di Blok Timur (dan di kalangan kaum yang mengagumi metode-metode Soviet di barat dan dunia ketiga) bercokollah doktrin-doktrin Stalinis, yang biasanya berpura-pura sosialis bahkan Marxis. Di dunia ketiga, teori-teori "pembangungan" dirangkul oleh bermacam-macam rezim yang berusaha mencapai ekonomi-ekonomi industrial dengan mengandalkan aparatus negara guna memblokir persaingan dari luar negeri dan untuk membangun industri-industri baru.

Dan selama 45 tahun ini, semua pihak yang ingin memperbaiki kapitalisme sambil menghindari revolusi sosial mengharapkan intervensi aparatus negara dapat mencapai reformasi yang mereka inginkan. Di negeri-negeri maju, para pemikir Keynesian mengatakan, intervensi semacam itu dapat menyelamatkan kapitalisme; sedangkan kaum sosial demokrat mengatakan, intervensi tersebut akan menghindari perubahan yang terlalu gegabah ke arah sosialisme. Di dunia ketiga, partai-partai Komunis, golongan sosial demokrat, para politikus populis serta kaum intelektual semua berharap, intervensi negara bisa menyatukan kelas penguasa nasional dengan kaum buruh dan kaum tani dalam menghindari cengkeraman imperialis dan mencapai pertumbuhan ekonomi. Menurut mereka, tugas ini harus diselesaikan dulu, baru kemudian kaum buruh dan rakyat tertindas boleh memperjuangkan revolusi sosialis. Sebagian dari kaum aktivis masa kini, yang memprioritaskan pembelaan negara nasional melawan "globalisasi", sedang merindukan pendekatan lama tersebut.

Namun kita amat salah arah jika melihat negara nasional sebagai sahabat. Aparatus negara mendasarkan diri pada tentara dan polisi yang terlatih untuk menghantam serta membunuh orang. Periode 1930-1975, ketika negara sering melakukan intervensi, bukanlah sebuah zaman kebahagiaan di mana rakyat diperlakukan secara adil. Sebaliknya, kedudukan kaum pekerja di zaman tersebut digambarkan dengan akurat oleh film di mana Charlie Chaplin menjadi perpanjangan mesin di pabrik. Di zaman itu kita menghayati pembunuhan jutaan manusia oleh rezim Hitler, bom-bom atomik yang menimpa kota-kota Jepang, represi stalinis di Eropa Timur dan gulag di Uni Soviet, paceklik di Bengal yang menelan korban 4 juta, bangkitnya rezim Suharto dengan pembunuhan separuh juta sampai sejuta orang, perang-perang kolonial di Indonesia dan Aljazair serta agresi AS di Vietnam. Selama periode ini banyak sekali negeri Amerika Latin yang dikuasai oleh kediktatoran militer, sedangkan di RRC proyek "Lompatan Besar" yang gegabah menyebabkan jutaan manusia mati kelaparan.

Selama periode itu, kapitalisme terus berkuasa dengan konsekwensi yang mengerikan. Mereka yang merindukan kapitalisme tahun 1930-75 agak melupakan fakta-fakta sejarah.

Selama tiga dasawarsa paska Perang Dunia II, sistem kapitalis memang mengalami pertumbuah ekonomi yang cukup lumayan, dan selama tahun-tahun itu sebagian rakyat jelata berhasil memaksa kaum penguasa meningkatkan standar hidup mereka. Namun perbaikan itu pun tidak disebakan oleh kemurah-hatian atau akal-budi kaum penguasa, melainkan kemakmuran itu dimotori oleh dana pemerintah AS, Inggeris dan Perancis untuk persenjataan, terutama senjata nukliir. Di puncak Perang Dingin pada tahun 1950-an, kira-kira seperlima dari kekayaan yang dihasilkan di Amerikat Serikat, negeri terkaya di dunia, dikeluarkan secara langsung atau tidak langsung untuk anggaran militer. Di Uni Soviet pengeluaran itu mungkin dua kali lipat, karena Uni Soviet jauh lebih lemah ekonominya.

Sementara itu, logika kapitalis terus berjalan. Perusahaan yang besar dan kuat terus mengambil alih perusahaan yang kecil atau lemah, sampai sektor-sektor utama didominasi oleh beberapa "ologopoli" besar. Di Inggeris umpamanya, kira-kira 200 perusahaan, yang dikelola oleh maksimal 600 sampai 800 direktur, menghasilkan lebih dari separuh dari produk industrial. Dan di pedesaan di hampir seluruh dunia, pola-pola pertanian semakin mendekati pola yang dirintis di Inggeris di masa revolusi industri: pertanian kapitalis mengganti pertanian tradisional, dan jutaan petani bermigrasi ke perkotaan mencari rejeki di pabrik.

Proses itu berjalan paling jauh di Amerika, dan di Eropa di mana proporsi orang yang bekerja di bidang agrikultur menurun dari 30-40 persen lebih di tahun 1950-an menjadi 20 persen kurang di pertengahan tahun 1970-an. Namun proses yang sama berlangsung pula di banyak negeri paska-kolonial jauh sebelum istilah "globalisasi" pernah kita dengar. Di India, misalnya, tanah yang paling subur di daerah Punjab semakin dimiliki oleh para petani kapitalis berukuran sedang yang mempekerjakan buruh tani, dan yang mampu beli bibit dan pupuk tipe baru yang disajikan oleh "Revolusi Hijau". Di Aljazair, kelas menengah petani kapitalislah yang paling beruntung dari reform-reform agraria setelah negeri itu merdeka. Kapitalisme sedang merubah wajah seluruh dunia menurut bayangannya sendiri.

Prosedur Melakukan Pemogokan Kerja

2006-12-07T01:05:00.000+07:00

Pada hakekatnya seluruh perselisihan dalam hubungan Industrial harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Untuk hal ini harus ditempuh jalur perundingan antara perwakilan serikat pekerja dengan pengusaha. Demi kepentingan pembuktian dan formalitas hukum, harus selalu dipastikan terdapat berita acara perundingan diatas kertas ber-meterai yang ditandatangani oleh perwakilan serikat pekerja yang berunding dan pengusaha. Apabila perundingan gagal, baru pekerja diperbolehkan melaksanakan hak mogoknya.

Pekerja dapat juga melakukan pemogokan walaupun tidak melewati jalan perundingan. Hal ini dapat dilaksanakan hanya apabila pengusaha menolak melakukan perundingan. Kepmenakertrans No. KEP. 232/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah (“Kepmenakertrans”) mewajibakan pekerja/buruh meminta secara tertulis kepada pengusaha untuk melakukan perundingan minimal 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja. Adalah penting untuk mendapatkan surat tanda terima permohonan melakukan perundingan tersebut dari Pengusaha, setiap kali dikirimkan.

Apabila pengusaha menolak berunding setelah diberikan pemberitahuan dengan jangka waktu diatas atau apabila perundingan gagal, pekerja boleh melaksanakan hak mogoknya. Pelaksanaan hak mogok ini pun harus sesuai dengan peraturan, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi depnaker setempat yang sekurang-kurangnya memuat (a) waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja, (b) tempat mogok kerja, (c) alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan (d) tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. Apabila mogok kerja tidak dilakukan dengan cara demikian, maka pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara untuk mengamankan perusahaan dan alat-alat produksi dengan cara (a) melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau (b) bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan (Pasal 140 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Undang-Undang Ketenagakerjaan”).

Undang-undang mewajibkan pekerja yang akan melakukan pemogokan untuk memberitahu Depnaker setempat. Pekerja harus melampirkan (1) berita acara perundingan yang ditandatangani perwakilan serikat pekerja dan pengusaha, (2) surat pemberitahuan pemogokan kepada pengusaha dan tanda terima surat pemberitahuan pemegokon tersebut dari Pengusaha. Pada waktu mengirimkan pemberitahuan kepada Pengusaha, pastikan juga bahwa orang yang menerima pemberitahuan adalah Direksi dari perusahaan tersebut dan pastikan bahwa orang yang menerima pemberitahuan tersebut memberikan tanda terimanya (tanda terima harus ditandatangani).

Apabila tidak tercapai perundingan, cukup melampirkan surat pemberitahuan permintaan melakukan perundingan dan tanda terimanya serta surat pemberitahuan mogok dan tanda terimanya. Pasal 141 Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan Depnaker untuk memberikan tanda terima pemberitahuan mogok. Pastikan perwakilan pekerja mandapatkan tanda terima pemberitahuan mogok tersebut. Didalam tanda terima tersebut juga sebaiknya tercantum pernyataan dari Depnaker bahwa pemogokan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 UU Ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum atas Hak Mogok

Undang-Undang menjamin hak pekerja untuk mogok. Pasal 143 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa siapapun tidak dapat “menghalang-halangi” pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai dan siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan. Penjelasan Pasal 143 mencontohkan perlakuan menjatuhkan hukuman, mengintimidasi dalam bentuk apapun dan melakukan mutasi yang merugikan termasuk kedalam perilaku “menghalang-halangi” penggunaan hak mogok.

Bahkan, Pasal 144 dari UU yang sama melarang pengusaha untuk mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan atau memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja. Namun, perlindungan yang diberikan oleh Pasal 144 ini hanya berlaku bagi pemogokan yang dilakukan sesuai prosedur. Dalam prakteknya, “bukti” bahwa formalitas prosedural ini telah dipenuhi adalah:
(1) berita acara perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha, apabila tidak terjadi perundingan, maka tanda terima surat permohonan perundingan
(2) tanda terima pemberitahuan mogok dari depnaker setempat yang disertai pernyataan bahwa pemogokoan telah memenuhi ketentuan Paal 140 UU Ketenagakerjaan
(3) tanda terima pemberitahuan mogok dari perusahaan

Akibat Hukum Pemogokan

Apabila mogok kerja dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur, maka pemogokan tersebut tidak sah. Kepmenakertrans Pasal 6 menyatakan pemogokan yang tidak sah sebagai mangkir kerja. Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok yang tidak memenuhi prosedur harus dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri.

Apabila persoalannya bukan persoalan normative, pengusaha bisa saja tidak memberikan upah sementara kepada buruh yang melakukan mogok. Pengusaha boleh melakukan penutupan perusahaan akibat pemogokan yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“POST-MARXIST SOCIETY”: mungkinkah berkembang di Indonesia ?

2006-12-06T07:16:00.000+07:00

Post-Marxisme sebagai sebuah pemikiran telah menjadi gerakan intelektual menyusul kemenangan praksis dan pemikiran neo-liberalisme serta memudarnya semangat reformasi di kalangan pekerja. Ruang politik publik yang ditinggalkan oleh kaum reformis kiri kini telah diambil alih oleh politisi dan ideolog kapitalis, teknokrat serta kelompok agamawan fundamentalis dan tradisional (setidaknya aliran Pantekosta dan “pemerintahan” Vatikan).

Padahal di masa lalu ruangan ini diisi oleh kaum sosialis, nasionalis, politisi kerakyatan dan aktivis gereja yang berafiliasi pada ajaran teologi pembebasan. Ruang kosong yang tadinya diisi oleh kaum kiri radikal kini diganti oleh intelektual politik atau setidaknya oleh perserikatan-perserikatan publik modern, misalnya serikat buruh, kelompok miskin kota.

Situasi perubahan hegemoni ideologi dari kiri radikal menjadi kiri tengah yang cenderung pragmatis ini tidak bisa dilepaskan oleh perkembangan situasi politik, sosial, kebudayaan dan ekonomi global yang sedang terjadi. Perdebatan antara sosialisme dan liberalisme, antara kiri dan kanan menjadi sangat relatif atau bahkan tidak menjadi signifikan lagi. Pernyataan Anthony Giddens yang mau mencoba menyempurnakan bangun ilmu sosial yang merefleksikan situasi global mempunyai implikasi yang tidak sedikit bagi perdebatan Marxisme pada khususnya dan Sosialisme pada umumnya.

Kenyataan globalisasi yang mentransfigurasikan ruang dan waktu dengan kekuatan teknologi informasi membuat manusia juga sedikitnya tidak dipengaruhi oleh dimensi kesejarahan. Ketika manusia dicoba untuk dilepas dari dimensi kesejarahan, maka apakah masih diperlukan ideologi yang de facto selalu mengacu pada pengalaman post factum ? Apakah dengan demikian (meminjam istilah Francis Fukuyama dan Samuel Huntington) sekarang ini adalah tanda waktu yang jelas untuk mengatakan terjadi “kematian ideologis” yang dipicu oleh kekuatan budaya global ? Kalau memang terjadi “kematian ideologis” lalu apakah ada sistem pemikiran yang kurang lebih masih bisa merepresentasikan pengalaman manusia tanpa harus dibatasi oleh kekuatan dominasi gender, budaya, ras, sosial dan lainnya ?

Perkembangan pemikiran post-marxist tidak terlepas dari perkembangan yang ada. Tapi masalahnya apakah memang trend post-marxist ini memang mau mengulangi sejarah filsafat yang memunculkan post-strukturalisme ilmu sosial atas aliran strukturalisme yang sudah ada ? Atau meniru trend pasca modernitas dalam grand naratives-nya Marxisme ? Tentu saja hal itu masih harus dikaji secara lebih mendalam.

Beberapa komponen diskursus pemikiran post-marxist yang sempat dicatat adalah pertama, wacana kegagalan sosialisme dan ideologi sosialisme yang berbasiskan pemikiran Karl Marx. Kegagalan ideologi sosial berikut Marxisme dalam dunia global adalah karena ideologi sosial yang diyakini sampai sekarang sekedar representasi dominasi satu sistem pemikiran, entah dengan bias gender entah dengan bias ras.

Kedua, marxisme sebagai sebuah ideologi secara epistemologis memang bersifat reduksionistis, terutama dengan pandangan tentang kelas sosial. Globalisasi telah mengubah tatanan kelas sosial dan refleksi sosial atas kelas dalam pemikiran Marx menjadi sangat picik dan reduksionis. Hal yang terpenting dalam pembangunan sosial mendatang dan teraktualisasikan adalah pembangunan dan pengembangan kebudayaan serta mempunyai basis pada perbedaan identitas (ras, gender/seks, etnis dsb)

Ketiga, perkembangan civil-society tetap relevan untuk menggantikan peran negara yang cenderung korup dan bertendensi untuk melakukan trade-off atas kebebasan dan demokrasi. Di tambah lagi nation-state dalam era teknologi informasi telah kehilangan batas-batas konvensionalnya (K. Ohmae, 1999). Di tambah lagi dengan fakta bahwa negara-bangsa dengan alasan luhur dan tidak, telah menjadi aktor intelektual bagi munculnya tindak kekerasan (violence).

Keempat, perjuangan kiri tradisional sering berakhir menjadi pemerintahan yang korup dan berakibat pada kemunculan rezim yang tidak kalah otoriter yang pada akhirnya akan mengsubordinasikan civil-society. Perjuangan lokal dengan isu domestik adalah agenda perubahan yang lebih demokratis dan efisien. Tentu saja perjuangan lokal dengan isu yang terdesentralisasikan tetap dimanfaatkan untuk memberikan tekanan pada pimpinan nasional dan internasional.

Kelima, perubahan revolusioner belum tentu akan membuahkan perubahan yang mendasar, justru revolusi akan memperkuat reaksi provokatif dari penguasa. Maka pilihan lainnya adalah berjuang dengan membangun konsolidasi dan transisi demokratis dengan jalan pemilihan umum.

Keenam, solidaritas atas basis kelas adalah bagian dari emosi masa lalu, yang merefleksikan politik dan realitas masa lalu. Kelas menjadi tidak signifikan. Bentuk yang masih ada adalah fragmentasi penduduk daerah di mana kelompok (identitas) tertentu dan daerah mengusahakan swa-sembada dan interdependensi untuk melangsungkan kehidupan berdasarkan pada kerja sama dengan pendukung dari luar. Solidaritaa adalah fenomena persilangan kelas. Solidaritas adalah gestur kemanusiaan belaka.

Ketujuh, kematian imperalisme tradisional. Ekonomi global yang terjadi sekarang adalah ekonomi yang mengembangkan kesalingtergantungan. Dunia yang berkembang adalah dunia yang saling bekerja sama dan bekerja secara internasional dalam usaha dinamika kapital, teknologi dan kebudayaan

Dari ketujuh fragmen diskursus post-marxist tersebut terlihat usaha untuk mengatasi perdebatan klasik antara pemikiran Karl Marx dan teman-temannya dengan pemikiran Adam Smith, John Locke dan teman-temannya. Dalam masyarakat dunia global yang sekarang terjadi rekonsiderasi pemikiran sosial untuk bisa mengantisipasi high-consequence risk-nya dunia teknologi, kapital/pasar, tata etika global dan asumsi run away world-nya Giddens. Oleh sebab itu masih harus ada diskusi yang lebih mendalam atas tema ini:

1. Trend post-marxist ini, sebuah trend intelektual saja atau memang sebuah pemikiran yang mempunyai dasar pemikiran yang kokoh ? Apa rasionalismenya ? Di mana karakter epistemologis sosialnya ?

2. Apa yang sesungguhnya menjadi raison d’etre post-marxis ini ? Sebuah keprihatinan atas akibat perubahan sosial dalam dunia global atau usaha penafsiran baru tradisi marxisme yang sudah tidak bisa diaktualisasikan lagi ? Dengan dasar hak intelektual apa rasionalisasi post-marxis ini harus dikembangkan ?

3. Apakah bentuk masyarakat modern dan global sekarang memang membutuhkan a new ideology yang mewakili kegelisahan sosial mereka dalam kehidupan kesehariannya ? Atau meminjam pernyataan Jurgen Habermas: apakah memang masyarakat perlu mengembangkan die neue Unübersichtlichkeit ? Ketika marxisme tradisional tidak lagi bisa menampung perkembangan global yang dipenuhi oleh ketidakpastian, ketakterdugaan dan ketidakjelasan, lalu sistem pemikiran post-marxist bisa memberikan kontribusi apa ?

4. Kalau masyarakat selalu dipenuhi dengan ketidakjelasan, ketakterdugaan dan ketidakpastian, sistem sosial macam apa yang harus dibangun: solidaritaskah, kerakyatankah, stateless society, masyarakat full-kompromi, civil society ?

5. Apa yang bisa disumbangkan oleh pemikiran sosialisme kontemporer dalam pengembangan wacana masyarakat yang harus semakin humane, sosial, saling mendukung ?

6. Bentuk-bentuk konkret macam apa yang bisa disumbangkan oleh mereka yang percaya pada sosialisme pada masyarakat yang semakin jamak meski di sana-sini ada juga primordialisme, dinamis tapi tetap saja ada masyarakat yang apatis dan ahistoris, konsumeris meski tetap saja ada masyarakat yang selektif, liberal tapi juga ada yang begitu fundamentalis ? Dalam paradoksal-paradoksal macam ini, isi moral apa yang bisa dididikkan kepada manusia muda mengantisipasi perkembangan budaya yang semakin deras, massif dan instan.

Upah Sehari Yang Layak Bagi Kerja Sehari Yang Layak!

2006-12-06T07:08:00.000+07:00

Yang di atas ini sekarang, selama limapuluh tahun belakangan, telah menjadi semboyan gerakan klas-pekerja Inggris. Ia telah berjasa sekali pada waktu kebangkitan Serikat-Serikat Sekerja setelah penolakan Undang-Undang Kombinasi yang jahat pada tahun 1824; ia bahkan berjasa lebih besar lagi pada masa gerakan Chartis yang jaya, ketika kaum pekerja Inggris berbaris di depan klas pekerja Eropa. Tetapi zaman kini terus berlalu, dan sangat banyak hal yang dihasratkan dan diperlukan limapuluh tahun, dan bahkan tigapuluh tahun yang lalu, kini sudah ketinggalan jaman dan akan sepenuhnya tidak pada tempatnya. Adakah semboyan lama yang selama ini dikibarkan itu juga termasuk di situ?

Upah sehari yang layak bagi kerja sehari yang layak? Tetapi, apakah upah sehari yang layak itu, dan apakah kerja sehari yang layak itu? Bagaimana mereka itu ditentukan oleh hukum-hukum yang mendasari keberadaan masyarakat modern dan yang mengembangkannya? Sebagai jawaban atas pertanyaan ini jangan kita bersandar pada ilmu pengetahuan moral atau hukum dan keadilan, atau pada sesuatu perasaan kemanusiaan yang sentimental, kewajaran, atau bahkan kedermawanan yang secara moral layak, yang bahkan adil menurut hukum, mungkin sekali sangat jauh daripada layak secara sosial. Kelayakan atau ketidak-layakan sosial ditentukan oleh satu ilmu pengetahuan saja-ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kenyataan-kenyataan material dari produksi dan pertukaran, ilmu pengetahuan ekonomi politik.

Nah, apakah yang disebut ekonomi-politik sebagai upah sehari yang layak dan kerja sehari yang layak itu? Hanyalah tingkat upah-upah dan lamanya dan intensitas kerja sehari yang ditentukan oleh persaingan dan pemberi-kerja dan yang dipekerjakan di pasar terbuka. Dan apakah mereka itu, jika ditentukan sedemikian?

Upah sehari kerja, dalam kondisi-kondisi normal, ialah jumlah yang diperlukan oleh pekerja untuk memperoleh bekal-bekal kehidupan (means of existence) yang diperlukan, sesuai standar hidup; kedudukan dan negeri, dan untuk menjaga agar dirinya dalam kemampuan kerja dan untuk mengembang-biakkan kaumnya (race). Tingkat upah-upah yang nyata (aktual), dengan fluktuasi-fluktuasi perdagangan, kadang-kadang mungkin di atas, kadang-kadang di bawah tingkat ini; tetapi, dalam keadaan-keadaan layak, tingkat itu seharusnya merupakan rata-rata semua ayunan (oskilasi).

Kerja sehari yang layak ialah lamanya hari kerja dan intensitas kerja sesungguhnya yang dicurahkan tenaga kerja sehari penuh seorang pekerja tanpa melanggar batas kapasitasnya bagi jumlah kerja yang sama untuk hari berikutnya dan seterusnya.

Maka, transaksi itu dapatlah digambarkan sebagai berikut-si pekerja memberikan kepada Kapitalis tenaga kerja sehari penuhnya; yaitu, sebanyak darinya yang dapat diberikannya tanpa menyebabkan ketidak-mungkinan pengulangan terus-menerus transaksi itu. Sebagai penukarnya pekerja tersebut menerima imbalannya, tidak lebih dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang diperlukan untuk menjaga pengulangan transaksi yang sama setiap hari (berikutnya). Si pekerja memberikan sekian itu, Kapitalis memberikan sesedikit itu, sesuai yang diperkenankan dari transaksi tersebut. Ini merupakan jenis kelayakan yang sangat khas.

Tetapi, marilah kita lebih mencermati hal ini. Karena menurut para ekonom-politik, upah-upah dan hari-hari kerja ditetapkan oleh persaingan, maka kelayakan tampaknya menuntut bahwa kedua belah pihak mesti mempunyai awalan yang sama layaknya secara sama-derajat. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Si Kapitalis, jika ia tidak dapat sepakat dengan si Pekerja, dapat saja menunggu, dan hidup dari modalnya. Si Pekerja tidak berkemampuan begitu. Baginya hanya ada upah-upah itu untuk hidup, dan oleh karenanya mesti menerima pekerjaan kapan saja, di mana saja, dan dengan syarat-syarat apa saja yang dapat diperolehnya. Si Pekerja tidak menikmati/memiliki awalan yang layak. Ia sangat dirundung ketakutan akan kelaparan. Namun begitu, menurut ekonomi politik klas Kapitalis, demikian itulah warna sebenarnya dari kelayakan itu.

Tetapi ini baru sebagian kecil saja. Penerapan tenaga mekanik dan mesin dalam pekerjaan-pekerjaan baru, dan perluasan dan perbaikan-perbaikan mesin dalam usaha-usaha yang sudah menggunakannya, terus menggusur semakin banyak "tangan" (pekerja); dan itu terjadi dalam laju yang jauh lebih cepat daripada laju "tangan-tangan" itu dapat diserap oleh, dan menemukan pekerjaan di dalam, usaha-usaha manufaktur negeri bersangkutan. "Tangan-tangan" yang digantikan ini membentuk barisan cadangan industrial yang sesungguhnya untuk kegunaan Modal. Jika perdagangan sedang buruk, mereka itu bisa kelaparan, mengemis, mencuri, atau ke tempat-kerja; jika perdagangan sedang baik, mereka siap (dipakai) untuk meluaskan produksi; dan hingga laki-laki, perempuan atau anak terakhir dari barisan cadangan (tenaga kerja cadangan) ini akan memperoleh pekerjaan-yang, hanya terjadi pada masa-masa kekalutan over-produksi-hingga di situlah persaingannya akan menekan upah-upah, dan dengan keberadaannya saja memperkuat kekuasaan Modal dalam pergulatannya dengan Kerja. Dalam perlombaan dengan Modal itu, Kerja tidak saja berintangan, ia harus pula menyeret sebuah bola-besi raksasa yang dikelingkan pada kakinya. Namun ini (pun) adalah layak menurut ekonomi politik Kapitalis.

Tetapi, mari kita meneliti dari dana apakah Modal (Capital) membayar upah-upah yang sangat layak ini? Dari modal, tentu saja. Tetapi, modal tidak menghasilkan nilai. Kerja, di samping tanah, adalah sumber kekayaan satu-satunya; modal itu sendiri tidak lain dan tidak bukan hanyalah tumpukan/timbunan hasil kerja. Sehingga upah-upah Kerja dibayar dari kerja, Dan si pekerja dibayar dari hasil (kerja)-nya sendiri. Menurut yang dapat kita sebut kelayakan umum, upah-upah pekerja semestinya terdiri atas produk (hasil) kerjanya sendiri. Tetapi itu tidak akan layak menurut ekonomi politik. Sebaliknya, hasil kerja pekerja pergi kepada Kapitalis, Dan si pekerja mendapatkan dari situ tidak lebih daripada kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan. Dan demikianlah kesudahan perlombaan persaingan yang luar-biasa layak ini adalah bahwa hasil kerja dari yang melakukan pekerjaan secara tidak-terelakkan lagi berakumulasi di tangan-tangan mereka yang tidak bekerja, dan di tangan mereka itu menjadi alat yang paling kuasa untuk memperbudak justru orang-orang yang menghasilkannya.

Upah sehari yang layak bagi kerja sehari yang layak! Masih banyak lagi yang dapat disampaikan mengenai kerja sehari yang layak itu, yang kelayakannya sepenuhnya setara dengan kelayakan upah-upah itu. Tetapi hal ini mesti kita bicarakan di lain kesempatan. Dari yang diuraikan di atas, jelas sekali bahwa semboyan lama itu telah kedaluwarsa, dan dewasa ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kelayakan ekonomi politik, yaitu sebagaimana yang dengan sebenar-benarnya menentukan hukum-hukum yang menguasai masyarakat sekarang, kelayakan itu sepenuhnya ada pada satu pihak-pada pihak Modal.

Maka itu, biarlah semboyan lama itu dikubur untuk selama-selamanya dan digantikan dengan semboyan lain:
Pemilikan atas alat-alat kerja-bahan mentah, pabrik-pabrik, mesin-mesin-oleh rakyat pekerja sendiri.

Memiskinkan Masyarakat: Krisis Berganda Dalam Neoliberalisme

2006-12-06T06:04:00.000+07:00

Problem mendasar neoliberalisme adalah ia tidak mampu menciptakan suatu kebijakan yang dapat diramalkan stabil dengan harapan yang didukung oleh pertumbuhan berkelanjutan dan keuntungan berlipat yang menghasilkan konsolidasi jangka panjang. Meskipun demikian, rejim yang menyertai pendekatan ini sudah mengungkapkan suatu kapasitas yang gaib untuk reproduksi diri mereka sendiri. Keadaan tanpa alternatif ini mendorong suatu radikalisasi lebih lanjut dari “penyesuaian” dan “stabilisasi” tindakan menyertainya secara lambat, tetapi pasti, pertumbuhan gerakan oposisi sosial-politik menentang aturan dan model mereka.

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh para penganjur model ini adalah, “mengapa neoliberalisme menyebabkan kita terjerambab ke dalam krisis yang lebih dalam pada setiap gelombang baru penyesuaian ketimbang kemakmuran dan ekonomi lepas pandas?” Kunci untuk memahami SAPs adalah dengan mengonseptualisasikan kembali pengertian tentang politik dan strategi kelas. Karena, inilah sebab utama untuk mengubah wilayah perjuangan sosial dan mengonsentrasikan kembali kekuasaan politik, seperti halnya memperluas jurang kemakmuran antara yang kaya dan yang miskin. Wacana tentang pembangunan sosial-ekonomi adalah sebuah pemikiran yang berada di pinggiran (peripheral). SAPs didahului oleh tindakan “stabilisasi” yang berwatak politik, yang menciptakan tanah tak bertuan untuk semakin dalamnya “penyesuaian” berikutnya.

Tipikal dari tindakan “stabilisasi” menciptakan penghalang bagi munculnya resistensi rakyat terhadap SAPs yang semakin menyulitkan mereka. “Stabilisasi” menyebabkan terjadinya krisis ekonomi, yang mengakibat kekuatan kelas buruh dan kelas menengah terkonsentrasi dalam perjuangan untuk keberadaannya. SAPs juga melemahkan gerakan rakyat dengan target membentengi buruh terorganisasi, khususnya sektor publik, buruh tambang dan perserikatan minyak tanah. Dalam lingkungan sedemikian, para pemimpin buruh dengan cepat dikepung dan ditakut-takuti dengan ancaman dipenjarakan. Di Argentina, Brazil dan Venezuela, di mana serikat buruh mengurus multi-jutaan dolar anggaran kesehatan dan kesejahteraan, para pemimpinnya segan untuk memobilisasi oposisi politik terhadap “penyesuaian,” karena sumber daya moneter dan organisasinya berada dalam bahaya jika menentang “stabilisasi.”

Dibandingkan dengan asumsi dasar pemikiran ekonomi SAPs, sangat relevan untuk menekankan logika politik yang mendasari kebijakan “stabilisasi” dan konsekwensi-konsekwensi ekonomi-sosialnya. Kebijakan neoliberal hanya menyumbang sedikit pada pembangunan ekonomi. Privatisasi atau penjualan aset publik hanya menyumbang sedikit bagi fasilitas produktif baru. Paling baik, terjadi tambahan investasi, tetapi sebagian besar adalah aliran masuk sumberdaya asli sebagai lawan pengimbang bagi aliran keluar yang lebih besar ke kantor pusat (sebagai hasil depresi pasar Amerika Latin). Privatisasi besar-besaran perusahaan milik negara bergandengan tangan dengan kehancuran ekonomi secara besar-besaran, menciptakan masalah pembayaran. Dan itu semua tak ada jalan keluarnya.

Liberalisasi perdagangan, penghapusan secara sepihak atau pengurangan yang drastis tentang tarif, gagal menciptakan perusahaan yang kompetitif. Keadaan ini mendorong terjadinya kebangkuran secara massif, penguasaan pasar oleh sejumlah kecil perusahaan-perusahaan besar dan/atau ketergantungan yang tinggi pada impor luar negeri. Antara tahun 1986 dan 1994, kegagalan produk ekspor bisa seiring dengan impor yang mentransformasikan neraca perdagangan wilayah yang positif dalam jumlah besar menjadi defisit sebesar $US 18 milyar. Pembukaan perdagangan berasumsi bahwa goncangan dari kompetisi akan mempercepat perusahaan untuk meningkatkan kecanggihan tekonologinya, meningkatkan mutu angkatan kerja mereka, menemukan pasar luar negeri dalam kerangka waktu dan konteks global yang jauh melebihi kapasitas setiap negeri atau perusahaan dibandingkan dengan tahapan perkembangannya. Penerapan dari kebijakan mengenai perdagangan terbuka ini independen terhadap kekhususan sejarah dan kemampuan suatu negeri mencerminkan asal-usul mereka di dalam sistem kepercayaan doktrinalnya ketimbang seluruh sejarah atau konteks situasi yang empirik.

Liberalisasi arus keuangan tidak menyumbang pada investasi modal baru dalam skala besar dan aktivitas produktif jangka panjang. Arus keuangan terbaru lebih mengarah pada pengejaran tingkat bunga tinggi dalam jangka pendek dan keinginan pemerintah untuk memperkuar cadangan asing, mengadakan pertemuan untuk pembayaran hutang atau keseimbangan keuangan eksternal. Pada 1990, investasi portofolio tercatat sekitar 3.7 persen dari seluruh investasi asing di Amerika Latin; selama 1993 sampai 1995, jumlah tersebut melonjak hingga mencapai angka 42 persen dan 62 persen. Deregulasi keuangan sering dihubungkan dengan pertumbuhan spekulan modal: masuk gampang dan keluar cepat. Praktek yang bersifat untung-untungan ini lalu ditiru oleh investor lokal yakni, mereka yang mengambil keuntungan dari deregulasi untuk memindahkan modalnya ke dan dari rekening-rekening luar negeri atas dasar pergeseran di dalam tingkat bunga yang terintegrasi pada pembukaan, peningkatan biaya pinjaman untuk produsen lokal dan perilaku pengusaha yang memeras keuntungan dari pembayaran bunga. Hasil dari meningkatnya jumlah utang pada bank, moda produktif pada umumnya melakukan tekanan pada pengurangan upah dan pembayaran sosial bagi pekerja. Sebagian besar pemberi mensubkontrakkan pekerjaannya kepada apa yang disebut sektor informal atau mengalihkan modalnya dari investasi produktif yang lambat pertumbuhannya ke dalam aktivitas perputaran komersil yang tinggi atau surat utang (obligasi) pemerintah yang menguntungkan. Dengan kata lain, strategi neoliberal hanya makin mengonsentrasikan keuntungan pada pihak swasta dan meningkatkan ketergantungan pada pihak asing dan monopoli kepemilikan ketimbang, merangsang keahlian pengusaha, investasi produktif atau membayar pekerja dengan baik.

Bahkan, yang tidak meyakinkan adalah argumentasi neoliberal bahwa pengurangan secara besar-besaran anggaran sektor sosial akan membantu pengusaha dan investor untuk menghapuskan biaya-biaya berlebihan yang selalu merintangi akumulasi dan pertumbuhan. Pemotongan program-program sosial mengikis produktivitas buruh dan mendorong tingginya perputaran pekerja. Kebijakan itu juga menyebabkan hilangnya keahlian yang dihubungkan dengan stabilitas ketenaga-kerjaan. Strategi ini juga mendorong investasi padat karya yang mana, pada gilirannya, memperlemah rangsangan untuk melakukan riset dan pengembangan yang menciptakan inovasi teknologi baru. Pertumbuhan neoliberalisme telah menelurkan suatu angkatan perang yang luas dari tenaga kerja “informal” (terlepas dari manfaat sosialnya) yakni, mereka yang tidak memiliki masa depan dan sering terlibat dalam aktivitas obat terlarang dan pasar gelap. Di Brazil, sebagai contoh, ekonomi “informal” tercatat hampir 30 persen menyumbang pada sirkulasi pajak di dalam sistem keuangan negeri itu pada 1992, setara dengan kira-kira 60 persen GDP tahunan. Dan sebagian besar hal itu berhubungan dengan perdagangan obat terlarang dan aktivitas keuangan ilegal, korupsi dan penyelundupan. Keuntungan tinggi yang terus bertumbuh ternyata tidak diinvestasikan ke dalam pasar domestik yang sedang mengalami depresi, dengan sejumlah besar pekerja atau konsumen berpendapatan rendah. Justru yang terjadi, keuntungan tersebut diinvestasikan pada pasar luar negeri (Mercosur, NAFTA) dan spekulasi global.

Gagasan dasar neoliberalisme sesungguhnya adalah memprioritaskan pembayaran utang luar negeri melebihi atau di atas kepentingan pembangunan domestik. Argumentasinya, kepercayaan investor/kreditor luar negeri penting untuk mengamankan arus masuk modal dalam pembangunan kembali ekonomi. Dalam prakteknya, kewajiban untuk secara total membayar utang luar negeri tepat pada waktunya telah mendorong terjadinya kerusakan infrastruktur fisik: jalan-jalan, sistem transportasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang semakin buruk, terkecuali fasilitas pribadi untuk para elite. Transportasi atau jaringan pemasaran yang terkait dengan sektor produktif telah digantikan oleh sebuah pusat sistem “suara” yang terhubung dengan kantong-kantong produktif di kota-kota pusat aktivitas ekspor untuk pasar luar negeri. Pembangunan kantong-kantong tersebut menghasilkan statistik pertumbuhan ekspor yang tinggi dan capaian pembayaran hutang yang baik. Tapi, akibatnya sebagian besar propinsi secara ekonomi tak tergarap. Penghancuran infrastruktur, berhubungan dengan dipangkasnya investasi modal negara di bidang komunikasi dan transportasi, telah mengurangi minat untuk investasi produktif khususnya di luar kota besar. Kemunduran pendidikan publik dan perluasan pendidikan swasta elit, juga berhubungan dengan spesialisasi ekonomi yang merupakan makanan empuk bagi pasar luar negeri dan investor spekulatif. Spekulan modal dan pemilik utang luar negeri pada akhirnya mengontrol populasi angkatan kerja yang lemah akibat stagnasi ekonomi.

Keterbukaan pada modal asing (khususnya penghapusan proteksi bagi sektor-sektor strategis) melalui deregulasi, insentif pajak dan wilayah perdagangan bebas, menyebabkan terjadinya investasi dalam produksi impor dengan nilai tambah kecil (pabrik perakitan, pertambangan, kehutanan, kelautan, dan pertanian). Penghapusan atau penurunan pajak bagi perusahaan multinasional, menyebabkan kemerosotan pendapatan negara dan peningkatan pajak bagi bisnis lokal dan mereka yang memperoleh upah. Usaha mengganti kerugian akibat merosotnya pendapatan perusahaan melalui pemotongan anggaran sosial, merupakan bahan bakar meletusnya kerusuhan sosial. Keadaan ini dalam jangka panjang menggerogoti investasi produktif skala besar. Neoliberalisme menciptakan budaya investasi yang bersandar pada tenaga kerja murah terus menerus. Investasi sosial minimal adalah kondisi khusus yang ditetapkan untuk investasi baru atau investasi yang berkelanjutan. Rendahnya biaya tenaga kerja tidak melulu untuk menarik modal agar masuk tapi, sebuah susunan dan sebuah kondisi yang diasumsikan untuk investasi kapitalis yang “normal.”

Jadi, pengorbanan kelas pekerja bukan sebuah syarat jangka pendek bagi kemakmuran. Melainkan, sebuah kondisi struktural jangka panjang untuk konsentrasi pendapatan. Dengan merosotnya pasar internal, rata-rata tingkat kebangkrutan bisnis dan pertanian yang tinggi, ketergantungan pada impor yang besar dan biaya-biaya uang yang tetap tinggi (yang digunakan untuk pembayaran utang luar negeri, ketidakseimbangan eksternal, pelarian modal), rejim neoliberal menghadapi defisit anggaran domestik dan membutuhkan pinjaman eksternal. Untuk menjamin dukungan keuangan eksternal, bagaimanapun, mereka harus menerapkan SAPs baru, yang pada gilirannya menciptakan kembali kondisi-kondisi untuk krisis yang baru. Proses ini terus berlanjut mengikuti spiral yang tetap: upah yang merosot dan hancurnya kondisi-kondisi sosial, sementara kelas dalam negara dan sektor swasta terkait dengan sirkuit baru pertumbuhan kekayaan. Kepemilikan asing pada sumberdaya-sumberdaya semakin berlipatganda, sehingga tingkat bunga dan keuntungan semakin tinggi berlanjut pada spiral menaik yang menciptakan sebuah klas baru yang supermilioner.

Kelas Pekerja dan World Market System

2006-12-05T05:35:00.000+07:00

Upah rendah, pengganguran, dan PHK yang kian meningkat di Indonesia saat ini pada dasarnya bukan disebabkan oleh sempitnya lapangan kerja atau pertambahan jumlah populasi dari usia produktif, namun karena perubahan kebijakan politik welfare state (Negara Kesejahteraan) menjadi kebijakan politik ekonomi neoliberal sejak dekade 1990an khsususnya. Bentuk-bentuk kebijakan neoliberal ini adalah liberalisasi sektor-sektor publik sehingga menyebabkan PHK massal, pencabutan subsidi, eliminasi pajak dan tariff perdagangan sebagai manifestasi politik ekonomi liberal. Sejak dekade itu sampai saat ini, perjanjian-perjanjian multirateral-bilateral dalam perdagangan bebas terus berlangsung dalam mempercepat proses kebijakan neoliberalisme menurut kebijakan politik dari lembaga-lembaga sentral kapital dunia.

Konsekwensi lanjutan dari neoliberalisme yang berkembang dalam ekonomi nasional adalah disintegrasi pasar-pasar nasional, industri dalam negeri yang tak mampu lagi bersaing dan tak mungkin lagi menekan upah buruh karena sempitnya ruang bertahan hidup industri nasional dalam persaingan produksi dunia. Sebaliknya, integrasi pasar global (world market system) ini telah menyebabkan tidak hanya penekanan upah minimum buruh (upah murah), namun penutupan pabrik-pabrik atau secara bertahap penjualan asset-aset industri nasional (daya-daya produksi) dalam aliran modal internasional.

Sebab akibat ini sebenarnya sudah umum diketahui dan kian disadari kelas pekerja Indonesia. Inilah takdir sejarah kelas pekerja dan masyarakat Indonesia secara umum saat ini karena kontradiksi antara daya-daya produksi (productive forces) dengan relasi-relasi produksi yang baru. Dengan demikian, perkembangan dan kemunduran masyarakat Indonesia sepenuhnya tergantung pada cara mengatasi kontradiksi ini. Apakah dengan perebutan kembali daya-daya produksi yang diliberalisasikan (dijual kepada modal internasional) serta kemandekan beberapa produksi sektor-sektor publik yang tak mampu lagi bertahan dalam kebijakan neoliberal dan menasionalisasikannya, atau menerima dan melaksanakan secepatnya atau secara gradual (reformasi) proses kebijakan politik ekonomi neoliberal?

Saya akan menguraikan sikap dan tindakan yang dilakukan dalam menghadapi situasi ini.

Pertama adalah analisis beberapa kelompok sosialis, yang dimulai dengan menjawab apa basis material pilihan tindakan pertama. Basis material gerakan nasionalisasi itu adalah kelas pekerja dengan upah minimum yang sangat tak sebanding tidak hanya dengan ukuran minimum standar hidup nasional-lokal, namun tidak sebanding dengan upah kelas pekerja di wilayah nasional lain terutama Asia Selatan, serta unsur kelas tambahan yakni kelas menengah progresif, kaum tani dan kelas penggangguran penuh atau musimam. Kelas menengah progresif itu sebenarnya adalah kelas menengah yang terancam posisi ekonominya dalam kebijakan politik ekonomi neoliberal, sementara kaum tani terus mengalami kemerosotan ekonomi yang tajam karena masalah alat-alat produksi tradisional sebab belum ada industrialisasi pertanian nasional sehingga terus disisihkan dalam politik ekonomi neoliberal dan landreform yang terus diabaikan karena tidak sejalan dengan politik ekonomi neoliberal atas pemilikan tanah. Namun bagaimana langkah selanjutnya? Bagaimana membentuk relasi-relasi produksi baru dalam daya-daya produksi lama dengan relasi-relasi produksi internasional yang baru pula? Inilah masalah-masalah yang perlu dijawab selanjutnya.

Kedua adalah analisis dan tindakan kelompok sosialis lain, yang meyakini bahwa situasi ini adalah takdir sejarah kapitalisme global yang mengarah pada world market system (neoliberalisme) sehingga perlu membangun suatu world organized workers secara independen untuk menuju sosialisme internasional. Tindakan ini tentu saja membiarkan proses liberalisasi produksi dan distribusi menuju pasar global karena memang takdir sejarah kapitalisme demikian adanya. Akhirnya kalangan sosialis ini meyakini hanya kelas buruh independen-internasional (bukan lokal-internasional) yang bisa melakukan perlawanan permanen atas imperialisme politik ekonomi ini.

Sementara di pihak yang berlawanan, kebijakan politik ekonomi neoliberal ini telah dilaksanakan pemerintahan nasional di Indonesia yang relatif lebih mampu dari segi material dengan segala syaratnya dalam upaya membangun relasi-relasi produksi baru sesuai dengan tuntutan world market system, dan tentu saja berdasar syarat utama yakni kekuasaan politik ekonomi itu sendiri. Namun kebijakan ini tentu saja menimbulkan banyak benturan dengan rakyat (terutama kelas pekerja, kaum tani, kelas menengah dan dalam beberapa situasi, kaum gelandangan-pengangguran). Perlahan namun pasti pemerintahan nasional telah membawa rakyat Indonesia dalam kebijakan politik ekonomi neoliberal di saat rakyat tak mempunyai syarat yang cukup untuk hidup di dalamnya. Mobilisasi pekerja migran yang sudah terjadi sejak dekade 1970an, tak akan mampu menambal dampak-dampak kausalitas atau sebab akibat dari kebijakan neoliberalisme yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Selain itu, banyak terjadi illegalisasi kaum pekerja migran ini dalam upaya mengeksploitasi tenaga kerja secara semena-mena dan konspiratif dalam hubungan bilateral. Bagaimana pun minornya statistik pekerja migran, namun tetap sebagai unsur kelas pekerja yang penting.

Bagaimana kemudian kelas pekerja menghadapi neoliberalisme ini? Jalan yang sudah, sedang dan akan ditempuh tergantung pada: (i) anasir kelas yang paling dieksploitasi dan tak mempunyai ruang material lain bagi hidupnya kecuali menjual tenaganya dalam world market system, jadi kelas pekerja itu sendiri; (ii) solidaritas terorganisasi di dalam kelas ini sendiri dan kelas-kelas tertindas lainnya dalam lingkup nasional dan internasional; (iii) syarat material dari solidaritas terorganisir ini dalam kondisi sejarahnya sekarang, yakni kuantitas dan tingkat distribusi kesejahteraan dalam world market system yang timpang dan eksploitatif serta semakin tajam dan meluasnya kelas-kelas tertindas lainnya.

Anasir determinan dan relatif ini adalah pemahaman historis bagi jalan kelas pekerja Indonesia dalam menghadapi takdir sejarahnya, atau dalam bahasa revolusioner Prancis, jalan pembebasan dari eksploitasi manusia atas manusia. Jalan ini mungkin sudah cukup dikenal di kalangan sosialis. Tulisan ini hanyalah kontribusi untuk mengingatkan bahwa kelas pekerja adalah inti jalan pembebasan dalam menentang eksploitasi dari suatu kelas, namun kelas pekerja berdiri disini bukan sebagai suatu kelas indenpenden (atau sebagai kelas partikuler yang tak berhubungan dengan kelas tertindas lainnya) sebagaimana diyakini sebagian kelompok sosialis dalam penjelasan diatas. Kelas pekerja musti berdiri di depan dan bersama dengan kelas tertindas lainnya sebagai representasi dari semua kelas tertindas karena kuantitas dan kualitasnya dalam jalan pembebasan itu.

Formula Islam Kiri Hassan Hanafi

2006-12-05T05:27:00.000+07:00

Hassan Hanafi merupakan seorang pemikir Islam yang sangat kontroversial. Ini kerana pandangan dan ide-idenya sering bertentangan dengan pandangan umum masyarakat Islam.Walaupun begitu, beliau mengakui bahawa apa yang dilakukannya adalah untuk melihat Islam maju dan berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu, buku-buku yang ditulisnya merupakan reaksi terhadap fenomena yang berlaku dalam masyarakat terutama masyarakat di Mesir.

Beliau juga terdidik dalam kumpulan Ikhwan Muslimun dan menyanjungi ide-ide Sayyid Qutb, Hassan al-Banna dan Abd Qadir Audah pada usia mudanya. Menurutnya, beliau amat terkesan dengan buku Sayyid Qutb yang bertajuk Keadilan Sosial (al-‘Adalah al- ‘Ijtima’iyyah) dan Pertembungan Islam dan Kapatalis (Ma’rakah al-Islam wa al-Ra’samaliyyah).

Sejak tahun 1952 hingga tahun 1956, Hanafi belajar di Universiti Kaherah untuk mendalami bidang falsafah. Pada period ini beliau merasakan situasi yang paling buruk berlaku di Mesir. Misalnya, pada tahun 1954 terjadi pertentangan hebat antara Ikhwan dengan gerakan revolusi. Peristiwa-peristiwa ini menyebabkan beliau mula berfikir mengapa umat Islam sering dikalahkan dan konflik dalaman terus terjadi.

Beliau merasa kecewa dan segera menyedari bahawa di Mesir saat itu telah terjadi masalah perpecahan dan kesatuan.Pada tahun 1956 hingga tahun 1966, Hanafi belajar di Universiti Sorborne. Di sinilah beliau mendapat pendedahan yang meluas mengenai masalah-masalah yang melanda umat Islam dan cara mengatasinya. Beliau belajar dari reformis Katolik Jean Gitton, Paul Ricouer dan Profesor Masnion tentang pembaharuan Usul Fiqh.

Sejak tahun 1967, beliau menjadi pensyarah di Universiti Kaherah dan mula menulis tentang aliran-aliran pemikiran Islam dan Barat. Beliau juga pernah menjadi pensyarah pelawat di Perancis pada tahun 1969 dan Universiti Temple, Amerika Syarikat pada tahun 1971-1975. Pada waktu ini, beliau mengarang buku yang berjudul Min al-Aqidah ila Thawrat dan mendalami falsafah-falsafah Yahudi dan Inggeris.

Sementara itu, dari tahun 1981 hingga tahun 1983, Hanafi menjadi profesor tamu di Universiti Tokyo dan tahun 1985 di Emirat Arab Bersatu. Pengalamannya ini dan pertemuan dengan pemikir Islam seluruh dunia telah menambahkan wawasannya dalam memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam.

Hassan Hanafi terkenal sebagai seorang pelopor kepada Turath wa Tajdid ( Tradisi dan Pembaharuan). Oleh itu, dalam kegiatan ini beliau menjelaskan 3 peringkat iaitu;

Pertama pendirian tentang Tradisi Islam yang lama dan membina semula bersesuaian dengan keadaan masa kini. Dalam konteks ini, beliau telah mengarang buku seperti Manahij al-Ta’wil fi Ilmi Usul Fiqh (Method Takwil dalam Ilmu Usul Fiqh) dalam membina semula ilmu Usul Fiqh, Min Aqidah ila Thawrat (Dari Akidah kepada Revolusi) dalam membina ilmu Usuluddin, Min al-Fana ila al-Baqa’ (Dari alam Fana ke alam Baqa) dalam membina semula ilmu tasauf, Min al-Naqli ila al-Aql (dari Naqal kepada Akal) dalam membina semula ilmu-ilmu naqal.

Kedua pendirian tentang Tradisi Silam Barat. Dalam hal ini, Hassan mula mengarang buku-buku yang berbentuk falsafah barat dan menterjemahkan karya-karya klasik barat ke bahasa Arab. Sebagai contohnya buku yang berjudul al-Qadhaya Mu’asarat fi al-Fikr al-Gharb ( Isu-Isu Semasa dalam pemikiran Barat) yang membicarakan pemikiran para sarjana Barat dalam memahami realiti masyarakatnya.

Ketiga pendirian dari realiti masa kini dengan melihat secara terus penyakit-penyakit yang melanda masyarakat kini. Dalam aspek ini, beliau mula membina pemikiran Islam yang baru yang diperlukan oleh umat Islam. Menurutnya, kegiatan Turast wa Tajdid ini bermaksud meletakkan pemikiran Islam dalam realiti semasa dan dalam perjalanan sejarah sehingga ia dapat bergerak membentuk sesuatu yang baru. Beliau menafikan bahawa kegiatan Turath wa Tajdid merupakan agenda orientalis malah beliau mengaku masih berpegang kepada Islam serta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hukum-hukumnya.

Menurut Hassan, Turath wa Tajdid ini mengabungkan aliran yang telah dibina oleh Muhammad Abduh , Rashid Rida, Sayyid Qutb, Muhamamd Baqir Sadir, Shawkani, Ilal al-Fasi dari golongan pengislah Islam dengan golongan Liberal Islam seperti Tahtawi, Taha Husein, Aqqad, Qassim Amin, Ali Abd Raziq dan golongan kapitalis seperti Salamah Musa dan Farah Anton.

Oleh yang demikian, kegiatan ini mengabungkan kesemuanya dalam satu bentuk yang baru yang berteraskan kepada asas-asas pokok dan mengeluarkan ijtihad dalam bidang-bidang yang dibolehkan untuk kemajuan umat Islam. Ia merupakan teori-teori yang memuatkan dasar-dasar ide pembaharuan dan langkah-langkahnya.

Pada tahun 1970an, Hanafi juga menganalisa sebab-sebab ketegangan antara berbagai kelompok di Mesir terutama antara puak Islam dengan pemerintah. Pada masa yang sama keadaan politik Mesir mengalami keadaan yang tidak stabil akibat sikap Anwar Sadat yang pro-Barat. Keadaan itu membawa Hanafi pada pemikiran bahawa seorang ilmuan juga mempunyai tanggungjawab politik terhadap nasib bangsanya. Untuk itulah beliau mengarang al-Din wa Thawrat fi Misr 1952-1981. Karya ini mempunyai lapan jilid yang merupakan himpunan artikel yang ditulis antara tahun 1976 hingga tahun 1981 dan diterbitkan pada tahun 1987. Dalam pengamatannya, beliau mengatakan antara sebab utama konflik berpanjangan yang berlaku di Mesir adalah pertembungan dan tarik menarik antara ideologi Islam dan Barat dan ideologi sosialisme. Natijahnya munculnya golongan radikal Islam.

Hassan juga menulis buku yang menjadi kontroversial iaitu al-Yassar al-Islami (Islam Kiri) pada dekad 90an. Menurutnya, Islam kiri menekankan pada perbedaan dalam suatu komuniti Islam antara si kaya dan si miskin, yang kuat dan yang lemah, para penindas dan yang tertindas. Islam kiri membela majoriti yang tertindas di dalam masyarakat muslim, membantu yang lemah melawan yang kuat, memandang semua orang sama seperti gigi sisir, kerana tidak ada perbedaan antara Arab dan Parsi kecuali dalam kesalehan dan pelaksanaan amal kebaikan.

Inilah kandungan misi yang diperjuangkan oleh Hassan dalam masyarakat muslim sekarang terutama di Mesir.

Pengaruh pemikirannya ini begitu berkembang di Indonesia melalui Abdul Rahman Wahid (Gus Dur). Semasa beliau menjadi Presiden Indonesia, beliau telah menjemput Hassan ke Indonesia. Walaupun begitu, Daud Rasyid, seorang pensyarah di IAIN Syarif Hidayatullah menyangkal dakwaan tersebut. Menurutnya, pemikiran Hasasn Hanafi tidak mendapat tempat di Mesir, kenapakah rakyat di sebelah sini mahukan pemikirannya yang tidak jelas matlamatnya. Malahan di Mesir beliau dituduh membawa aliran Marxisme.Prof. Ali Jummah, Prof. Tariq al-Basyri dan Muhammad Imarah pernah mengkritik aliran pemikirannya. Jabhah Ulamak al-Azhar pernah menghukumnya terkeluar dari agama Islam kerana pemikiran dan pengkagum kepada Karl Marx. Sdr Astora yang menghadiri pertemuan dengan para sarjana dan ulamak di Jordan baru-baru ini menyebutkan bahawa para sarjana Timur Tengah mengatakan Hassan Hanafi telah kembali ke pangkal jalan dan bertaubat.

Sistem Sosialis Perekonomian Rakyat

2006-12-03T03:24:00.001+07:00

Ciri-ciri Pokok Dasar Produksi Materil dalam Sosialisme

Dasar produksi materil dalam sosialisme ialah produksi besar secara maksimal dalam segala cabang perekonomian yang berdasarkan teknik yang semaju-majunya dan kerja yang bebas dari pemerasan dan penghisapan. Dibandingkan dengan kapitalisme, produksi dalam sosialisme menggunakan teknik yang lebih tinggi, yang satu berhubungan dengan yang lain dalam suatu kesatuan dalam seluruh Negara dan dibentuk atas dasar milik masyarakat atas alat-alat produksi serta perkembangannya diatur menurut rencana tertentu dalam keseluruhannya untuk kepentingan seluruh masyarakat, hingga tidak terbentur kepada rintangan-rintangan yang terdapat dalam kapitalisme yang berdasarkan milik pribadi atas alat-alat produksi.

Produksi sosialis adalah suatu pemusatan produksi yang terbesar dengan menggunakan mekanisme yang tertinggi dalam dunia. Dalam masyarakat kapitalis mesin-mesin digunakan sebagai alat penghisapan dan pemerasan terhadap Rakyat pekerja dan hanya dimasukan ke dalam produksi, jika memperbesar keuntungan kaum kapitalis dan mengurangi upah kaum pekerja. Penggunaan mesin dalam masyarakat sosialis ditujukan untuk menghemat kerja dan untuk meringankan pekerjaan dalam segala bidang perekonomian dan untuk mempertinggi kesejahteraan Rakyat. Karenanya dalam masyarakat sosialis tidak ada pengangguran, mesin tidak dapat menjadi saingan kaum pekerja, bahkan memberi jasa sebesar-besarnya kepada kaum pekerja. Dibandingkan dengan dalam kapitalisme penggunaan mesin dalam sosialisme mendapatkan lapangan yang luas sekali.

Likuidasi milik pribadi atas alat-alat produksi mengandung akibat, bahwa semua hasil ilmu pengetahuan dan teknik dalam sosialisme menjadi milik bersama seluruh masyarakat. Dalam perekonomian sosialis tidak mungkin ada terjadi menghentikan kemajuan teknik dengan sengaja, tetapi dalam sosialisme cara ini digunakan sebagai suatu metode oleh kaum kapitalis monopoli untuk kepentingan sendiri guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Produksi sosialis yang berkewajiban mencukupi keperluan masyarakat seluruhnya, menghendaki suatu perkembangan dan penyempurnaan bidang teknik dengan tak putus-putus: caranya ialah senatiasa mengganti alat-alat teknik yang lama dengan yang baru dan mengganti yang baru dengan yang terbaru. Dengan demikian timbullah suatu keharusan adanya penanaman-penanaman modal yang besar sekali dalam perekonomian Rakyat. Dengan adanya pemusatan alat-alat produksi dan akumulasi perekonomian yang terpenting didalam tangannya, Negara sosialis dapat membuat penanaman modal dalam segala cabang produksi. Berbeda dengan dalam kapitalisme, kemajuan teknik dalam sosialisme tidak terhambat oleh beban teknik yang lama. Dengan demikian sosialisme dapat menjamin bahwa teknik mesin modern dalam segala cabang produksi dilaksanakan dengan konsekuen, juga dalam bidang pertanian. Sebaliknya dalam masyarakat kapitalis, terutama dalam masyarakat negeri-negeri yang menjadi jajahan kapitalisme bidang pertanian dan beberapa cabang perekonomian masih berdasarkan atas pekerjaan perorangan.

Dalam sosialisme kedudukan kaum pekerja berubah sama sekali sampai kepada dasarnya. Kaum pekerja bukan lagi buruh yang terhisap dan terperas, yang hanya menerima upah sekedar agar tidak mati kelaparan. Seluruh rakyat pekerja dibebaskan dari penghisapan dan pemerasan; kaum pekerja perindustrian, kaum tani kolektif dan kaum cendekiawan pembela rakyat adalah unsur-unsur pokok yang menjadi dasar kehidupan masyarakat sosialis. Seluruh kaum pekerja bekerja untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat, tidak untuk kepentingan kaum penghisap dan kaum pemeras; itulah sebabnya, maka kaum pekerja berkepentingan sekali akan penyempurnaan produksi atas dasar penggunaan yang sebaik-baiknya alat-alat teknik yang ada.

Bersamaan dengan itu tingkat kualifikasi teknik kaum pekerja menjadi naik, yang menambah kegiatan ciptanya dalam kemajuan produksi dan penemuan baru alat-alat dan perkakas kerja. Kaum pekerja, kaum tani kolektif dan kaum cendekiawan pembela rakyat tidak sedikit memberikan bantuannya dalam kemajuan teknik, dalam menemukan norma-norma baru dalam bidang teknik. Dengan demikian pula dalam sosialisme dapat terjamin suatu perkembangan yang cepat dan tak putus-putus dari pada tenaga produktif.

Perindustrian Sosialisme

Perindustrian sosialis menunjuk suatu perindustrian yang dipusatkan dan yang menggunakan teknik yang semaju-majunya yang dipersatukan atas dasar milik masyarakat atas alat-alat produksi dalam rangka seluruh negeri. Perindustrian sosialis memimpin seluruh perekonomian rakyat; segala cabang perekonomian rakyat diperlengkapinya dengan mesin-mesin modern. Semua ini dapat di capai dengan perkembangan produksi dengan alat-alat produksi yang cepat dan tingkat pemajuan pembuatan mesin yang tinggi. Perindustrian berat adalah dasar pokok sosialis.

Mengingat, bahwa jumlah perekonomian hidup rakyat akan bertambah, maka peranan perindustrian sungguh penting sekali. Cabang-cabang perindustrian ringan dan perindustrian makanan yang paling diperlengkapi dengan alat-alat terbaru dari tahun pertahun mempertinggi produksi barang keperluan hidup Rakyat. Pemusat produksi menghasilkan dengan teratur menurut rancana dan berjalan dengan baik untuk kepentingan seluruh masyarakat. Sebaliknya dalam kapitalisme pemusatan berjalan dengan spontan dengan sendirinya, tidak teratur dan rencana, anarkistis, dan biasanya langsung diikuti dengan kehancuran dan keruntuhan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang menjadi mangsa daripada kekuasaan kapitalis monopoli.

Suatu perkembangan lanjut dalam perekonomian sosialis ialah adanya kombinasi dalam produksi. Kombinasi ini memungkinkan penggunaan bahan-bahan mentah dan bahan-bahan bakar dengan lebih baik dan lebih effesien, mengurangi biaya-biaya tansport dan mempercepat proses produksi. Pemusatan produksi yang telah maju membawa pula timbulnya spesialisasi dalam perindustrian. Spesialisasi dalam perindustrian berarti orientasi perusahaan atas pembuatan suatu hasil tertentu, bagian-bagiannya dan bagian-bagian daripada bagian atau atas pelaksanaan masing-masing cara penyelesaiannya pada pembuatan hasil itu. Spesialisasi menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan dengan teratur kebaikan-kebaikan dan keuntungan-keuntungan yang ada pada pembagian kerja antara perusahaan-perusahaan. Dengan spesialisasi ini akan timbul kemungkinan dipergunakannya perlengkapan-perlengkapan dan mesin-mesin dengan sebaik-baiknya hingga memberikan hasil
sebesar-besarnya serta dilakukannya dengan luas standarisasi dan berjalan untuk produksi secara besar-besaran, hingga dengan demikian dapatlah terjamin suatu kenaikan produktifitas kerja yang setinggi-tingginya.

Dengan adanya kemajuan dan pembuatan perlengkapan-perlengkapan dan mesin-mesin baru dalam teknik perindustrian, akan bertambah pula perusahaan-perusahaan perindustrian, yang menyebabkan kenaikan jumlah serta kenaikan kecakapan teknik kaum pekerja. Sebaliknya dalam kapitalisme, peggunaan dan kemajuan mesin-mesin pada umumnya mengakibatkan pengangguran dan menurunnya kualifikasi sebagian
besar kaum pekerja.

Untuk menghubungkan semua cabang dan daerah perekonomian didalam negeri yang merupakan suatu kesatuan perekonomian, alat-alat perhubungan penting sekali kedudukannya dalam produksi dan distribusi barang-barang materil. Dalam perekonomian sosialis yang berdasarkan atas suatu perencanaan, alat-alat perhubungan mendapatkan arti yang besar sekali, karena jalannya perekonomian amat cepat dan hubungan antara cabang-cabang perekonomian sangat luas pula. Pemusatan segala alat-alat perhubungan (darat, sungai, laut dan udara) dalam tangan masyarakat meniadakan persaingan antara macam-macam bentuk-bentuk perusahaan-perusahaan perhubungan dan memungkinkan diadakannya koordinasi dalam segala pekerjaan. Sistem perhubungan dalam sosialisme yang merupakan suatu kesatuan didasarkan atas hasil-hasil terbaru dalam teknik transport, penggunaan seluas-luasnya alat-alat perhubungan yang berkualitas tinggi dan bentuknya terbaru, mekanisasi kerja menaikan dan membongkar barang, penyempurnaan perekonomian jarak jauh dan sebagainya.

Pertanian Sosialis

Dalam kapitalisme perekonomian kaum tani terpecah belah dalam perusahaan-perusahaan pertanian kecil, sedangkan sebagian besar tanah berada dalam kekuasaan kaum kapitalis yang menjadikannya perusahaan-perusahaan perkebunan besar. Dalam sosialisme perkebunan-perkebunan besar harus menjadi milik Negara yang hasilnya diperuntukan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Adalah suatu kesalahan besar jika dalam sosialisme juga pertanian Rakyat yang terpecah belah itu dirampas pula oleh Negara. Bahkan Negara harus mengatur tanah milik Rakyat dan membatasinya dalam maksimum dan minimumnya. Dalam minimum hingga tidak ada Rakyat tani lagi yang hidup dalam kekurangan, tetapi dapat menempuh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan; dalam maksimum hingga tidak orang lagi yang hidup dalam kemewahan yang berlimpah-limpah dari pada hasil tanah dengan sama sekali tidak mengeluarkan tenaga sedikitpun, sedangkan yang nyata-nyata membanting tulang dipaksa hidup dalam kesengsaraan.

Perusahaan kolektif pertanian Rakyat dan perusahaan pertanian Negara yang berbentuk perkebunan-perkebunan Negara adalah dasar perekonomian pertanian sosialis. Bentuk-bentuk ini memudahkan adanya pemusatan-pemusatan dan mekanisasi dalam seluruh perusahaan pertanian. Demikian pula hubungan antara pertanian dan perindustrian dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Dalam perkebunan-perkebunan besar dapat dipergunakan alat-alat teknik baru sebagai umpama dalam perusahaan-perusahan gula, teh ,kopi, karet, tembakau, penanaman kapas dengan pemintalan dan pertenunannya dan sebagainya. Traktor-traktor dan mesin-mesin serta perkakas pertanian lainnya akan mempermudah dan mempecepat jalannya pekerjaan dalam pertanian.

Dengan adanya perombakan bidang pertanian secara sosialis, cara-cara tradisional dalam pertanian yang tidak sesuai lagi dengan jamannya dapat dilenyapkan dan diganti dengan sistem pertanian yang baru. Garis-garis pokok yang baru ini, ialah:

1. pemakaian seluas-luasnya alat-alat teknik yang terbaru serta hasil-hasil ilmu pengetahuan pertanian yang termaju;
2. penggunaan cara penanaman yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan penanaman bahan-bahan makanan, sayur-mayur, dan tanaman perkebunan yang seluas-luasnya;
3. pemakaian pupuk buatan dan pupuk organik.
4. pembukaan tanah-tanah yang masih kosong, pengeringan rawa-rawa dan sebagainya.

Suatu pimpinan yang baik dari pada perusahaan sosialis akan meniadakan universalisme perekonomian petani kecil yang hanya beberapa bidang menghasilkan untuk keperluan sendiri; demikian pula tidak memungkinkan adanya pertumbuhan sepihak perusahaan-perusahaan kapitalis, yang pada umumnya menjalankan spesialisasi dalam suatu penanaman bahan tertentu(monokultur). Spesialisasi dalam perusahaan-perusahan pertanian sosialis menunjukan bahwa sesuai dengan syarat-syarat alam dan syarat keekonomian suatu daerah dengan teratur berencana didirikan dan diperkembangkan suatu cabang pokok perekonomian pertanian dan disampingnya cabang-cabang pelengkapnya. Dengan demikian spesialisasi tidak menutup perkembangan suatu perusahaan yang banyak cabang-cabangnya asalkan cabang-cabang pokok dan cabang-cabang pelengkapnya dikoordinasi dengan baik, bahkan memajukannya. Suatu keuntungan besar dalam perekonomian sosialis ialah bahwa perusahaan-perusahaan yang komplek dan bercabang-cabang mempunyai kemungkinan besar sekali untuk berkembang dengan baik dan mengatur tenaga kerja dengan produktif.

Penggabungan perusahaan-perusahaan pertanian dengan melengkapinya dengan alat-alat teknik yang baru memerlukan pendidikan tenaga-tenaga ahli yang menguasai teknik dan ilmu pengetahuan pertanian yang baru dan maju. Dengan demikian hasil tanah tiap hektarnya akan bertambah, produktifitas peternakan akan naik serta perkembangan seluruh produksi pertanian akan semakin luas.

Jalannya Kemajuan Teknik dalam Sosialisme

Garis-garis besar kemajuan teknik dalam sosialisme, ialah:

A. Mekanisasi dan Otomatisasi Produksi. Mekanisme berarti penggantian tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin. Adalah suatu keharusan keekonomian dalam sosialisme untuk menjalankan mekanisasi dengan konsekuen dalam proses produksi. Kenaikan produksi yang cepat dan tepat hanya dapat dijamin dengan penyempurnaan teknik yang teratur dan mekanisasi proses kerja dalam segala lapangan perekonomian. Mekanisasi proses kerja adalah tenaga yang menentukan dan tanpa adanya mekanisasi tidak mungkin dapat dijamin tempo produksi yang tinggi yang seluasnya produksi dengan cepat. Dalam sosialisme mekanisasi penuh terus-menerus mendapat kemajuan yang luas. Mekanisasi penuh ialah mekanisasi semua tingkat proses produksi yang berhubungan satu dengan yang lain, tingkat pokok maupun tingkat cabang; dasarnya ialah suatu permesinan yang lengkap dan tertutup dan meliputi seluruh produksi. Dalam sistem mekanisasi penuh satu mesin melengkapi yang lain, hingga kekurangan-kekurangan dalam mekanisasi biasa yang dapat dikesampingkan.

Tingkat tertinggi mekanisasi adalah otomatisasi, artinya penggunaan mesin-mesin otomatis dengan pengemudian sendiri. Rapat sekali hubungannya dengan otomatisasi ialah telemekanik, ialah pengemudian dan pengawasan kerja dengan mesin-mesin dan alat-alat dari tempat yang jauh. Sistem mesin dalam keseluruhannya yang meliputi seluruh proses produksi dengan pengemudian sendiri disebut sistem mesin otomatik Pada semua sistem mesin otomatik semua produksi yang diperlukan untuk mengerjakan bahan mentah hingga menjadi barang jadi dilakukan tanpa bantuan kerja manusia; yang diperlukan cukup hanya pengawasan seorang tenaga kerja saja. Mekanisasi produksi dalam tingkatnya yang tinggi, dalam sosialisme adalah dasar untuk kenaikan cepat produktifitas kerja, dasar untuk mendekatkan kerja jasmaniah dengan kerja rohaniah.

B. Elektrifikasi Perekonomian Rakyat. Perombakan semua cabang perekonomian sampai kepada produksi besar dengan menggunakan mesin dan menjalankan mekanisasi dalam proses produksi yang konsekwen, rapat sekali hubungannya dengan elektrifikasi(penggunaan tenaga listrik). Tenaga listrik adalah dasar teknik produksi besar modern. Sosialisme memberi jaminan untuk penggunaan tenaga listrik secara teratur menurut rencana dalam semua cabang perekonomian Rakyat. Sifat khas dalam sosialisme untuk elektrifikasi , ialah:

1. pemusatan pembangkitan tenaga dan kosentrasi kapasitas pada pembangunan-pembangunan tenaga listrik yang besar, pembangunan cepat kawat-kawat aliran tinggi yang mempersatukan bangunan-bangunan tenaga yang berdiri sendiri-sendiri menjadi suatu sistem yang besar untuk satu daerah atau lebih, dengan tujuan untuk mencapai suatu kesatuan sistem perhubungan aliran bagi seluruh negeri atau daerah bagian negeri yang seluas-luasnya;
2. pembangunan bangunan-bangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan tenaga air, yang diperkembangkan atas dasar yang luas dan yang penaikan bagian-bagiannya diatur dengan pembangkitan tenaga seluruhnya, yang merupakan suatu faktor yang penting sekali untuk penaikan neraca tenaga listrik didalam negeri.

Elektrifikasi perindustrian merubah cara bekerja pabrik-pabrik dan bangunan-bangunan lainnya. Mesin-mesin penggerak dan alat transmisinya yang rumit hampir dalam semua bagian perusahaan diganti dengan satu mesin penggerak listrik. Elektrifikasi mesin-mesin kerja adalah dasar tenaga yang diperlukan dalam mekanisasi, mekanisasi penuh dan otomatisasi serta telemekanik dalam produksi. Penggunaan tenaga listrik menimbulkan cabang-cabang perindustrian baru sebagai elektrometallurgi baja besi dan baja bukan besi, elektrokimia dan cara-cara baru dalam pengolahan baja.

C. Penggunaan Seluas-luasnya Ilmu Kimia dalam Produksi. Kemajuan teknik modern juga tampak pada senantiasa adanya kemajuan dalam ilmu kimia dan penggunaan cara bekerja menurut ilmu kimia. Cara bekerja menurut ilmu kimia mempercepat proses produksi, menjamin terpakainya bahan-bahan mentah dengan sebaik-baiknya dan membuka kesempatan untuk menemukan bahan-bahan dan jenis materiil baru. Produksi modern yang menggunakan ilmu kimia pada umumnya diotomatisasikan dan berjalan kontinu, dalam aparatur lengkap dengan pengawasan dan pengemudian otomatis, tanpa ikutnya seseorangpun dengan langsung. Pemakaian hasil kimia adalah suatu syarat penting untuk kenaikan hasil tiap hektar dalam bidang pertanian. Produksi bahan makanan dengan hasil yang besar berhubungan rapat sekali dengan penggunaan hasil-hasil kimia dalam bidang pertanian.

Pembagian Daerah dalam Produksi Sosialis

Dalam sosialisme diadakan pembagian daerah produksi dan sistem perhubungan baru dari pada cabang-cabang produksi dan daerah-daerah produksi didalam negeri. Dalam masyarakat kapitalis akibat dari pada hasrat untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya dan adanya persaingan antara produsen-produsen kapitalis ialah adanya pembagian daerah produksi yang tidak merata dan tidak rasionil. Produksi dikonsentrasikan dibeberapa tempat pusat, sedangkan daerah yang luas, terutama daerah-daerah jajahan, terkutuk dalam keterbelakangan dalam bidang perindustrian.

Sosialisme membuat pembagian dearah produksi dengan teratur menurut rencana, dengan tujuan guna mempertinggi produktifitas kerja, memperkuat kekuasaan Negara dan menaikan kesejahteraan kehidupan seluruh Rakyat pekerja. Pembagian daerah produksi dalam sosialisme berdasar atas asas-asas sebagai berikut:

1. Sedapat mungkin mendekatkan produksi dengan sumber-sumber bahan-bahan mentah dan dengan daerah-daerah pemakai hasil-hasil perindustrian dan pertanian. Suatu pembagian daerah atas dasar ini memberi kemungkinan, digunakannya lebih baik sumber-sumber alam dan dihindarinya cara-cara pengangkutan yang tidak rasional; dengan itu dapat dihemat banyak tenaga kerja dan dapat dipercepat jalannya produksi.
2. Menghilangkan ketidaksamaan keekonomian diantara suku-suku bangsa, menaikan dengan cepat perekonomian daerah yang masih terbelakang; asas ini adalah dasar materil untuk memperkuat persatuan bangsa.
3. Pembagian kerja teritorial (menurut wilayah) dengan teratur menurut rencana antara daerah-daerah perekonomian pada perkembangan perekonomian yang komplek (yang meliputi banyak bidang) sesuatu wilayah dengan memperhatikan syarat-syarat alam dan keadaan-keadaan khusus untuk mencapai keadaan keekonomian, guna menghasilkan barang-barang perindustrian dan pertanian tertentu. Perkembangan daerah pertanian yang komplek, dengan memperhatikan keperluan-keperluannya akan bahan-bahan bakar, bahan-bahan bangunan, produksi secara besar-besaran perindustrian ringan dan bahan-bahan makanan, banyak sekali mengurangi pengangkutan jarak jauh yang tidak rasional dan membantu mobilisasi sumber-sumber bahan mentah yang terdapat dalam daerah itu.
4. Pembagian daerah perindustrian dengan teratur menurut rencana yang meliputi seluruh negeri, sehingga terdiri kota-kota dan pusat-pusat perindustrian yang baru di daerah-daerah pertanian yang dahulunya terbelakang; ini berarti mendekatkan perindustrian kepada pertanian, sehingga akan lenyaplah perbedaan-perbedaan hakiki antara kota dan desa.
5. Memperkuat kemampuan pembelaan negeri; pengepungan kaum kapitalis imperialis yang mengandung permusuhan mengharuskan memajukan dengan cepat sekali cabang-cabang perindustrian sebanyak mungkin.

Pada umamnya pembagian daerah produksi dalam sosialisme berdasarkan pembagian menurut wilayah (rayon). Yang disebut pembagian menurut wilayah adalah pembagian teratur berencana daerah-daerah negeri dalam wilayah-wilayah besar yang berdiri sendiri, dan sesuai dengan keadaan alam dan syarat-syarat keekonomian khusus dalam wilayah itu.

Target Revolusi Sosialis

2006-12-03T03:19:00.000+07:00

Apa tujuan dari sosialisme selain untuk memberi kesempatan dan derajat yang sama bagi seluruh manusia untuk mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber kekayaan alam? Bukankah yang terpenting adalah bagaimana cara memanfaatkan sumber kekayaan alam agar mampu membuat sistem reproduksi sosial dan alam tetap sehat dan progresif--bukan membuat reproduksi sosial dan alam menjadi sakit dan negatif.

Perubahan terhadap kapitalisme yang harus dilakukan secara revolusioner harus menyentuh bagian-bagian penting didalamnya yang mengganggu kestabilannya sendiri. Sosialisme adalah suatu paham yang sebenarnya menginginkan keseimbangan yang kokoh dalam suatu progresifitas sosial, ekonomi, dan politik. Kesimbangan dalam sistem sosial kapitalisme saat ini sebenarnya sedang mengalami kerapuhan pada tiang penyangganya. Tiang penyangga utamanya didasari oleh keringat dari tenaga massa pekerja, telah sangat rapuh. Banyak dari massa pekerja saat ini telah mendapat kesusahan dalam memenuhi kebutuhan mereka sebab dalam standar kebutuhan minimum yang ditetapkan mereka sering kali harus terlibat dengan stres, keringat ekstra, dan perilaku kejahatan. Tekanan ini arus pula dibayar dengan pendapatan mereka yang minim.

Tiang penyangga yang kedua, investasi-investasi kecil dan menengah yang berkembang sedang mengalami kerapuhan. Semakin tidak dihargainya keringat manusia itu, maka semakin membuat tidak berharga pula barang-barang yang di pasaran. Penurunan kualitas barang-barang ini adalah dimulai pada saat dimana manusia semakin ingin lepas dari berbagai tekanan pekerjaan dan memulai sebuah sistem produksi sendiri untuk mendapatkan penghasilan lebih, sehingga dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan untuk mengganti tekanan pekerjaan yang dialaminya. Semakin seseorang dapat bertahan dengan kapital yang diperoleh dari sistem produksinya, semakin mungkinlah ia melepaskan diri dari pekerjaan yang digelutinya. Namun, sayangnya tiang penyangga kedua ini juga sedang mengalami kerapuhan. Investasi kecil tetap saja dilibas oleh investasi skala besar dan raksasa, di beberapa tempat di dunia ketiga sangat banyak terlihat penggusuan semena-mena terhadap perkembangannya. Pada akhirnya, jika tidak hancur, banyak investasi kecil yang kalah jauh kualitasnya dari standar barang yang baik.

Tiang penyangga ketiga adalah terbentuknya semangat baru manusia sebagai penyannga yang terkuat. Kondisi jiwa manusia dalam kehidupannya telah semakin sakit. Manusia ditekan dari dua arah yang berlawanan dalam proses pemenuhan materinya. Ia ditekan oleh sistem kapitalisme yang tidak adil dalam membayar keringat mereka dan ia juga ditekan oleh sistem kapitalisme yang menuntut pembesaran kapital dengan cara akumulasi. Pada akhirnya, manusia menjadi pesimis dan apatis terhadap dunia, terhadap segala usaha perbaikan di dunia, karena mereka merasakan bahwa yang hanya mereka terima adalah pahit dunia, yaitu keringat yang terperas habis dari kulit mereka dan modal yang dipersempit atau dihancurkan oleh para pemain besar. Kehancuran semangat membawa mereka ke sebuah bentuk semangat baru, yaitu pencarian kebahagiaan dengan cara instan saja. Mereka akhirnya mencari jalan dengan lebih aktif berjudi, mencuri, merampok, menipu dan perdagangan gelap. Perbuatan inilah yang menjadi penyangga yang terkuat saat ini.

Lalu dimana letak kemampuan sosialisme menjawab masalah-masalah ini? Perdebatan yang selalu muncul mengenai kapasitas kemampuan sosialisme dalam melakukan perubahan tatanan secara revolusioner biasanya dimulai dari pertanyaan-pertanyan seperti: Siapa yang harus melakukan perubahan? Siapa target dari perubahan itu? Karl Marx mengatakan bahwa buruh yang harus menjadi pendobrak bagi sosialisme, sebagian mengatakan petani karena sumber dari masalah kapitalisme adalah ketimpangan dalam sistem penguasaan agraria, Anarkisme melihat bahwa sistem kepartaian sosialis tidaklah membantu perubahan revolusioner, sebab negara dan konstitusinya merupakan sebuah tekanan bagi manusia. Marxisme mengenal target revolusi adalah rusaknya tatanan negara, Anarkisme mengenal target revolusi adalah adanya tatanan negara, gerakan-gerakan yang lain kembali pada marx muda, bahwa target revolusi adalah kerusakan kesadaran manusia. Bagaimana kemudian kita memahami ini kemudian meramunya untuk dapat menjadi suatu yang berguna secara praktis?

Yang perlu diperhatikan dan yang selama ini terlewat adalah mengenai semangat kerja sebagai penjaga kesdaaran manusia. Tujuan Marx memberikan penekanan ini adalah seperti kiritknya terhadap Hegel, bahwa manusia mendapatkan kesadarannya karena manuisa melakukan kerja, dan ini pula sudah dibuktikan oleh Freud dalam psikoanalisisnya yang berpandangan bahwa gangguan jiwa manusia oleh perilaku-perilaku yang tidak normal yang datang dari lingkungannya. Ini sesuai dengan apa yang dinyatakan di atas mengenai sistem penyangga kapitalisme, bahwa sistem kapitalisme sedang membuat terganggunya keasadaran para rakyat pekerja.

Kapitalisme sedang menghancurkan kesadaran ini, yang sebenarnya sangat diperlukan untuk perekonomiannya agar dapat berjalan, dengan sistematis membuat manusia secara perlahan-lahan membenci pekerjaan yang mereka lakukan, dan pada suatu saat kesadaran ini menjadi suatu kesadaran baru dan menggantikan kesadaran semulanya yang mencintai pekerjaannya. Kapitalisme sedang membawa kesadaran baru yaitu kesdaran untuk mencintai uang dan bukan mencintai pekerjaannya. Kesadaran baru ini membuat semua orang terfokus pada uang dalam segala kegiatannya. Uang menjadi suatu kesadaran yang melandasi setiap aktifitas manusia. Lalu apakah ini merupakan sebuah jalan keluar yang baik bagi kapitalisme dalam mengikis habis krisisnya?

Pertanyaan ini relevan dengan tiang penyangga ketiga kapitalisme, yaitu semangat baru manusia, yaitu kriminalitas. Apakah kriminalitas dapat mengikis habis krisis kapitalisme? Apakah saling mencuri, salin merampok, saling menipu, saling menghabiskan uang di meja judi, saling melakukan perdagangan gelap, akan dapat mengikis habis krisis dalam tubuh kapitalisme? Dapat dibayangkan pasti semua irang akan menjawab tidak. Ini berarti kapitalisme jatuh kedalam lingkaran setan, dengan kata lain tidak adda progresifitas didalamnya dan semua hanya sedang mengalami kemunduran secara perlahan.

Dengan demikian, munculnya sosialisme adalah sebagai ulasan dan peringatan keras bagi kapitalisme dalam hal kelemahan sistemnya untuk dapat mempertahankan manusia selalu tetap sadar sebagai manusia, yaitu untuk bekerja dalam mendapatkan hasil dari bumi ini. Dan unutk sosialisme sendiri, sangat wajar jika sistem kapitalisme ingin menghancurkannya, karena ia sendiri adalah sistem yang penuh kebobrokan mental, sehingga ia hanya dapat di revolusi apabila benar-benara tepat mengenai locus humanismenya. Kapitalisme tidak dapat dikritik secara mekanis dan teknologis, karena kapitalisme sendiri merupakan suatu sistem dengan segala kecanggihan mekanisme dan teknologi.

Sosialisme haruslah bercirikan suatu semangat kerja yang tinggi, dan untuk itu segala sesuatu yang ada di lingunkungan harus mendukung penuh untuk mendorong manusia untuk bekerja. Sosialis harus mendorong berbagai macam bentuk investasi yang dapat mendorong peningkatan tenaga kerja manusia secara kuantitas dan kualitas. Sosialis harus berusaha menciptakan kondisi agar saham mayoritas dari suatu investasi dimiliki oleh para pekerja, bukan lagi oleh satu orang atau kelompok yang tidak melakukan pekerjaan atau hanya ongkang-ongkang kaki.

Salah satu inti mengapa kondisi saham mayoritas dimiliki oleh rakyat pekerja saat ini sulit di buat adalah karena adanya persaingan dalam karir pekerjaan yang semakin dimaknai secara negatif. Hal ini disebabkan karena persaingan itu sendiri ditujukan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi dan bukan lagi didasari oleh semangat berakrya yang ditujukan untuk kebahagiaan semua pihak. Ini mengakibatkan kesimpangsiuran dalam kesatuan rakyat pekerja untuk ikut ambil bagian dalam penguasaan alat produksi. Apa sebenarnya yang ingin dicapai dengan terciptanya kondisi dimana alat produksi dikuasai oleh rakyat pekerja?

Pertanyaan ini relevan dengan pertanyaan mengenai siapa yang menjadi target dalam revolusi sosialis. Siapa yang menjadi target dalam revolusi untuk mndapatkan hak dalam penguasaan alat produksi? Apakah presiden yang pro kapitalisme? Apakah orang-orang yang ongkang-ongkang kaki? Apakah aparat pelindung kapitalis? Jika bukan, berarti tidak lain target revolusi itu sendiri adalah kesadaran rakyat pekerja itu sendiri, termasuk juga presiden, borjuis dan aparat. Target revolusi adalah kegairahan rakyat karena kerinduan rakyat untuk berkarya secara maksimal untuk kebahagiaan seluruh rakyat itu sendiri. Target revolusi yang ditujukan hanya untuk menjatuhkan Presiden telah dirasakan di negara kita sendiri, Indonesia, tidak membawa dampak baik apapun, bahkan malah bertambah parah. Bahkan di Kuba sendiri telah kita ketahui bersama bahwa Fidel Castro sangat sulit mempertahankan keyakinanan anti imperialisme dan anti kapitalisme di negaranya setelah ia menjatuhkan rezim kapitalis Batista. Castro terus menerus mengobarkan semangat sosialisme dalam mempertahankan negaranya dari caplokan Amerika.

Akhirnya, pertanyaan penting yang muncul dari tulisan yang penuh pengharapan ini adalah, apakah sosialisme sudah berhasil mengidentifikasi gairah dan kerinduan rakyat untuk berkarya secara maksimal untuk kebutuhan dan kebahagiaan seluruh rakyat? Marilah kita persiapkan itu, bahwa gerakan sosial baru bukanlah gerakan sosial yang hanya ingin menumpas setan kapitalisme saja, dan bukan hanya gerakan yang ingin mendapatkan kesejahteraan saja, tapi sebuah gerakan yang bersama-sama menentukan bentuk dari kesejahteraan itu.

Kelas Pekerja dan World Market System

2006-12-03T03:14:00.000+07:00